FusilatNews – Ada satu pertanyaan mendasar yang seharusnya menggema di ruang-ruang kebijakan hari ini: mengapa setiap kali krisis datang, yang pertama kali diminta berhemat adalah rakyat?
Rencana pemerintah untuk menekan defisit APBN melalui pemangkasan anggaran, penerapan work from home (WFH), hingga penghematan bahan bakar minyak (BBM) tampak seperti langkah rasional di atas kertas. Namun, di balik narasi efisiensi itu, tersembunyi problem klasik yang tak pernah benar-benar diselesaikan: ketidakefisienan struktural negara itu sendiri.
Kita diberi penjelasan bahwa ancaman global—konflik Timur Tengah, lonjakan harga energi—memaksa negara untuk mengencangkan ikat pinggang. Pemerintah bahkan mempertimbangkan kebijakan WFH bagi ASN demi mengurangi konsumsi BBM dan menjaga defisit tetap di bawah 3 persen dari PDB.
Tetapi mari kita jujur:
Apakah defisit negara benar-benar disebabkan oleh konsumsi BBM pegawai negeri?
WFH: Solusi atau Simbol Kepanikan?
WFH bukan kebijakan baru. Ia pernah menjadi solusi darurat saat pandemi. Kini ia dihidupkan kembali—bukan karena efisiensi birokrasi, melainkan karena tekanan fiskal.
Argumen pemerintah sederhana: lebih sedikit mobilitas, lebih sedikit BBM yang terbakar, lebih kecil beban subsidi energi.
Namun pendekatan ini mengandung reduksi berbahaya. Negara seolah menyederhanakan persoalan defisit menjadi persoalan konsumsi individu, bukan desain kebijakan.
Padahal, jika ditarik lebih dalam, persoalan defisit justru terletak pada:
belanja negara yang tidak produktif,
kebocoran anggaran,
dan proyek-proyek besar yang tidak memiliki urgensi langsung bagi rakyat.
Ironisnya, bahkan pemerintah sendiri mengakui potensi kebocoran anggaran yang bisa mencapai puluhan persen dari total belanja negara.
Jika kebocoran itu nyata, maka pertanyaannya bukan lagi soal hemat BBM, tetapi:
Mengapa lubang besar itu tidak ditutup terlebih dahulu?
Efisiensi yang Salah Sasaran
Kita menyaksikan pola lama yang terus berulang:
Ketika tekanan fiskal meningkat, negara memilih jalur paling mudah—mengurangi aktivitas, membatasi mobilitas, dan menunda belanja.
Padahal, laporan ekonomi menunjukkan bahwa tekanan defisit justru sangat dipengaruhi oleh harga minyak global. Bahkan setiap kenaikan harga minyak dunia bisa menambah beban APBN hingga triliunan rupiah.
Artinya, persoalan ini bersifat struktural dan global, bukan sekadar perilaku domestik.
Namun solusi yang ditawarkan tetap bersifat mikro dan simbolik.
Ini seperti menghadapi kebocoran kapal besar dengan cara menyuruh penumpang mengurangi penggunaan air minum.
Negara Hemat, Siapa yang Menanggung?
Di balik jargon efisiensi, selalu ada distribusi beban yang tidak seimbang.
WFH mungkin tampak netral. Tetapi dalam praktiknya:
sektor informal tetap harus bekerja di luar,
pekerja harian tetap bergantung pada mobilitas,
dan ekonomi lokal bisa melemah akibat berkurangnya aktivitas.
Sementara itu, penghematan anggaran sering kali tidak menyentuh pos-pos besar yang sarat kepentingan politik.
Inilah paradoksnya:
negara berbicara tentang efisiensi, tetapi enggan menyentuh sumber inefisiensi itu sendiri.
Ilusi Disiplin Fiskal
Defisit di bawah 3 persen selalu dijadikan semacam “batas sakral” yang harus dijaga. Namun angka ini sering kali menjadi tujuan, bukan alat.
Negara tampak lebih sibuk menjaga citra fiskal daripada memperbaiki kualitas belanja.
Padahal, defisit bukan selalu musuh.
Yang menjadi masalah adalah defisit yang tidak produktif—defisit yang tidak menghasilkan pertumbuhan, tidak meningkatkan kesejahteraan, dan tidak memperkuat fondasi ekonomi.
Jika defisit ditekan dengan cara memotong aktivitas ekonomi, maka yang terjadi bukan stabilitas, melainkan stagnasi.
Kembali ke Akar Masalah
Krisis global memang nyata. Harga energi memang fluktuatif. Namun menjadikan rakyat sebagai instrumen efisiensi adalah pilihan politik, bukan keniscayaan.
Negara seharusnya memulai dari dirinya sendiri:
menutup kebocoran anggaran,
meninjau ulang proyek-proyek yang tidak prioritas,
dan memastikan setiap rupiah belanja memiliki dampak nyata.
WFH dan hemat BBM mungkin bisa menjadi bagian kecil dari solusi.
Namun menjadikannya sebagai strategi utama adalah bentuk penyederhanaan yang berbahaya.
Penutup: Efisiensi Sejati
Efisiensi sejati bukanlah tentang mengurangi gerak rakyat.
Ia adalah tentang memperbaiki cara negara bekerja.
Selama negara masih boros dalam kebijakan,
selama anggaran masih bocor dalam sistem,
selama prioritas masih ditentukan oleh kepentingan,
maka setiap seruan hemat hanyalah gema kosong.
Dan rakyat—lagi-lagi—hanya diminta untuk memahami.
