FusilatNews – Hari Pendidikan Nasional semestinya menjadi panggung moral bagi negara untuk menegaskan komitmen paling mendasar: mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat itu bukan sekadar frasa dalam Pembukaan UUD 1945, melainkan janji historis yang menuntut keberpihakan nyata, arah kebijakan jelas, dan kepemimpinan yang terasa hadir. Namun pada Hardiknas tahun ini, publik justru disuguhi kesunyian yang ganjil.
Alih-alih pidato yang menggugah atau langkah konkret yang terukur, Presiden Prabowo memilih jalur paling minimal: ucapan simbolik. Tidak ada elaborasi visi, tidak ada penegasan prioritas, dan tidak tampak sense of urgency yang biasanya menyertai isu sepenting pendidikan. Dalam konteks negara berkembang dengan tantangan kualitas SDM yang kompleks, sikap semacam ini sulit dibaca sebagai keseriusan—apalagi kegairahan.
Padahal, pendidikan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Ketimpangan akses masih nyata, kualitas guru belum merata, dan arah kurikulum kerap berubah mengikuti selera kekuasaan, bukan kebutuhan jangka panjang. Di tengah lanskap seperti itu, Hardiknas bukan sekadar seremoni tahunan; ia adalah momen refleksi sekaligus deklarasi politik. Ketika momen itu dilewatkan tanpa substansi, pesan yang tersisa justru ambigu: apakah pendidikan benar-benar prioritas?
Kepemimpinan diuji bukan hanya pada kebijakan besar, tetapi juga pada simbol dan momentum. Seorang presiden yang ingin menunjukkan komitmen pada pendidikan akan memanfaatkan Hardiknas untuk mengonsolidasikan arah, menyampaikan peta jalan, bahkan mengakui kelemahan sistem yang ada. Di sinilah kekosongan terasa. Tidak ada narasi besar yang mengikat publik pada visi pendidikan nasional yang lebih bermakna.
Lebih jauh, ini menimbulkan pertanyaan tentang hirarki prioritas pemerintahan. Ketika energi politik dan fiskal tampak lebih terkonsentrasi pada proyek-proyek infrastruktur dan agenda lain, pendidikan berisiko menjadi isu pinggiran—penting secara retoris, tetapi tidak mendesak secara politik. Jika benar demikian, maka yang kita hadapi bukan sekadar kekurangan komunikasi, melainkan masalah orientasi.
Kritik ini bukan berarti menafikan kemungkinan adanya program pendidikan di balik layar. Namun dalam politik modern, apa yang tidak dikomunikasikan dengan kuat sering kali dianggap tidak ada. Publik membutuhkan lebih dari sekadar kebijakan teknokratis; mereka membutuhkan keyakinan bahwa pemimpinnya benar-benar menempatkan pendidikan sebagai fondasi masa depan bangsa.
Hardiknas seharusnya menjadi panggilan, bukan rutinitas. Ia adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa negara hadir dengan gagasan, keberanian, dan empati terhadap nasib generasi berikutnya. Ketika kesempatan itu dilewatkan dengan minim pesan, maka wajar jika muncul kesan: negara—setidaknya pada hari itu—tidak sedang menggebu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Dan mungkin, justru di situlah persoalan terbesarnya.
📊 Perbandingan Pendidikan ASEAN (PISA 2022)
| Negara | Peringkat Global (±) | Posisi di ASEAN | Catatan Kinerja |
|---|---|---|---|
| Singapore | #1 dunia | 1 | Terbaik global di semua bidang (math, reading, science) |
| Vietnam | ~30–35 | 2 | Konsisten tinggi meski negara berkembang |
| Malaysia | ~40–50 | 3–4 | Menengah, sempat turun dalam tren terbaru |
| Brunei Darussalam | ~40-an | 3–4 | Relatif stabil, di atas rata-rata ASEAN |
| Thailand | ~50–60 | 5 | Menengah bawah di ASEAN |
| Indonesia | ~60–70 | 6 | Rendah, bahkan mengalami penurunan skor |
| Philippines | ~70–75 | 7 | Termasuk terbawah ASEAN |
📌 Membaca Tabel Ini (Interpretasi Kritis)
- Kesenjangan ekstrem di ASEAN
- Singapore = level dunia
- Indonesia = masih berjuang di level dasar
- Vietnam jadi “anomali”
- Bukan negara kaya, tapi hasil pendidikan tinggi
- Artinya: kualitas pendidikan tidak selalu linear dengan kekayaan negara
- Indonesia stagnan bahkan mundur
- Banyak negara ASEAN naik atau stabil
- Indonesia justru mengalami penurunan performa
🧠 Kesimpulan tajam
Jika memakai data objektif seperti PISA, posisi Indonesia di ASEAN bukan sekadar “belum unggul”—tetapi tertinggal secara struktural.
Dan ini penting untuk konteks kritik Anda sebelumnya:
ketika Hardiknas tidak disertai agenda besar, sementara data menunjukkan ketertinggalan nyata, maka kesan “tidak menggebu mencerdaskan bangsa” bukan sekadar opini—tetapi punya dasar empiris.
