Dari Mulyono Terbitlah Mulyadi

Oleh : A. Hadiat

Di era media sosial, kepemimpinan tidak lagi bertumpu sepenuhnya pada gagasan, ideologi, atau kemampuan teknokratis. Politik hari ini bergerak dalam ruang yang berbeda: ruang persepsi. Yang dilihat publik seringkali lebih penting daripada apa yang benar-benar dikerjakan. Dalam konteks inilah, muncul fenomena yang dapat dibaca melalui satu benang merah: dari Mulyono lahirlah Mulyadi.

“Mulyono” di sini bukan sekadar nama kecil Jokowi yang belakangan ramai diperbincangkan publik, melainkan simbol dari sebuah model politik baru—politik kesederhanaan visual, politik kedekatan emosional, dan politik pencitraan yang dibungkus dalam aura kerakyatan. Sementara “Mulyadi” dapat dibaca sebagai representasi lanjutan dari model yang sama, yang kini menjelma dalam figur-figur kepala daerah atau pemimpin populis baru seperti Dedi Mulyadi.

Fenomena ini sesungguhnya telah dijelaskan secara menarik dalam buku Politik Aura karya Ali Syarief. Bahwa di era digital, politik tidak lagi semata-mata pertarungan program, melainkan pertarungan aura. Aura adalah citra emosional yang dibangun terus-menerus melalui media, terutama media sosial. Ia bekerja bukan pada nalar, tetapi pada rasa.

Jokowi adalah prototipe paling berhasil dari model ini. Ia hadir dengan pakaian sederhana, bahasa yang ringan, blusukan yang teatrikal, dan ekspresi tubuh yang sengaja dibangun untuk menghadirkan kesan “orang biasa.” Dalam teori komunikasi politik modern, ini disebut emotional branding—merek politik yang dibangun melalui kedekatan psikologis dengan massa.

Dan publik marjinal menjadi basis paling subur bagi politik semacam ini.

Mengapa? Karena masyarakat marjinal hidup dalam tekanan ekonomi, keterbatasan akses pendidikan, dan kelelahan menghadapi kompleksitas hidup. Dalam kondisi seperti itu, politik rasional sering kalah oleh politik emosional. Mereka tidak mencari pemimpin yang mampu menjelaskan teori makroekonomi atau geopolitik global. Mereka mencari figur yang terlihat dekat, terasa sederhana, dan tampak memahami penderitaan mereka.

Maka lahirlah era kepemimpinan visual.

Pemimpin bukan lagi dinilai dari kualitas institusi yang dibangun, tetapi dari seberapa viral videonya. Bukan dari kualitas kebijakan jangka panjang, tetapi dari seberapa sering ia muncul di beranda TikTok, Instagram, atau YouTube. Kamera menjadi alat legitimasi baru. Konten menjadi instrumen kekuasaan baru.

Di titik inilah Dedi Mulyadi menemukan momentumnya.

Ia memahami betul bahasa psikologis masyarakat media sosial. Ia hadir bukan sebagai birokrat formal, tetapi sebagai “tokoh rakyat” yang masuk ke kampung-kampung, berbicara dengan logat lokal, membantu warga miskin di depan kamera, memeluk orang kecil, menenangkan anak jalanan, hingga menghibur publik dengan gaya teatrikal Sunda yang cair dan emosional.

Politik semacam ini sangat efektif di era digital. Sebab media sosial bekerja dengan logika emosi, bukan logika akademik. Algoritma tidak menyukai kedalaman berpikir; algoritma menyukai keterkejutan, kesedihan, kemarahan, haru, dan hiburan. Karena itu, pemimpin yang mampu memainkan emosi publik akan lebih mudah mendapatkan perhatian dibandingkan dengan pemimpin yang serius membangun sistem.

Sayangnya, politik aura seringkali melahirkan paradoks.

Aura dapat menutupi substansi. Pencitraan dapat mengalahkan kenyataan. Seorang pemimpin bisa tampak sangat merakyat di media sosial, sementara kebijakannya belum tentu menyelesaikan akar persoalan rakyat. Kamera bisa merekam adegan yang memberi bantuan kepada satu keluarga miskin, tetapi kamera tidak pernah mampu menunjukkan kerusakan sistemik yang membuat jutaan keluarga tetap miskin.

Di sinilah bahaya terbesar demokrasi digital.

Masyarakat perlahan digiring untuk memilih berdasarkan rasa suka, bukan kapasitas. Berdasarkan viralitas, bukan kualitas. Politik akhirnya berubah menjadi industri hiburan. Pemimpin menjadi influencer. Kekuasaan dipasarkan layaknya konten.

Dan ketika masyarakat terlalu lama hidup dalam politik pencitraan, mereka kehilangan kemampuan membedakan antara realitas dan pertunjukan.

Padahal sejarah selalu menunjukkan: bangsa besar tidak dibangun oleh pemimpin yang pandai tampil, tetapi oleh pemimpin yang mampu membangun institusi, menegakkan keadilan, dan menciptakan peradaban berpikir.

Namun kita hidup di zaman yang berbeda. Zaman ketika suara yang paling keras sering dianggap paling benar. Zaman ketika video pendek lebih dipercaya dibanding kajian panjang. Zaman ketika kesederhanaan visual lebih laku daripada kecerdasan intelektual.

Karena itu, “dari Mulyono terbitlah Mulyadi” bukan sekadar sindiran politik. Ia adalah penanda lahirnya generasi baru kepemimpinan media sosial—kepemimpinan yang dibangun di atas aura, viralitas, dan kedekatan emosional dengan massa marjinal.

Pertanyaannya kemudian: apakah bangsa ini sedang membangun demokrasi yang matang, atau hanya sedang memproduksi selebritas politik secara massal?

Sebab jika politik terus bergerak ke arah pencitraan tanpa substansi, maka masa depan demokrasi bukan lagi ditentukan oleh kualitas pemikiran, melainkan oleh siapa yang paling piawai memainkan kamera.