Di tengah dunia yang kembali terbelah oleh rivalitas kekuatan besar, pertanyaan lama muncul dengan wajah baru: masih relevankah posisi Indonesia sebagai negara non-blok? Atau justru sedang mengalami erosi makna dari dalam, akibat cara pandang para pemimpinnya sendiri?
Sejak Konferensi Asia-Afrika, Indonesia menempatkan dirinya sebagai pelopor jalan tengah—tidak tunduk pada blok kekuatan mana pun, sekaligus aktif memperjuangkan keadilan global. Prinsip ini bukan sekadar strategi diplomatik, tetapi refleksi dari konstitusi dan nurani bangsa yang menolak penjajahan dalam bentuk apa pun.
Namun hari ini, arah itu tampak kabur.
Ketika Non-Blok Kehilangan Orientasi Moral
Pernyataan Prabowo Subianto yang menyebut bahwa Israel perlu dilindungi, di tengah tragedi kemanusiaan yang terus berlangsung di Gaza, bukan sekadar kontroversi diplomatik. Ia mencerminkan problem yang lebih dalam: disorientasi moral dalam membaca konflik global.
Dalam kerangka non-blok, Indonesia seharusnya berdiri pada prinsip keadilan universal—bukan sekadar “netral” secara politik, tetapi jelas dalam membela yang tertindas. Sejak lama, posisi Indonesia yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk penjajahan.
Ketika narasi bergeser menjadi “melindungi Israel” tanpa penekanan yang sama kuat terhadap penderitaan rakyat Palestina, maka yang hilang bukan hanya keseimbangan diplomatik, tetapi juga integritas historis Indonesia sebagai bangsa antikolonial.
BOP dan Paradoks Non-Blok
Lebih jauh, keterlibatan dalam forum seperti Boao Forum for Asia (yang kerap dipersepsikan sebagai ruang pengaruh China) menambah kompleksitas. Keikutsertaan ini pada dasarnya tidak salah—bahkan bisa menjadi peluang strategis.
Namun masalahnya bukan pada forum itu sendiri, melainkan pada konsistensi sikap.
Bagaimana mungkin mengklaim diri sebagai non-blok, tetapi pada saat yang sama:
- Mengambil posisi yang kabur dalam isu penjajahan modern,
- Terlihat condong pada kekuatan tertentu dalam forum ekonomi-politik global,
- Serta tidak menunjukkan keberanian moral yang tegas dalam konflik kemanusiaan?
Non-blok bukan sekadar tidak bergabung secara formal dalam aliansi militer. Ia adalah soal independensi berpikir dan keberanian mengambil posisi berdasarkan prinsip, bukan kepentingan pragmatis jangka pendek.
Kritik atas Isi Kepala: Antara Realisme dan Kekosongan Prinsip
Jika ditarik lebih jauh, pernyataan-pernyataan seperti itu mengindikasikan cara berpikir yang terlalu realis—bahkan cenderung oportunistik—tanpa fondasi etik yang kuat.
Dalam logika ini, dunia dilihat sebagai arena kepentingan semata:
siapa yang kuat, dia yang harus diakomodasi.
Namun Indonesia tidak dibangun di atas logika itu.
Para pendiri bangsa justru menempatkan moralitas sebagai dasar politik luar negeri. Mereka sadar bahwa tanpa prinsip, negara berkembang akan terus menjadi objek permainan kekuatan besar.
Di sinilah kritik menjadi relevan: apakah cara pandang seperti yang ditunjukkan Prabowo Subianto masih sejalan dengan semangat non-blok? Atau justru sedang menggeser Indonesia menjadi negara yang “ikut arus”, bukan “penentu arah”?
Non-Blok yang Kosong atau Non-Blok yang Berani
Ke depan, Indonesia dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah:
- Menjadi negara non-blok yang benar-benar independen, berani bersuara lantang untuk keadilan, dan konsisten dalam sikap.
- Atau menjadi negara dengan label non-blok, tetapi isi kebijakannya ditentukan oleh kalkulasi kekuatan dan kepentingan sesaat.
Jika yang kedua terjadi, maka non-blok tidak lebih dari sekadar slogan diplomatik—indah di pidato, tetapi kosong dalam praktik.
Penutup
Non-blok bukan warisan mati. Ia adalah amanat yang harus dijaga dengan keberanian dan kejernihan berpikir.
Ketika elit politik mulai kehilangan orientasi moral, yang dipertaruhkan bukan hanya arah kebijakan luar negeri, tetapi juga identitas Indonesia itu sendiri.
Dan jika sikap-sikap seperti ini terus dibiarkan tanpa kritik, maka Indonesia bukan lagi negara non-blok—melainkan negara yang bingung, berdiri di mana saja, tetapi tidak benar-benar berpijak di mana pun.
