FusilatNews – Dulu mereka berdiri di barisan paling depan. Berteriak lantang melawan ketidakadilan, mengutuk oligarki, menuding penguasa sebagai musuh rakyat. Mereka adalah wajah perlawanan, simbol keberanian moral, dan harapan publik bahwa kekuasaan harus selalu diawasi. Namun sejarah politik Indonesia berkali-kali menunjukkan satu kenyataan pahit: banyak aktivis berubah ketika masuk ke dalam lingkar kekuasaan. Mereka yang dahulu menggigit, kini justru menjadi tameng kekuasaan itu sendiri.
Di era pemerintahan Prabowo Subianto, fenomena ini tampak makin terang. Satu per satu, aktivis, oposisi, dan tokoh yang sebelumnya dikenal kritis terhadap negara kini direkrut masuk kabinet, lembaga negara, hingga perusahaan pelat merah. Nama terbaru adalah Mohammad Jumhur Hidayat yang dilantik sebagai Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.
Sebelum Jumhur, publik sudah menyaksikan sejumlah nama lain mendapat tempat di pemerintahan: Budiman Sudjatmiko, Andi Arief, Agus Jabo, hingga Nezar Patria. Sebagian pernah berada di kubu oposisi, sebagian dikenal sebagai pengkritik keras kekuasaan, dan sebagian lain membangun reputasi melalui perjuangan jalanan serta idealisme demokrasi.
Tentu tidak ada larangan moral bagi aktivis untuk masuk pemerintahan. Justru secara teoritis, kehadiran mereka seharusnya menjadi energi korektif dari dalam sistem. Aktivis dianggap membawa sensitivitas terhadap penderitaan rakyat, keberanian melawan penyalahgunaan kekuasaan, serta kesadaran bahwa negara harus tunduk pada kepentingan publik. Mereka diharapkan menjadi pengingat bahwa kekuasaan bukan tujuan, melainkan alat pengabdian.
Sayangnya, kenyataan sering bergerak ke arah sebaliknya.
Begitu masuk ke dalam struktur kekuasaan, banyak aktivis kehilangan daya kritisnya. Mereka seperti kerupuk yang terkena angin: melempem. Suara keras yang dulu menggema di jalanan berubah menjadi bisikan hati-hati di ruang rapat. Bahkan sebagian berubah menjadi pembela fanatik rezim, seolah lupa bahwa dulu mereka hidup dari tradisi kritik terhadap kekuasaan.
Yang lebih ironis, sebagian eks-aktivis justru tampak alergi terhadap kritik. Mereka yang dahulu menuduh penguasa antidemokrasi kini menggunakan logika serupa untuk membungkam lawan. Seakan jabatan telah mengubah orientasi perjuangan: dari membela rakyat menjadi menjaga kursi.
Ada banyak kemungkinan mengapa itu terjadi. Kekuasaan memang punya daya jinak yang luar biasa. Ia mampu mengubah idealisme menjadi kompromi, keberanian menjadi kalkulasi, dan perlawanan menjadi kenyamanan. Jabatan, fasilitas negara, akses ekonomi, hingga kedekatan dengan pusat kekuasaan perlahan menciptakan ketergantungan psikologis. Orang yang sudah menikmati ruang VIP kekuasaan biasanya tak lagi nyaman berdiri di tengah demonstran.
Dalam konteks pengangkatan Jumhur Hidayat, publik pun wajar bertanya: apakah ini murni kebutuhan pemerintahan atau bagian dari strategi politik meredam oposisi sosial?
Sebagai tokoh buruh yang punya pengaruh kuat, penunjukan Jumhur sulit dilepaskan dari momentum Hari Buruh Internasional dan meningkatnya potensi tekanan kelompok pekerja terhadap pemerintah. Memasukkan tokoh gerakan ke dalam kabinet sering kali bukan hanya soal kapasitas, tetapi juga metode penjinakan. Negara tidak perlu membungkam oposisi dengan kekerasan bila oposisi itu bisa dirangkul dan dijadikan bagian dari kekuasaan.
Jumhur membantah anggapan tersebut. Ia mengatakan kedekatannya dengan Prabowo sudah terjalin sejak 1990-an dan namanya telah masuk bursa kabinet sejak 2024. Pernyataan itu mungkin benar. Namun dalam politik, persepsi publik tetap penting. Dan persepsi yang muncul hari ini adalah: oposisi sedang dipelihara agar tidak lagi menjadi ancaman.
Masalahnya bukan pada siapa yang diangkat, melainkan pada apa yang terjadi setelah pengangkatan itu. Publik tidak membutuhkan aktivis yang sekadar pindah ruangan dari jalanan ke kantor kementerian. Publik membutuhkan keberanian untuk tetap hidup meski telah memakai jas kekuasaan.
Sejarah Indonesia terlalu sering dipenuhi kisah tentang orang-orang yang dulu melawan penguasa, tetapi akhirnya hanya menjadi dekorasi demokrasi. Mereka masuk sistem dengan janji perubahan, namun kemudian larut menjadi bagian dari mesin kekuasaan yang dulu mereka kritik.
Dan ketika semua oposisi berhasil dirangkul, demokrasi kehilangan salah satu unsur terpentingnya: suara yang berani mengatakan “tidak” kepada penguasa.
