Fusilatnews, Jakarta — Partai NasDem mengusulkan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai langkah konkret menghidupkan aktivitas pemerintahan di pusat ibu kota baru. Namun, usulan ini menuai beragam respons, salah satunya dari Partai Amanat Nasional (PAN).
Wakil Ketua Umum DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay, menilai usulan tersebut belum tentu mudah direalisasikan dan menyarankan agar NasDem terlebih dahulu menanyakan langsung kesediaan Gibran.
“Sebagai permulaan, NasDem mungkin perlu menanyakan langsung kepada Gibran. Ini tentu sangat dilematis. Kalau yang bersangkutan, misalnya, tidak siap atau mungkin keberatan, tentu usulan ini sulit direalisasikan. Tetapi, andaikata dia siap pun, ini sangat potensial menjadi bahan polemik dan perdebatan baru,” ujar Saleh kepada wartawan, Minggu (20/7/2025).
Meski demikian, Saleh menghargai kekhawatiran NasDem soal keberlanjutan pembangunan IKN, terutama dengan besarnya anggaran yang telah digelontorkan.
“Tetapi usulan NasDem ini tidak mudah. Perlu dikaji dan dibicarakan lebih luas dan mendalam dengan melibatkan berbagai pihak,” imbuhnya.
Lebih jauh, Saleh justru menilai bahwa Presiden Prabowo Subianto semestinya turun langsung untuk mengawal proyek strategis tersebut. Menurutnya, arahan dari kepala negara akan lebih efektif dibanding penempatan wapres.
“Saya malah berpendapat, wapres tidak perlu berkantor di sana. Kalau anggaran cukup, IKN tentu akan cepat selesai. Ini hanya tertunda sementara saja. Kita juga tahu bahwa pemerintah saat ini sedang fokus melaksanakan program-program prioritas yang sudah direncanakan,” kata dia.
Sebelumnya, Partai NasDem menyampaikan usulan agar Wapres Gibran mulai berkantor di IKN sebagai solusi agar fasilitas yang telah dibangun tidak mangkrak. Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa, menyebut keberadaan aktivitas pemerintahan akan memberi legitimasi kuat terhadap proyek tersebut.
“Jadi biar IKN ada aktivitas dan biar gedung-gedung yang sudah dibangun itu tidak telantar. Jadi kan nanti biaya pemeliharaannya mahal kalau tidak ada aktivitas,” ucap Saan dalam konferensi pers di NasDem Tower, Jakarta, Jumat (18/7).
Selain itu, NasDem juga mendorong agar pemerintah segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) yang mengatur pengalihan fungsi ibu kota dan pemindahan ASN secara bertahap.
“Keppres tentang Pengalihan Kedudukan, Fungsi dan Peran Ibu Kota Negara dari Jakarta ke IKN perlu segera diterbitkan, termasuk Keppres pemindahan kementerian atau lembaga dan ASN dimulai dari Wakil Presiden serta beberapa kementerian/lembaga prioritas,” ujar Saan.
Gibran: Siap Bertugas di Mana Pun
Menanggapi wacana tersebut, Gibran sebelumnya telah menegaskan kesiapannya untuk ditempatkan di mana pun, termasuk di IKN maupun Papua.
“Saya sebagai pembantu presiden siap ditugaskan ke mana pun, kapan pun,” ujar Gibran dalam kunjungan di Klaten, Jawa Tengah, dikutip dari Antara, Rabu (9/7).
Gibran menyebut bahwa aktivitas di wilayah-wilayah prioritas, termasuk Papua, telah dijalankan oleh tim di Sekretariat Wakil Presiden, seperti pengiriman alat sekolah, laptop, hingga pemantauan kesiapan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Lebih lanjut, Gibran mengaku fleksibel dalam menjalankan tugas sebagai wapres, termasuk dalam hal lokasi kerja. Ia menegaskan siap berkantor di Jakarta, IKN, bahkan di Klaten jika diperlukan.
“Kalau saya bisa berkantor di mana saja. Bisa di Jakarta, di Kebon Sirih, bisa di IKN kalau Desember nanti sudah jadi, bisa di Papua, bisa juga di Klaten. Di mana pun kita jadikan kantor,” tuturnya.
Pernyataan Gibran ini membuka ruang bagi kemungkinan realisasi usulan NasDem, meski pelaksanaannya masih tergantung pada kebijakan pemerintah pusat dan kesiapan infrastruktur di IKN. Sementara itu, perdebatan politik mengenai urgensi pemindahan ibu kota terus bergulir, menjelang peringatan HUT RI ke-80 yang direncanakan berlangsung di IKN.
