Oleh: Damai Hari Lubis
Oleh: Damai Hari LubisAngin politik di Istana tampaknya mulai berubah arah. Gibran Rakabuming Raka, wakil presiden muda yang selama ini terlindung di balik bayang besar ayahnya, kini mulai merasakan cekikan halus dari tangan dingin Presiden Prabowo Subianto. Kabarnya, sang presiden tengah menyiapkan kebijakan untuk memfungsikan kembali para eks pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) — langkah yang, di permukaan, tampak sebagai penguatan moral pemerintahan, namun di baliknya bisa berarti tekanan politik bagi siapa pun yang memiliki catatan dengan lembaga antirasuah itu.
Dan Gibran bukan satu-satunya. Adiknya, Kaesang Pangarep, juga masuk dalam daftar nama-nama yang pernah bersinggungan dengan sorotan publik terkait transparansi dan etika politik. Dua bersaudara ini adalah simbol dari era baru politik pewarisan kekuasaan — era ketika politik keluarga bercampur dengan estetika media sosial dan gaya kepemimpinan yang serba improvisasi.
Namun bayangan idealisme Prabowo tampaknya tak mudah ditembus oleh gaya “santai tapi berisik” khas Gibran. Publik masih ingat bagaimana Gibran, yang latar pendidikannya disebut-sebut berhenti di jenjang SMP sebelum kemudian menempuh jalur nonformal di luar negeri, lebih dikenal karena ocehan jenakanya di dunia maya ketimbang pemikiran substantif di ruang publik. Ungkapan “fufu fafa” yang sempat viral itu bukan saja menjadi simbol gaya komunikasi absurd, tetapi juga menegaskan betapa jauh jarak antara keseriusan jabatan negara dan kesembronoan ekspresi anak muda yang kebetulan lahir dari keluarga istana.
Ketika Gibran muncul menemui para pengemudi ojek online yang berdemo, tampil dengan sepatu mahal dan gestur sok akrab, publik membaca adegan itu bukan sebagai empati, melainkan sebagai sandiwara politik kelas menengah. Gibran tampak “ingin seperti rakyat”, tapi gagal menghapus kesan “anak sultan”. Ia tampak hadir, tapi tanpa kedalaman makna.
Lebih jauh, jejak konstitusionalnya juga tak mudah dihapus dari ingatan publik. Ia adalah produk dari pelanggaran etik yang mencoreng wajah Mahkamah Konstitusi. Pamannya, Anwar Usman, dipecat karena melanggar etik saat memimpin sidang yang membuka jalan bagi perubahan batas usia calon wakil presiden — perubahan yang secara ajaib memuluskan langkah Gibran menuju Pilpres 2024.
Kini, di tengah pemerintahan Prabowo yang cenderung sentralistik dan berdisiplin hierarkis, Gibran bisa saja menjadi beban simbolik. Bagaimana mungkin seorang wakil presiden dengan rekam akademik dan kapasitas terbatas mampu memimpin para menteri yang sebagian besar bergelar doktor dan profesor? Pertanyaan ini mengambang di udara, diucapkan pelan oleh banyak kalangan, tapi belum dijawab dengan sikap jantan oleh sang wakil presiden sendiri.
Jika Gibran masih memiliki sisa kebijaksanaan politik, mungkin saat inilah waktunya untuk bercermin. Kekuasaan bukanlah panggung lelucon, dan jabatan bukan sekadar trofi keluarga. Barangkali, langkah paling terhormat bagi seorang pemimpin muda yang tersesat dalam pusaran kekuasaan adalah tahu kapan harus mundur. Dan barangkali, sejarah akan lebih menghormatinya jika ia melakukannya dengan kepala tegak — bukan setelah dicekik oleh gaya kepemimpinan Prabowo yang tak memberi ruang bagi ketidaksiapan.
