Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik pada Konsultan dan Survei Indonesia (KSI)
Jakarta, Fusilatnews – Setelah pohon Beringin, kini giliran bola dunia yang diduga sedang “digergaji” oleh Presiden Jokowi.
Beringin adalah lambang Partai Golkar, bola dunia adalah lambang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ya, PKB kini sedang “digergaji” Jokowi. Betapa tidak?
Mewakilkan kepada Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk membuka Muktamar VI PKB di Nusa Dua, Bali, Sabtu (24/8/2024), ada apa dengan Jokowi? Mengapa “Raja Jawa” itu tak hadir?
Padahal, saat Musyawarah Nasional (Munas) XI Partai Golkar di Jakarta, 20-21 Agustus lalu, Jokowi hadir. Bahkan memakai baju kuning yang identik dengan Golkar.
Begitu pun saat Kongres VI Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta, 23-24 Agustus kemarin, Jokowi juga hadir dan memakai baju biru yang identik dengan PAN.
Pun hari ini, Ahad (25/8/2024), Jokowi dijadwalkan hadir dalam Kongres III Partai Nasdem di Jakarta, dan mungkin akan mengenakan baju biru yang identik dengan Nasdem.
Muktamar VI PKB di Bali juga sempat “diganggu” oleh aksi massa yang mengaku sebagai kader. Mereka mendesak agar muktamar dibubarkan. Alasannya, PKB pimpinan Mihaimin Iskandar menyimpang dari tujuan awal saat PKB didirikan KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.
Tidak itu saja. Kini muncul rencana Muktamar PKB tandingan yang akan digelar di Jakarta, 2-3 September 2024 nanti. Inisiatornya adalah Lukman Edy, bekas Sekretaris Jenderal PKB yang pernah menjadi Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
Muktamar tandingan, kata Sekretaris Fungsionaris DPP PKB Abdul Malik Haramain di Bali, Sabtu (24/8/2024), akan mengundang tokoh-tokoh seperti bekas Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud Md dan bekas Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Mereka dulu adalah kader-kader PKB.
Multamar tandingan juga akan dihadiri toloh-tokoh yang telah dipecat oleh Muhaimin Iskandar seperti putri Gus Dur, Yenny Wahid, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf.
Jika pemerintah nanti mengizinkan Muktamar PKB tandingan, maka telah terkonfirmasi bahwa Jokowi memang sedang “menggergaji” atau membelah PKB.
Muktamar PKB tandingan didukung PBNU yang memang sudah membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengambil alih partai yang didirikan NU pada 23 Juli 1998 ini. Pansus PKB dibentuk PBNU sebagai tandingan Pansus Haji yang dibentuk DPR atas inisiatif Muhaimin Iskandar yang juga Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Tim Pengawasan Haji DPR.
Pansus Haji diketuai Nusron Wahid, anggota DPR yang pernah menjadi Ketua PBNU dan Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor. Jadi, NU lawan NU.
Konflik PBNU versus PKB saat ini memang sedang mengalami eskalasi dan mungkin akan mencapai puncaknya pada Muktamar PKB tandingan nanti yang didukung PBNU.
Sejak Gus Yahya duduk di kursi PBNU-1, konflik dengan PKB yang selama ini bak api di dalam sekam menjadi terbuka. Konflik ini merupakan residu dari konflik internal PKB di masa lalu antara Muhaimin dan Gus Dur. Gus Yahya, Gus Yaqut, Gus Ipul, Yenny Wahid, Mahfud dan Khofifah saat itu memang ada di kubu Gus Dur.
Jokowi terkesan memberi angin kepada kubu Gus Dur. Di tengah konflik PBNU versus PKB, Jokowi sekali-dua bertemu Gus Yahya.
Sebaliknya, Muhaimin curhatnya ke Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Ketua Dewan Syura PKB pertama. Usai membuka Muktamat PKB, Kiai Ma’ruf mendapat jabatan strategis kembali di PKB sebagai Ketua Dewan Syura.
Mengapa PKB perlu Jokowi “gergaji”?
Pertama, Muhaimin adalah “anak bengal” yang mudah berganti haluan. Bahkan tak sungkan-sungkan bermain dua kaki. Contohnya di Pilpres 2024 di mana Muhaimin berpasangan dengan Anies Baswedan melawan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang didukung Jokowi. Padahal, kader PKB ada di Kabinet Indonesia Maju.
Kedua, tak ada jaminan PKB akan istikomah di Koalisi Indonesia Maju (KIM) mendukung Ridwan Kamil-Suswono, calon gubernur-wakil gubernur yang didukung KIM, Prabowo dan Jokowi di Pilkada Jakarta 2024.
Ketiga, manajemen konflik dengan politik adu domba dan politik bela bambu akan menguntungkan posisi Jokowi.
Alhasil, kita tunggu saja apakah pemerintah akan mengizinkan Muktamar PKB tandingan. Jika diizinkan, maka terkonfirmasi Jokowi sedang “menggergaji” PKB. Itulah!
