Oleh: Nazaruddin
Oleh: NazaruddinDefisit Transparansi di Balik Klaim Efisiensi
Presiden Prabowo Subianto berulang kali menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan hasil dari efisiensi anggaran yang ketat. Klaim ini bahkan disebut mampu mengonsolidasikan ratusan miliar hingga triliunan rupiah. Namun, di titik inilah logika publik menemukan jurang yang menganga. Efisiensi dari pos apa? Anggaran sektor mana yang dipangkas, dan dengan konsekuensi apa?
Tanpa penjelasan rinci mengenai realokasi anggaran tersebut, klaim efisiensi kehilangan fondasi rasionalnya. Publik tidak diberi peta fiskal yang memadai untuk menilai apakah program ini benar-benar lahir dari penghematan, atau sekadar memindahkan beban dari satu sektor ke sektor lain secara diam-diam. Dalam kondisi ini, wajar jika rakyat membaca kebijakan tersebut bukan sebagai efisiensi, melainkan sebagai pemborosan baru yang dilegitimasi oleh narasi kekuasaan.
Kebijakan yang Berjalan di Luar Nalar
Keganjilan logika semakin telanjang ketika MBG tetap dijalankan pada masa libur sekolah dan bulan puasa. Sejak awal, program ini dirancang sebagai intervensi berbasis sekolah—menyasar siswa aktif untuk mendukung gizi dan proses belajar. Namun, ketika sekolah libur dan aktivitas pendidikan berhenti, program justru tetap dipaksakan berjalan.
Di sinilah kebijakan kehilangan akal sehatnya. Program dipertahankan meski konteks sosialnya menghilang, dengan risiko mubazir yang tinggi dan manfaat yang semakin kabur. Logika pendidikan yang menjadi dasar kelahirannya runtuh, digantikan oleh logika operasional yang kaku dan tak peka terhadap situasi. Pertanyaannya sederhana namun mendasar: mengapa program harus terus berjalan ketika subjek utamanya tidak berada di ruang yang sama?
Saat Sistem Menyandera Kebijakan
Jawaban atas keganjilan tersebut tampaknya terletak pada struktur operasional MBG itu sendiri. Dalam praktiknya, yang pertama kali bergerak bukanlah kebutuhan anak, melainkan modal. Dapur telah dibangun, kontrak vendor telah diteken, bahan baku telah dipesan, dan rantai pasok telah dihidupkan.
Ketika sistem sudah terlanjur berputar, jeda bukan lagi opsi yang mudah—baik secara teknis maupun politis. Kebijakan tidak lagi memimpin sistem, tetapi justru disandera olehnya. Setiap penghentian berarti gangguan pada ekosistem bisnis yang telah tumbuh di sekitarnya. Grafik serapan anggaran harus tetap menanjak, bukan karena kebutuhan gizi anak yang mendesak, melainkan karena ekosistem ini menuntut kesinambungan tanpa henti.
Di titik ini, program sosial bertransformasi: dari instrumen kesejahteraan menjadi raksasa operasional yang otonom, sulit dikendalikan, dan semakin jauh dari tujuan awalnya.
Dari Gizi ke Angka
Pergeseran orientasi pun tak terelakkan. Fokus tidak lagi pada kualitas gizi dan dampak jangka panjang bagi anak, melainkan pada kuantitas porsi dan keamanan serapan anggaran. Ketika perputaran uang mencapai triliunan rupiah per hari, risiko penyalahgunaan bukan lagi sekadar kecurigaan politis, melainkan ancaman struktural yang nyata.
Tanpa transparansi yang radikal dan pengawasan yang independen, celah inefisiensi hingga potensi pencucian uang menjadi lubang hitam yang tak bisa diabaikan. Dalam skala sebesar ini, ketertutupan bukan hanya kelemahan administratif, tetapi bahaya sistemik.
MBG untuk Siapa?
Pertanyaan yang terus menggantung di benak rakyat tetap sama: MBG ini sebenarnya untuk siapa?
Jika gizi anak adalah prioritas tunggal, maka fleksibilitas, ketepatan sasaran, dan sensitivitas konteks seharusnya menjadi panglima. Namun, jika program tetap dipacu di saat sekolah sepi dan kebutuhan substantif meredup, maka kecurigaan menjadi sah: jangan-jangan penerima manfaat utamanya bukan anak didik, melainkan para pemutar modal dan penyerap anggaran di balik layar.
Kita sedang menyaksikan sebuah paradoks kebijakan—program yang lahir dari narasi “efisiensi”, tetapi dalam praktiknya terjebak dalam pemborosan sistemik demi menjaga napas sebuah ekosistem baru. Rakyat tidak membutuhkan grafik serapan yang terus menanjak atau angka fantastis di laporan keuangan. Rakyat membutuhkan kejujuran: bahwa uang negara benar-benar digunakan untuk membangun manusia, bukan sekadar memberi makan sebuah sistem yang sudah terlanjur gemuk dan tak bisa berhenti.
Jika sebuah kebijakan tak lagi bisa dikoreksi oleh nalar, maka ia berhenti menjadi program kesejahteraan. Ia menjelma menjadi beban sejarah—dibungkus rapi dalam piring makan siang.
