Bandung – Fusilatnews – Gubernur Jabar menyesalkan kebijakan Perhutani dan PTPN Karena menyewakan lahan yang jadi diamanahkannya kepada pengusaha untuk dieksploitasi yang merusak lingkungan, mengakibatkan banjir dan longsor dan membahayakan nyawa masyarakat
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menegaskan, upayanya membongkar bangunan yang berdiri di area resapan air di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, bakal sia-sia jika PTPN tidak menghentikan alih fungsi lahan.
Selain itu, tetap terjadinya kerjasama operasi (KSO) dengan tenant yang melakukan pembangunan di area resapan air juga berpengaruh.
Kemudian Perhutani melakukan penebangan pohon siap panen, yang tanpa memperhitungkan aspek lingkungan yang terjadi sehingga seluruh kegiatan kami ini akan menjadi sia-sia,” jelas Dedi , Minggu (9/3/2025).
Dia meminta PTPN dan Perhutani menghitung berapa triliun Rupiah yang didapat dari hasil sewa lahan dan penebangan pohon.
Momen Dedi Mulyadi Hujan-hujan Tinjau Pembongkaran Hibisc Fantasy Puncak Bogor Dia meminta PTPN dan Perhutani menghitung berapa triliun Rupiah yang didapat dari hasil sewa lahan dan penebangan pohon.
“Kami sibuk menangani, anda sibuk menikmati. Untuk itu mari kita bangun langkah ini bersama,” kata Dedi.
Dedi meminta pendapatan tersebut dibandingkan dengan pengeluaran Pemprov Jawa Barat, Pemkab Bogor, Pemkab Bekasi, Karawang, Depok, dan daerah lainnya yang mengalami musibah akibat longsor dan banjir, yang jika digabungkan angkanya melebihi sewa tanah tersebut.
Menurut dia, jika Perhutani dan PTPN berkomitmen demi bangsa, negara, masyarakat dan lingkungan, sudah saatnya menyadari tindakan yang diakukan itu menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
