Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Mantan Sekjen Komite Perubahan Sepakbola Nasional (KPSN)
Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Mantan Sekjen Komite Perubahan Sepakbola Nasional (KPSN)Jakarta – Komite Olimpiade Internasional atau International Olympic Committee (IOC) mendesak seluruh federasi olahraga internasional untuk tidak menyelenggarakan acara di Indonesia, setelah negara anggota IOC ini melarang pesenam Israel ikut bertanding di ajang Gymnastic World Championship di Jakarta bulan ini dengan tidak memberikan visa.
Sikap tegas Indonesia ini terkait serangan Israel atas Palestina di Gaza.
IOC kemudian memutuskan untuk “mengakhiri segala bentuk dialog” dengan Komite Olimpiade Nasional Indonesia “mengenai penyelenggaraan Olimpiade, Olimpiade Remaja, acara-acara terkait Olimpiade, termasuk konferensi pers di masa mendatang”.
Jika kita berkaca pada sikap tegas Bung Karno di masa lalu, sikap IOC itu merupakan tantangan bagi Indonesia untuk menyelenggarakan Olimpiade tandingan, meskipun larangan IOC itu hanya menyangkut Indonesia sebagai tuan rumah, bukan keikutsertaan Indonesia di Olimpiade.
Beranikah Presiden Prabowo Subianto bersikap tegas seperti Bung Karno? Beranikah Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir bersikap tegas seperti Maladi, Menteri Olahraga di era Bung Karno?
Lantas, sejauh ini seperti apa sikap Indonesia terhadap langkah IOC yang melarang Indonesia sebagai tuan rumah Olimpiade dan semua event olahraga internasional?
Erick Thohir mengatakan pemerintah Indonesia memahami keputusan IOC tersebut, tapi juga memiliki alasan untuk tidak menerima tim Israel, yakni “untuk menjaga keamanan, ketertiban umum dan kepentingan publik dalam setiap penyelenggaraan event internasional.”
Pihaknya, kata Erick, tetap berkomitmen mempersiapkan “blueprint” (cetak biru) pembangunan olahraga nasional, termasuk penguatan 17 cabang olahraga unggulan serta pembangunan pusat latihan tim nasional.
Sikap Erick itu masih terlalu lembek. Mestinya bekas Menteri BUMN itu bisa sedikit keras: Indonesia siap menggelar Olimpiade tandingan!
Dikutip dari CNBC Indonesia, Kamis (24/10/2025), ini bukan kali pertama Indonesia mendapat sanksi dari IOC. Pada 1963, Indonesia juga pernah dikenai hukuman dari IOC karena alasan yang sama, yakni menolak kehadiran atlet Israel. Bahkan, akibat sanksi tersebut Presiden Soekarno sampai membuat Olimpiade tandingan menyaingi Olimpiade bentukan IOC sebagai bentuk melawan Barat.
Sanksi IOC terhadap Indonesia bermula dari Asian Games ke-4 di Jakarta pada 1962. Saat menjadi tuan rumah, Indonesia menolak memberikan visa kepada atlet Israel dan Taiwan karena alasan politik.
Bagi Indonesia, mengundang Israel sama saja mengakui penjajah Palestina. Sementara Taiwan tak diakui sebagai negara karena dianggap bagian dari Republik Rakyat China (RRC).
Keputusan itu berbuntut panjang. Pada Februari 1963, IOC menilai Indonesia mencampuradukkan politik dengan olahraga dan memutuskan mencabut keanggotaan sekaligus menunda partisipasi Indonesia di ajang Olimpiade. IOC lalu menyatakan akan mencabut penangguhan tersebut jika Indonesia berjanji untuk tidak mengulanginya.
Alih-alih tunduk, keputusan IOC ramai-ramai ditentang para pejabat terkait. Menteri Olahraga Maladi mengecam langkah IOC dengan keras dan menyebut organisasi tersebut sombong dan sewenang-wenang.
“Tindakan yang dikendalikan oleh nafsu kesombongan dan haus kewenangan. Keputusan itu 100% dipengaruhi oleh oknum-oknum IOC yang menjadi kaki-tangan Taiwan dan Israel,” ungkap Maladi.
Maladi juga menilai keputusan IOC jauh dari semangat Olimpiade yang sebenarnya. Dia menuding lembaga tersebut menerapkan standar ganda.
Indonesia mencontohkan Olimpiade 1948 di Inggris ketika Jepang dan Jerman tidak diundang karena dendam Perang Dunia II. Amerika Serikat pun pernah menolak atlet Jerman Timur bertanding di negaranya.
Namun, dalam dua kasus itu, IOC tidak memberikan sanksi apa pun, berbeda dengan perlakuan terhadap Indonesia.
“Komposisi IOC jelas menunjukkan kepincangan di mana wakil-wakil negara imperialis bercokol kuat di dalamnya,” ungkap Maladi.
Buat Olimpiade Tandingan
Kabar pencabutan keanggotaan itu membuat Presiden Soekarno mengeluarkan perintah, yakni memerintahkan Indonesia keluar dari IOC dan mendirikan Olimpiade tandingan.
“Saudara-saudaraku, selain perintah untuk keluar dari IOC, saya juga perintahkan: Persiapkan GANEFO secepat-cepatnya, Games of The New Emerging Forces, untuk Asia, Afrika, Amerika Latin, dan negara-negara sosialis lainnya,” ujar Soekarno.
GANEFO merupakan ajang olahraga bagi negara-negara Nefo. Sejak 1961, Soekarno membagi dunia menjadi dua kelompok, yakni Oldefo dan Nefo. Oldefo adalah The Old Established Forces yang berisi negara-negara imperialis, terutama dari Barat. Sementara Nefo adalah New Emerging Forces yang terdiri dari negara-negara baru merdeka yang melawan imperialisme. Oleh sebab itu, GANEFO hanya diikuti oleh negara-negara Nefo di kawasan Asia-Afrika.
Dalam surat pengunduran diri dari IOC, Indonesia menilai badan Olimpiade tersebut telah melanggar Olympic Charter dan hukuman terhadap Indonesia tidak sah secara hukum.
Indonesia juga menuding IOC telah mengorbankan kepentingan besar demi manuver politik segelintir pihak.
“IOC telah mengorbankan kepentingan kurang lebih 200 juta rakyat Asia hanya untuk dapat meladeni manuver politik Israel dan Taiwan. Karenanya Indonesia merasa tidak ada gunanya menjadi anggota IOC dan memutuskan keluar dari IOC,” tulis pemerintah Indonesia.
Soekarno kemudian menepati janjinya. Pada 10-22 November 1963, Indonesia resmi menggelar Olimpiade tandingan GANEFO (Games of the New Emerging Forces) di Jakarta. Sebanyak 10 negara dari Asia, Afrika, hingga Eropa berpartisipasi dalam ajang tersebut.
Keberhasilan GANEFO membuat perhatian dunia tertuju pada Indonesia. Bagi Soekarno, ajang ini bukan hanya kompetisi olahraga, melainkan pernyataan sikap politik bangsa-bangsa tertindas terhadap imperialisme internasional.
Setelah GANEFO I di Jakarta, GANEFO II digelar di Kamboja tiga tahun kemudian. Awalnya, GANEFO direncanakan menjadi ajang rutin, tetapi rencana tersebut tidak pernah terealisasi.
Meski begitu, GANEFO tetap dikenang sebagai simbol perlawanan Indonesia terhadap dominasi Barat dalam dunia olahraga dan politik global.
Jika Indonesia berani menggelar Olimpiade tandingan maka itu akan menjadi simbol perlawanan terhadap Israel yang didukung Barat.
