Kadang politik datang bukan sebagai wacana. Ia tak selalu membutuhkan dalil, hanya cukup satu kalimat pendek, dari seorang kepala negara: “Saya akan mendukung PSI habis-habisan.” Maka lengkaplah peta zaman. Yang selama ini samar-samar, kini tampak terang: presiden yang mestinya berdiri di atas semua partai, memutuskan berdiri bersama satu partai.
Maka konstitusi pun gelagapan. Demokrasi menjadi retoris. Dan kita, para warga yang dipaksa terus percaya pada tata aturan, kembali diajak menonton sandiwara yang lakonnya sudah ditentukan dari awal: tentang kekuasaan yang tak sudi pergi, dan anak-anaknya yang ingin mewarisinya.
Pernyataan Jokowi bukan sekadar dukungan. Ia adalah deklarasi terbuka bahwa negara tak lagi netral. Bahwa sang kepala negara tak lagi menjadi simbol keadilan institusional, melainkan seorang ayah politik yang sedang membela anak kandungnya, dengan segala sumber daya negara yang tersedia.
Di sini, yang muncul bukan lagi kompetisi, tapi dendam politik yang dibungkus dalam manuver-manuver elektoral. Partai-partai lawan bukan lagi sekadar oposisi—mereka kini adalah ancaman, dan karena itu pantas dimusnahkan secara sistematis. Bahasa kekuasaan menjadi bahasa perang: yang tidak bersama saya, adalah lawan.
Dan sejarah tahu, bahasa semacam ini tak pernah membawa kita pada peradaban.
Dalam politik, dukungan seorang presiden pada satu partai sama artinya dengan meletakkan seluruh tubuh institusi pada satu kaki. Keseimbangan goyah, dan demokrasi terperosok. Tidak ada kesetaraan dalam gelanggang jika wasit ikut bermain di lapangan, apalagi jika wasit memegang peluit dan ikut mencetak gol.
Dalil politik pertama yang bisa kita tarik dari ini: ketika kekuasaan ikut berkampanye, hukum sedang cuti. Ia kehilangan daya tegaknya, sebab siapa bisa melawan negara yang menjadi alat bagi satu partai?
Dalil kedua: partai yang didukung negara cenderung abai pada moral politik, sebab ia merasa tak tersentuh hukum. Ia bisa membajak opini, mendompleng proyek, merayu rakyat dengan fasilitas negara, dan menekan lawan dengan instrumen kekuasaan.
Dalil ketiga: kompetisi dalam demokrasi hanya bisa sehat jika semua peserta punya peluang yang sama. Ketika satu partai dipeluk erat oleh kekuasaan, partai lain bukan sedang bertanding, melainkan sedang bertahan hidup.
Dan kita melihatnya kini: bagaimana PSI, partai kecil dengan suara tak seberapa, mendadak menjadi poros perhatian politik nasional. Bukan karena visi ideologis atau rekam jejak kerja, tapi karena satu hal: ia menjadi simbol Jokowi yang ingin tetap hidup dalam kekuasaan, bahkan setelah mandatnya usai.
Politik di Indonesia sedang bergerak ke arah yang aneh: ia tak lagi soal gagasan atau perdebatan publik, tapi tentang relasi darah, loyalitas, dan rente kekuasaan. Presiden menjelma seperti tokoh dalam epos Mahabharata yang ingin memastikan dinastinya tak tergoyahkan. Ia lupa, negara bukan kerajaan, dan rakyat bukan pewaris tahta.
Tapi siapa yang akan membantah? Ketika semua lembaga telah diam, partai-partai ikut bergeser demi mengamankan kepentingannya, dan rakyat dicekoki opini melalui propaganda digital, maka suara yang sumbang akan segera disingkirkan sebagai “bukan bagian dari masa depan.”
Inilah wajah demokrasi tanpa nurani.
Barangkali kita sedang menyaksikan babak baru dalam politik Indonesia: bukan lagi tentang siapa menang dan siapa kalah, tapi tentang siapa yang rela menjadi alat, dan siapa yang berani menjadi lawan. Dalam lanskap semacam ini, partai-partai tak lagi saling bersaing dalam ide, tapi saling mencurigai dan bersiap saling menghancurkan.
Karena, seperti kata Niccolò Machiavelli: “Politics have no relation to morals.” Maka tidak heran, jika saling bunuh antarkekuatan politik menjadi lazim, bahkan dianggap sah, selama hasil akhirnya tetap: kuasa tak boleh lepas dari genggaman.
Dan di situlah kita berdiri hari ini. Di tepi jurang demokrasi yang disulap menjadi panggung keluarga, tempat seorang presiden tak ingin pensiun dari kekuasaan, dan memilih menjelma sebagai ayah ideologis sebuah partai kecil—yang sedang dipompa, untuk menjadi besar secara instan.
Dalam dunia semacam ini, politik bukan lagi seni kemungkinan. Ia adalah seni pertahanan. Dan dalam pertahanan, tak ada ruang untuk kompromi.
Apakah kita masih bisa menyebut ini demokrasi?
Goenawan barangkali akan menutup catatannya dengan sebuah fragmen puisi, atau secarik sunyi dari masa lalu. Tapi hari ini, saya tutup dengan kegelisahan. Karena ketika pemimpin memilih berpihak, rakyat kehilangan tempat berpijak.
