Fusilatnews – Saya tidak tahu, apakah ijazah bisa mengingat jalan pulangnya. Tapi saya tahu, setiap jalan selalu punya kenangan, dan setiap kenangan tak selalu bisa dibuktikan dengan kertas.
Di sebuah sore yang teduh, di tengah aroma kertas buram dan tinta yang mengering, saya membaca kembali potongan testimoni Eko Sulistyo. Namanya tak asing: mantan Ketua KPUD Solo, aktivis yang dulu menentang kekuasaan dan kini—mungkin seperti kita semua—berdamai dengannya. Ia berkata: Jokowi mendaftar sebagai calon wali kota Solo dengan dua gelar: Ir. dan Drs.
“Ir dari UGM, Drs dari STIE Surakarta,” katanya.
Dua gelar, dua lembaga, dua dunia. Mungkin juga dua narasi. Tapi keduanya bertemu di sebuah titik: meja pendaftaran KPU, 2005.
Namun, dua puluh tahun kemudian, narasi itu bergeser ke jalan yang lain—Jalan Pramuka, Jakarta. Jalan yang bukan nama kampus, bukan alamat rektorat, melainkan deret kios kecil yang menjual fotokopi, materai, map merah, dan… jasa bikin ijazah. Viral: katanya ijazah Presiden dibuat di sana.
Tentu, ini bukan pertama kali jalan Pramuka jadi metafora. Di masa Orde Baru, jalan itu dikenal karena demo mahasiswa sering dilewati oleh mobil polisi. Kini, ia jadi lambang sinisme publik: keabsahan bisa dicetak, kepercayaan tidak.
Tapi mungkin ini bukan sekadar soal dokumen. Ijazah—seperti semua tanda pengenal—adalah bukti formal tentang siapa kita di hadapan sistem. Tapi manusia tidak selalu selesai di situ. Kadang yang lebih penting bukan kertasnya, tapi apakah seseorang menghayati apa yang tertulis di dalamnya. Seseorang bisa saja sarjana kehutanan, tapi lebih banyak menebang ketimbang merawat. Bisa juga sarjana ekonomi, tapi gagal memahami mengapa beras mesti diimpor, garam tak bisa dipanen sendiri.
Dan ketika publik mulai bertanya bukan hanya “di mana dia kuliah?”, tapi “mengapa negara ini jadi begini?”, maka ijazah kehilangan kekuatannya. Kertas itu tak bisa lagi menjelaskan realitas.
Jokowi—dengan dua gelar akademik itu—pernah jadi harapan dari rakyat kecil yang percaya, bahwa pendidikan bukan hanya soal kelas, tapi soal keberpihakan. Tapi kini, ketika jalan Pramuka lebih dipercaya ketimbang jalur akademik resmi, itu bukan soal ijazah palsu. Itu soal kehilangan kepercayaan.
Karena mungkin, negara ini sedang diuji bukan pada kelulusan seorang Jokowi, tapi pada kegagalan kita mengingat kenapa dulu kita memilihnya.
Dan sejarah, seperti biasa, tidak selalu mencatat siapa lulus dari mana. Ia lebih tertarik pada siapa yang gagal di mana.
Saya akan menulis ini lebih halus. Tapi dalam sunyi malam, saya hanya bisa menulisnya begini. Dengan sedikit getir, sedikit satire, dan sedikit kerinduan pada seorang pemimpin yang dulu begitu sederhana hingga tak perlu dibela dengan ijazah.
