Mari kita buka esai ini dengan sebuah pertanyaan sederhana: apa jadinya ketika proyek ambisius bernama food estate, yang digadang-gadang sebagai solusi kedaulatan pangan, justru berujung pada impor singkong? Sebuah ironi nasional yang, entah mengapa, justru tampak seperti babak baru dalam drama panjang kemandirian pangan kita—atau lebih tepatnya, ketidakmandirian pangan.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, seorang figur yang dikenal vokal dan penuh semangat membela petani, dengan tegas menyatakan amarahnya. Dalam keterangannya yang menggugah, ia menyebut bahwa para importir yang lebih memilih singkong dari luar negeri adalah pengkhianat bangsa. “Menzalimi petani itu adalah menzalimi rakyat Indonesia!” ujarnya lantang. Ah, betapa heroiknya, seolah-olah kita sedang menonton adegan klimaks dalam film patriotik.
Namun, mari kita mundur sejenak. Bukankah proyek food estate yang digembar-gemborkan itu dimaksudkan untuk memastikan kemandirian pangan? Bukankah kita diajak percaya bahwa Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia? Tapi apa yang terjadi? Alih-alih menjadi pelopor kedaulatan pangan, kita justru harus menghadapi kenyataan pahit: singkong—makanan yang identik dengan Indonesia—kini harus diimpor.
Para petani singkong di Lampung telah lama bersusah payah. Mereka menanam, merawat, dan memanen singkong dengan harapan mendapatkan harga yang layak. Tetapi apa yang mereka dapatkan? Harga singkong yang anjlok akibat masuknya impor tapioka. Ribuan petani dari tujuh kabupaten di Lampung pun turun ke jalan, menuntut keadilan yang seolah menjadi barang langka di negeri ini.
Mentan pun murka. Ia menyerukan agar para importir berhenti “menzalimi” petani lokal. Pernyataannya bak seorang ksatria pembela petani kecil yang siap memerangi kezaliman para kapitalis serakah. Tetapi, tunggu dulu—apakah hanya importir yang salah?
Proyek food estate yang menjadi kebanggaan pemerintah ternyata tak lebih dari sekadar janji kosong. Dengan dana triliunan rupiah yang digelontorkan, hasilnya justru menyedihkan. Alih-alih mendongkrak produksi pangan, banyak lahan food estate yang justru mangkrak atau menghasilkan produk yang jauh di bawah ekspektasi. Tidak heran jika industri lebih memilih produk impor, yang kualitas dan harganya lebih kompetitif.
Jadi, siapa yang harus disalahkan? Para importir, yang hanya mengikuti mekanisme pasar? Petani, yang dianggap tidak efisien? Atau pemerintah sendiri, yang gagal menciptakan ekosistem yang mendukung kedaulatan pangan?
Dan mari kita bicara soal patriotisme. Mentan dengan lantang meragukan patriotisme para importir yang lebih memilih produk luar negeri. Namun, tidakkah kita juga perlu mempertanyakan patriotisme para pejabat yang mengelola proyek food estate ini? Di mana tanggung jawab mereka dalam memastikan proyek ini berjalan sesuai dengan tujuan awalnya?
Presiden Prabowo Subianto pernah berjanji untuk melindungi petani kecil. Tetapi kenyataannya, petani masih terus menjadi pihak yang paling dirugikan. Harga singkong anjlok, petani berteriak, dan solusi yang ditawarkan hanya berupa kecaman terhadap importir. Tidak ada kebijakan konkret yang benar-benar menyelesaikan akar masalah.
Akhirnya, esai ini ditutup dengan sebuah kesimpulan pahit: proyek food estate adalah bukti nyata bahwa mimpi besar tanpa perencanaan yang matang hanya akan menghasilkan kegagalan. Dan ketika kegagalan itu terjadi, alih-alih introspeksi, kita lebih suka mencari kambing hitam. Jadi, siapa yang salah? Jawabannya ada pada diri kita sendiri—jika kita mau jujur mengakuinya.
Sarkasme ini mungkin terdengar pedas, tetapi realitas yang dihadapi petani jauh lebih menyakitkan. Impor singkong hanyalah puncak gunung es dari masalah besar yang melilit sektor pertanian kita. Dan sampai pemerintah benar-benar serius menangani masalah ini, kita akan terus berada dalam lingkaran setan yang sama.
Selamat menikmati singkong impor!
