Jakarta, Fusilatnews.com – Komisi I DPR RI tidak menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap Laksamana Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI yang mulanya direncanakan hari ini, Rabu (30/11), bahkan pekan ini. Kenapa?
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya masih mencari waktu untuk menggelar rapat pimpinan (rapim) guna menindaklanjuti Surat Presiden (Surpres) ihwal calon Panglima TNI tersebut. “Kalau pekan ini sudah tidak mungkin, karena kan sudah Selasa sekarang. Kamis itu kelihatannya enggak ada rapim sama Bamus,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/11), dikutip dari CNNIndonesia.com.
Menurut Dasco, rapim bersama Badan Musyawarah (Bamus) diperkirakan baru bisa digelar pekan depan. Dia mengaku masih berkomunikasi dengan Ketua DPR dan pimpinan lain untuk memastikan.
Dasco membantah DPR menunda-tunda pengesahan Yudo sebagai pengganti Jenderal Andika Perkasa yang akan memasuki masa pensiun pada 21 Desember nanti. Menurut dia, DPR hanya ingin memastikan proses peralihan pimpinan TNI sesuai prosedur.
“Kita tidak ingin juga fit and proper test Panglima TNI tidak melalui prosedur yang ada. Kita usahakan supaya tahapannya sudah sesuai sehingga tidak ada cacat hukum dalam fit and proper test Panglima TNI,” kata Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP Tubagus Hasanuddin sebelumnya menyebut uji kelayakan dan kepatutan terhadap Yudo bakal digelar hari ini atau dua hari setelah DPR menerima Surpres dari Jokowi, Senin (28/11). Proses tersebut menurut dia perlu segera dilakukan mengingat masa pensiun Jenderal Andika yang kini tersisa dua pekan di luar masa reses anggota dewan.
Sementara, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid memastikan pihaknya masih memiliki waktu untuk melaksanakan fit and proper test terhadap Yudo merujuk batas waktu 20 hari sebelum masa pensiun Andika. Dia memastikan seleksi akan dilakukan sebelum masa reses anggota dewan, 16 Desember mendatang. “Kita melakukan segera setelah fit and proper test, kami belum mengadakan rapat internal Komisi I, tapi kemungkinan besar hal itu dilakukan juga sama,” kata Meutya, Selasa (29/11). (F-2)
