Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Pegiat Media
JAKARTA – Entah apa yang terjadi di internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Entah apa yang berkecamuk dalam benak insan-insan KPK. Mungkin ada yang mendidih bak magma di perut gunung. Ketika magma itu kian mendidih, ada yang kemudian membuncah bak lava pijar menyembur keluar. Buncahan lawa pijar itu adalah polemik antara Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan Deputi Penindakan KPK Karyoto.
Kapal bernama KPK itu pun ibarat pecah. Dan penyebab pecahnya kapal KPK ternyata sederhana: seorang Anies Baswedan!
Senin (3/10/2022) lalu, Gubernur DKI Jakarta itu dideklarasikan Partai Nasdem sebagai calon presiden Pemilu 2024.
Ya, telah terjadi silang pendapat antara setidaknya Alexander Marwata dan Karyoto. Ini yang tampak di permukaan. Di bawah permuakaan silang pendapat itu mungkin lebih dahsyat lagi. Bahkan bukan antara Alex dan Karyoto saja, bisa jadi melibatkan insan-insan KPK lainnya. Ini seperti mengonfirmasi bahwa di tubuh KPK ada kubu-kubuan: kubu Polisi India dan kubu Polisi Taliban!
Semua bermula dari ketidakberesan KPK dalam menangani kasus dugaan korupsi ajang balap mobil listrik Formula E 2022 yang diselenggarakan di Jakarta pada 4 Juni lalu. KPK terlalu lama mengusut kasus ini. Akhirnya muncul polemik. Muncul kontroversi!
Ada yang menduga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terlibat, sehingga sudah semestinya KPK mengusut kasus ini. Ada pula yang mengatakan KPK terlalu memaksakan diri untuk mengusut kasus ini yang ujung-ujungnya adalah kriminalisasi terhadap Anies Baswedan. Buktinya, KPK tak kunjung menemukan tersangka.
Sampai KPK melakukan gelar perkara, mungkin untuk kesekian kalinya, Senin (3/10/2022), lembaga antirasuah itu tak kunjung menaikkan perkara tersebut ke tahap penyidikan. Artinya, belum ditemukan unsur tindak pidananya. Belum ditemukan calon tersangkanya. Lalu, Ketua KPK Firli Bahuri pun disebut ngotot hendak mengkriminalisasi Anies.
Gerah dengan tuduhan itu dan tuduhan-tuduhan sejenisnya, akhirnya Alexander Marwata menyatakan KPK akan mengekspose penyelidikan kasus Formula E supaya publik bisa mengikuti perkembangannya dari waktu ke waktu. Namun, pernyataan pimpinan KPK itu justru dibantah oleh anak buahnya sendiri, Karyoto. Polisi kelahiran Pemalang, Jawa Tengah, ini menyatakan penyelidikan kasus Formula E tak akan dibuka ke publik.
Mengapa sampai terjadi “perang terbuka” antar-insan KPK? Apakah gara-gara Anies lalu kapal KPK terpecah? Apa sesungguhnya yang terjadi di internal KPK? Apakah setiap insan KPK punya agenda bahkan target masing-masing?
Di KPK sudah tidak ada lagi Novel Baswedan yang selama ini disebut-sebut sebagai pelindung dan katalisator Anies. Kalau memang ada bukti yang cukup terkait keterlibatan Anies, mengapa tidak segera saja ditetapkan dan diumumkan sebagai tersangka?
Sebaliknya, kalau memang tidak ada bukti keterlibatan Anies, mengapa tidak segera dideklarasikan supaya nasib Anies tidak menggantung?
Semua itu demi kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan bagian dari keadilan. Dengan adanya kepastian hukum, maka nasib Anies tidak akan tersandera lagi. Itu akan adil.
Pertanyaannya, kalau memang ada dugaan keterlibatan Anies, lalu apa yang ditakurkan oleh KPK? Toh Anies baru sebatas bakal capres, bukan presiden. Bahkan bila presiden korupsi pun wajib hukumnya bagi KPK untuk menindaknya. Ini sesuai prinsip “equality before the law” (keseteraan di muka hukum).
Kembali ke soal perang terbuka antara Alexander Marwata dan Karyoto, mengapa hal itu sampai terjadi? Kalau memang Karyoto punya pendapat berbeda, mengapa tidak disampaikan saja secara internal ke pimpinannya, lalu KPK melalui pimpinannya atau juru bicaranya meralat pernyataan Alex?
Atau justru akan ada pernyataan susulan dari pimpinan atau juru bicara KPK yang akan meralat pernyataan Karyoto? Di sinilah publik dibuat bingung. Pernyataan siapa, apakah Alex atau Karyoto, yang bisa menjadi pegangan?
Terlepas dari itu, bagaimana dengan kode etik KPK? Bagaimana kalau seorang deputi membantah pernyataan pimpinan KPK secara terbuka, bukan di forum rapat internal? Apakah akan ada sanksi buat Karyoto?
Alex pun sesumbar: deklarasi Anies sebagai capres tidak akan menyurutkan langkah KPK mengusut kasus Formula E. Kalau memang demikian, ayo buktikan dengan tindakan, bukan dengan kata-kata. Kalau sekadar bermain kata-kata, serahkan ke Anies Baswedan saja, karena dialah ahlinya.
Di pihak lain, Anies juga menantang: tunjukkan kalau memang saya ambil duit Formula E! Tantangan ini sebenarnya ditujukan buat KPK, bukan kepada publik. Sebab, KPK-lah yang paling berkompeten dalam perkara ini. KPK pula yang sedang menyelidiki perkara ini. Nah, lho!
