INDONESIA, RAKSASA BARU BERAS DI ASEAN: Mimpi Lama yang Mulai Jadi Nyata

OLEH: ENTANG SASTRAATMADJA – Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat

Kementerian Pertanian (Kementan) menyampaikan bahwa produksi beras Indonesia diproyeksikan mencapai 34,6 juta ton sepanjang tahun 2025. Proyeksi ini bersumber dari laporan terbaru Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA), lembaga yang selama ini dikenal akurat dalam memberi prediksi agrikultur global. Angka ini memunculkan harapan baru: bahwa Indonesia bisa menjadi raksasa beras di kawasan ASEAN.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan, Moh Arief Cahyono, menegaskan bahwa jumlah ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan produksi beras tertinggi di ASEAN tahun ini. Bahkan produksi nasional pada semester I/2025 melonjak tajam sebesar 11,17% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) turut mendukung optimisme ini. Produksi padi Januari–Juni 2025 diperkirakan mencapai 32,57 juta ton Gabah Kering Giling (GKG)—naik 3,27 juta ton dibanding semester I/2024. Produksi beras turut terdongkrak menjadi 18,76 juta ton, atau naik 1,89 juta ton dari tahun sebelumnya. Hasilnya: pemerintah memutuskan menyetop impor beras mulai tahun 2025.

Keputusan berani ini tidak hanya berbasis pada naiknya produksi semata. Ada serangkaian pertimbangan strategis lainnya:

1. Meningkatkan kemandirian pangan, sebagai pilar ketahanan nasional.
2. Mendukung petani lokal, dengan memaksimalkan permintaan pasar domestik.
3. Menghemat devisa, yang sebelumnya tergerus untuk pembelian beras luar negeri.
4. Meningkatkan kualitas konsumsi, karena beras lokal dinilai lebih segar dan sesuai lidah rakyat Indonesia.

Namun, penghentian impor tak boleh dilakukan dengan gegabah. Peningkatan produksi dan jaminan kualitas harus konsisten, agar tidak jadi euforia sesaat yang berbalik menjadi krisis pangan.

Naiknya produksi beras dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan keseriusan pemerintahan Presiden Prabowo dalam menggenjot sektor pertanian. Pemerintah tidak lagi hanya berwacana soal swasembada, tapi mulai menghadirkan kebijakan nyata di lapangan. Betapa ironis jika negeri agraris ini, sejak merdeka 80 tahun lalu, belum pernah betul-betul mencapai swasembada pangan.

Dalam konteks ini, Prabowo dan Kabinet Merah Putih memberi angin segar. Terlebih, Presiden Prabowo bukan asing dalam dunia pertanian. Pengalamannya selama 10 tahun memimpin Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menjadi modal besar dalam memahami persoalan petani hingga ke akar rumput.

Salah satu terobosan penting adalah kebijakan “Satu Harga Gabah”. Langkah ini menyelamatkan petani dari permainan tengkulak dan mafia pasar saat panen raya. Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan di angka Rp 6.500/kg memberi rasa aman bagi petani. Alhasil, petani tak lagi was-was menanam, bahkan kini berani memproduksi lebih banyak dan menjual langsung ke Perum Bulog.

Dengan kombinasi dukungan politik, strategi ekonomi, dan kepercayaan petani, proyeksi produksi beras nasional sebesar 34,6 juta ton di tahun 2025 bukanlah angka mustahil. Indonesia resmi menyandang predikat ‘Raksasa Beras ASEAN’.

Namun, di balik euforia ini, tantangan masih menanti: bisakah kita mempertahankan bahkan meningkatkan capaian ini secara berkelanjutan? Swasembada pangan bukan hanya soal angka, tapi juga soal keadilan agraria, regenerasi petani, dan daya saing produk lokal.

Jika Pemerintahan Prabowo konsisten dan tetap berpihak pada petani, bukan tak mungkin, dalam waktu dekat, Indonesia bukan hanya jadi raksasa di ASEAN, tapi menjadi lumbung pangan Asia.