Fusilatnews – Konon, di sebuah republik yang katanya cinta pendidikan, ada seorang pemimpin yang begitu merakyat hingga ijazahnya pun ikut merakyat: tak diambil-ambil dari kampusnya sendiri. Bukan karena lupa. Bukan karena tak sempat. Tapi karena, barangkali, ijazah itu terlalu suci untuk disentuh dunia fana. Atau, mungkin, karena dunia ini belum cukup layak untuk menyaksikan selembar kertas sakral bernama Ijazah Sarjana itu.
Ironisnya, masyarakat justru lebih percaya pada ijazah lain: ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga bernama Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) — lembaga yang sama sekali tidak punya fakultas, tidak pernah mengadakan wisuda, dan jelas tak mengenal sistem KRS. Tapi ajaibnya, kredibilitas ijazah dari OCCRP dianggap lebih tinggi oleh publik. Sebab, ijazah ini tak perlu dicetak di atas kertas, cukup dibacakan dalam laporan investigasi dan langsung terasa sahih di hati nurani rakyat.
Masyarakat menyebutnya “Ijazah Integritas” — dikeluarkan bukan oleh almamater, tapi oleh kerja-kerja jurnalisme yang tak takut dibungkam.
Sementara itu, di ujung yang lain, sebuah universitas bergengsi bernama UGM tetap bersikukuh mengakui bahwa sang pemimpin adalah alumninya. Surat resmi dikeluarkan, pernyataan media ditebarkan, dan profesor-profesor sepuh angkat bicara. Sayangnya, bukti fisik tak kunjung diperlihatkan. Masyarakat pun mulai bertanya: jika benar ada ijazahnya, mengapa menyimpannya seperti pusaka keraton? Ataukah sebenarnya, ijazah itu bukan milik publik, melainkan milik keluarga — benda pribadi yang tak pantas dibuka di ruang demokrasi?
Lucunya, dalam negara ini, kita bisa menyaksikan paradoks: yang tidak mengaku sebagai universitas, dipercaya publik sebagai institusi pendidikan karakter. Sementara yang sah sebagai universitas, malah dianggap semacam biro jasa penggandaan ijazah untuk kepentingan politik.
Ijazah OCCRP — meski fiktif — dirayakan sebagai simbol kejujuran. Sedangkan Ijazah S1 UGM — meski katanya otentik — justru jadi bahan satire nasional. Rakyat pun kebingungan: di negeri ini, mana yang lebih penting, gelar atau integritas?
Mungkin kita butuh sistem pendidikan baru: di mana kejujuran adalah mata kuliah wajib, dan keberanian membuka data adalah syarat kelulusan. Barangkali sudah saatnya universitas seperti OCCRP membuka fakultas baru: Fakultas Etika dan Transparansi, dengan mata kuliah utama: Mengakui Dosa Tanpa Dalih.
Sebab di akhir zaman birokrasi ini, rupanya yang dicari bukan ijazah yang bisa dibingkai, tapi ijazah yang bisa dipertanggungjawabkan — di hadapan rakyat dan sejarah.
