Oleh: Entang Sastraatmadja
Oleh: Entang SastraatmadjaJargon politik adalah istilah, frasa, atau slogan yang dirancang khusus oleh aktor politik, partai, maupun gerakan tertentu untuk menggerakkan massa, membangun citra (branding), serta menyampaikan visi dan misi secara singkat, padat, dan mudah diingat. Di tangan para politisi, jargon bukan sekadar rangkaian kata, melainkan alat komunikasi yang ampuh untuk memengaruhi opini publik.
Dalam praktiknya, jargon kerap mencerminkan ideologi tertentu sekaligus menjadi sarana legitimasi politik. Ia bekerja di ruang simbolik: membujuk, menggugah emosi, dan—sering kali—menyederhanakan persoalan kompleks agar terdengar meyakinkan.
Setidaknya ada beberapa hal penting terkait jargon politik.
Pertama, tujuan utamanya adalah membentuk opini publik, memobilisasi dukungan, dan memperkuat identitas politik.
Kedua, karakteristiknya cenderung persuasif, ikonik, dan kerap digunakan dalam propaganda atau kampanye untuk menanamkan citra tertentu—termasuk label “anti-” terhadap sesuatu, seperti anti-imperialisme atau anti-korupsi.
Ketiga, jargon sering dijadikan identitas atau branding organisasi maupun figur politik. Ungkapan seperti “Politik Tanpa Mahar” misalnya, bukan hanya slogan, tetapi klaim moral yang ingin ditanamkan ke benak publik.
Keempat, dalam perspektif historis, kita mengenal jargon-jargon masa Demokrasi Terpimpin seperti “Nasakom” atau “Mandataris MPR” yang digunakan Presiden Soekarno untuk membangkitkan nasionalisme sekaligus mengonsolidasikan kekuasaan.
Dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, jargon politik memang dibutuhkan. Ia menjadi salah satu ukuran kemampuan para “pemain politik” ketika menyampaikan, mengenalkan, dan—idealnya—membumikan gagasan serta pikiran terbaiknya demi merebut simpati rakyat.
Namun persoalannya, jargon kerap berhenti sebagai hiasan verbal. Di ruang publik, diskusi tentang jargon politik sering mengemuka bersamaan dengan maraknya baliho dan spanduk raksasa yang “memajang” potret diri demi sekadar dikenal masyarakat. Ironisnya, ketika potret itu tak sedap dipandang—baik secara estetika maupun etika—baliho dan spanduk tersebut sering kali menghilang dengan sendirinya, seiring memudarnya momentum politik.
Paling tidak, ada lima sifat yang lazim melekat pada jargon politik.
Pertama, bersifat teknis, menggunakan istilah khusus yang tidak selalu umum dipahami publik.
Kedua, ambigu, karena dapat mengandung makna ganda atau sengaja dibiarkan kabur.
Ketiga, dinamis, berubah-ubah mengikuti konteks dan kepentingan waktu.
Keempat, eksklusif, hanya sepenuhnya dipahami oleh kelompok atau lingkaran tertentu.
Kelima, persuasif, karena dirancang untuk memengaruhi, bukan sekadar menjelaskan.
Pengalaman membuktikan, jargon politik akan tumbuh subur dan menghiasi Bumi Pertiwi menjelang tibanya apa yang populer disebut sebagai “hajatan rakyat” atau Pesta Demokrasi. Setiap kali Pemilihan Presiden, Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati, Pemilihan Wali Kota, hingga Pemilihan Umum Legislatif di semua tingkatan digelar, ruang publik pun dipenuhi wajah-wajah politisi lengkap dengan jargon-jargon bombastisnya—terpampang di baliho dan spanduk jumbo.
Pertanyaannya sederhana namun mendasar: sejauh mana jargon-jargon itu benar-benar menjadi janji yang ditepati, bukan sekadar kata-kata indah yang hilang bersama diturunkannya baliho?
