Jakarta, Fusilatnews.- Pihak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengaku sudah melakukan “tracing” atau penelusuran aliran dana terhadap sejumlah rekening yang dibuat mantan Kepala Divisi Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo atas nama ajudannya, Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J yang konon isinya hampir Rp100 triliun. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan, rekening yang dipegang dan dibuat atas nama Brigadir J “hanya” berisi uang ratusan juga. “Beberapa ratusan juta saja isinya,” ujar Ivan saat dikutip dari Kompas.com, Sabtu (26/11/2022).
Ia menanggapi soal sejumlah dokumen beredar terkait penghentian sementara rekening BNI atas nama Nofriansyah Yosua dengan nilai mencapai Rp 100 triliun. Menurut Ivan, informasi nilai dana itu berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pihaknya. Informasi tersebut juga telah diserahkan ke Bareskrim Polri. Sebelumnya, dalam persidangan Ferdy Sambo, terungkap bahwa eks Kadiv Propam itu memakai nama ajudannya, yakni Brigadir J dan Bripka Ricky Rizal untuk membuat rekening yang digunakan untuk keperluan rumah tangga.
Dari beberapa ajudan yang memegang rekening untuk mengelola uang Ferdy Sambo, menurut Ivan, uang dalam rekening Brigadir J yang paling besar nominalnya. Namun, Ivan tidak memberitahukan jumlah nominal ratusan juta dalam rekening itu. “(Rekening atas nama Yosua) ini paling besar,” ujar Ivan.
Diberitakan sebelumnya, kanal YouTube Irma Hutabarat sempat menjadi sorotan karena membeberkan beberapa dokumen penghentian sementara rekening BNI atas nama Nofriansyah Yosua. Dokumen ini pun viral di media sosial. Dalam dokumen tersebut tertera nama Brigadir J (Nofriansyah Yosua), tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, alamat, nomor rekening, nilai nominal, dan jenis transaksi. Namun, yang menjadi sorotan ialah nilai nominal yang mencapai Rp99,99 triliun atau hampir Rp100 triliun yang diduga sebagai jumlah saldo tabungan milik Brigadir J.
Terkait ini, pihak PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mengungkapkan, nilai nominal sebesar Rp99,99 triliun tersebut bukanlah jumlah saldo pemilik rekening. Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo Budiprabowo mengatakan, nilai nominal Rp99,99 triliun tersebut merupakan nilai pemblokiran atau penghentian sementara transaksi dengan nominal angka maksimum, bukan jumlah saldo milik nasabah Yosua.
“Oleh karena itu, perlu kami luruskan dan tegaskan di sini bahwa nilai nominal dalam dokumen berita acara tersebut bukanlah nominal transaksi ataupun saldo rekening nasabah, sebagaimana dibahas dalam kanal YouTube tersebut,” ujar Okki, Jumat (25/11/2022).
Ia menyampaikan, nilai nominal Rp99,99 triliun merupakan format dokumen berita acara penghentian sementara transaksi bank yang harus dibuat sesuai dengan yang disyaratkan atau pun dalam format berdasarkan Peraturan PPATK Nomor 18 Tahun 2017.
Kasus Brigadir J
Adapun Brigadir J diduga tewas ditembak oleh Bharada E atau Richard Eliezer atas perintah atasannya, Ferdy Sambo pada 8 Juli 2022. Ferdy Sambo kini telah didakwa melakukan pembunuhan berencana yang menghabisi nyawa Brigadir Yosua. Sambo merencanakan pembunuhan itu bersama istrinya Putri Candrawathi juga Richard Eliezer, Ricky Rizal sebagai ajudannya, dan Kuat Maruf yang merupakan sopirnya.
Peristiwa pembunuhan Yosua disebut terjadi akibat cerita sepihak istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, yang mengaku dilecehkan Yosua di Magelang. Kemudian, Ferdy Sambo marah dan merencanakan pembunuhan terhadap Yosua yang melibatkan Richard, Ricky, dan Kuat. Akhirnya, Brigadir J tewas di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri, Duren Tiga, Jakarta Selatan, pada 8 Juli 2022.
Atas peristiwa tersebut, Eliezer, Sambo, Putri, Ricky, dan Kuat didakwa melanggar Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Kelimanya terancam pidana maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau selama-lamanya 20 tahun.
Khusus Sambo, jaksa juga mendakwa eks Kadiv Propam itu terlibat obstruction of justice atau perintangan penyidikan pengusutan kasus kematian Brigadir J. Ia dijerat dengan Pasal 49 juncto Pasal 33 subsider Pasal 48 ayat (1) juncto Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan/atau Pasal 233 KUHP subsider Pasal 221 ayat (1) ke 2 juncto Pasal 55 KUHP. (F-2)
