BANDUNG—FusilatNews.- DPRD Provinsi Jawa Barat melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui penyampaian sekitar 83 catatan dan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar pada 11 Mei 2026.
Rekomendasi tersebut disampaikan Wakil Ketua Pansus XIII DPRD Jabar, Hasim Adnan, yang menyoroti berbagai persoalan mendasar mulai dari kesehatan, ketimpangan ekonomi, infrastruktur, hingga tata kelola anggaran daerah.
Banyaknya catatan yang diberikan DPRD dinilai menjadi sinyal kuat bahwa kinerja pemerintahan KDM belum berjalan optimal dan masih menyisakan banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.
Dalam sektor pembangunan manusia, DPRD menilai pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat masih belum merata dan belum sepenuhnya menghadirkan rasa keadilan sosial bagi warga Jawa Barat.
Sorotan tajam juga diarahkan pada sektor kesehatan, khususnya tingginya angka kematian ibu melahirkan dan kematian balita yang dinilai memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah. Selain itu, penanganan stunting dianggap belum dilakukan secara terintegrasi dan lintas sektor.
DPRD juga menilai akses serta kualitas layanan kesehatan di berbagai wilayah Jawa Barat masih timpang. Kondisi tersebut terutama dirasakan masyarakat di daerah pelosok dan wilayah yang minim fasilitas kesehatan.
Pada sektor infrastruktur, DPRD meminta pembangunan tidak hanya terpusat di kawasan tertentu, tetapi lebih merata hingga daerah tertinggal. Konektivitas antarwilayah dinilai masih menjadi persoalan yang menghambat pemerataan pertumbuhan ekonomi.
Masalah ketenagakerjaan turut menjadi perhatian. DPRD meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat lebih serius menciptakan lapangan kerja baru dan memperluas program pelatihan tenaga kerja untuk menekan angka pengangguran.
Di bidang lingkungan hidup, DPRD menyoroti persoalan banjir, pengelolaan sampah, serta kerusakan kawasan resapan air yang hingga kini belum tertangani secara optimal. Persoalan tersebut dinilai berpotensi semakin memperburuk kualitas lingkungan hidup di Jawa Barat.
Selain itu, DPRD juga menilai ketimpangan ekonomi atau gini ratio masih menjadi persoalan serius yang belum mampu ditekan secara signifikan oleh pemerintah daerah.
Kritik keras juga muncul dalam tata kelola anggaran. DPRD menyoroti pola “tunda bayar” dan penumpukan pembayaran proyek pada akhir tahun anggaran yang dianggap mencerminkan lemahnya disiplin perencanaan keuangan daerah.
Tak hanya itu, DPRD menemukan adanya capaian sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai melampaui target secara tidak wajar. Karena itu, DPRD meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap indikator kinerja OPD agar pelaporan kinerja lebih realistis dan akuntabel.
Untuk memastikan seluruh rekomendasi dijalankan, DPRD meminta gubernur membentuk tim khusus tindak lanjut rekomendasi DPRD serta memperkuat sistem monitoring dan evaluasi program secara lebih sistematis.
Secara umum, puluhan catatan DPRD tersebut mencakup sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, ekonomi, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, tata kelola anggaran, hingga reformasi birokrasi.
DPRD menegaskan bahwa arah pembangunan Jawa Barat harus lebih berorientasi pada pengurangan kesenjangan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, bukan sekadar mengejar angka pertumbuhan semata.
