Fusilatnews – Bayangkan seorang petinju muda, wajahnya masih segar, rambutnya tersisir rapi, sarung tinjunya pun tampak baru. Ia melangkah ke dalam ring besar, sorot lampu menyilaukan, ribuan pasang mata memandanginya. Di seberangnya berdiri petinju kawakan, petarung dunia yang telah mencicipi pahit dan manisnya gelanggang. Si petinju muda tak pernah melewati babak kualifikasi. Tak pernah ikut latihan keras di tengah hujan, tak pernah berdarah-darah di ring kecil kampung. Namun malam ini, ia sudah di atas ring paling prestisius. Itulah Gibran Rakabuming Raka—sang wakil presiden termuda yang naik ke ring kekuasaan seperti petinju yang tak pernah melalui seleksi alam demokrasi secara matang.
Ia naik bukan karena kerja keras yang panjang, bukan pula karena rekam jejak istimewa, melainkan karena darah yang mengalir dalam tubuhnya. Anak seorang presiden, cucu seorang penguasa simbolik, dan kini jadi simbol baru dari politik warisan. Que extendit sine labore, decendit sine honore—ia yang naik tanpa kerja, akan turun tanpa kehormatan. Frasa Latin ini menghantui setiap langkahnya, seolah menunggu ujian sejarah menjatuhkan palu keadilannya.
Ketika NasDem mengusulkan agar Gibran berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), itu ibarat menyuruh si petinju muda bertarung di tempat yang bahkan belum selesai dibangun. Ring-nya masih berdebu, tali pembatasnya longgar, dan para penonton belum tentu datang. “Agar tidak mangkrak,” kata mereka. “Agar gedung yang dibangun tidak telantar,” ujar Saan Mustopa. Seolah-olah dengan duduknya Gibran di kursi kerja IKN, proyek utopis itu akan mendapat legitimasi. Padahal, yang mereka dorong bukanlah solusi, tapi simbol. Mereka ingin menghadirkan tubuh Gibran sebagai jaminan politik atas kebingungan arah pembangunan IKN.
PAN merespons dengan realistis. “Tanyakan dulu ke Gibran,” kata Saleh Partaonan Daulay, seakan mengingatkan bahwa tidak semua boneka bisa dimainkan seenaknya. Bahkan simbol pun butuh persetujuan dari orang yang menjadi simbol itu. Di balik saran tersebut, ada ironi: seorang wapres yang belum sepenuhnya memiliki otoritas personal kini didorong untuk mengisi kekosongan legitimasi yang lahir dari ambisi ayahandanya.
Gibran sendiri, seperti petinju muda yang tahu bahwa tubuhnya masih lentur tapi belum berisi, menyatakan siap ditempatkan di mana pun. Ia bicara tentang fleksibilitas: bisa di Jakarta, bisa di Papua, bisa di Klaten, dan tentu saja bisa di IKN. Tapi kesiapan ini terdengar lebih seperti ucapan sopan dari seorang junior kepada seniornya, bukan sikap yang lahir dari visi seorang pemimpin. Ia tidak menolak, tapi juga tidak memimpin. Ia bersedia, tapi tidak menggerakkan.
Dan di sinilah absurditas politik kita mengkristal. Seorang wakil presiden dijadikan perisai dari kegagalan proyek warisan. Seolah-olah negara ini kekurangan figur yang punya visi dan pengalaman. Padahal yang kurang adalah keberanian untuk mengatakan bahwa IKN adalah proyek terburu-buru, lahir dari obsesi, dan dibungkus dalam kemasan modernitas palsu.
Gibran bisa jadi petinju hebat, bila ia mau turun dari ring megah dan masuk ke sasana. Belajar dari bawah, berkeringat di pojok ring, dicemooh, dipukul, bahkan dikalahkan berkali-kali. Hanya dari luka itulah seorang petarung sejati lahir. Tapi jika ia tetap memilih naik ring tanpa bekas luka, ia mungkin akan turun dari sejarah sebagai pemimpin yang dilupakan.
Karena sejarah punya satu hukum yang tak bisa ditawar: kekuasaan yang naik tanpa legitimasi sejati, akan turun tanpa kehormatan. Que extendit sine labore, decendit sine honore.
