Di Indonesia, karma kerap diperlakukan sebagai konsep mistik—nasib buruk, kutukan, atau hukuman ilahi. Cara pandang ini terasa nyaman, sebab ia membebaskan manusia dan penguasa dari tanggung jawab. Padahal, karma dalam pengertian yang lebih jujur bukanlah soal nasib, melainkan soal tindakan. Dan jika konsep ini ditarik ke ruang politik, Indonesia hari ini sesungguhnya sedang hidup di dalam karma yang ia ciptakan sendiri.
Setiap rezim meninggalkan jejak. Bukan hanya dalam bentuk infrastruktur atau angka statistik, tetapi dalam memori sosial yang jauh lebih menentukan arah bangsa. Kebijakan yang mengabaikan keadilan, hukum yang diperalat untuk kepentingan kekuasaan, serta etika publik yang dikorbankan demi stabilitas semu—semuanya adalah tindakan. Dan seperti hukum sebab-akibat yang tak bisa dinegosiasikan, tindakan-tindakan itu kini menjelma menjadi krisis kepercayaan yang menggerogoti sendi demokrasi.
Indonesia tidak tiba-tiba mengalami kemunduran kualitas demokrasi. Ia adalah hasil dari pembiaran yang panjang. Ketika independensi lembaga hukum dilemahkan atas nama efisiensi, ketika kritik disamakan dengan kebencian, dan ketika relasi kekuasaan mulai diwariskan secara terbuka, bangsa ini sesungguhnya sedang menulis karma politiknya sendiri. Demokrasi yang melemah bukan kecelakaan sejarah, melainkan akumulasi keputusan sadar.
Yang paling berbahaya dari karma politik Indonesia bukanlah tindakan yang terang-terangan melanggar hukum, melainkan normalisasi. Pelanggaran konstitusi dibungkus dengan prosedur. Konflik kepentingan disamarkan sebagai kepentingan nasional. Nepotisme dilunakkan dengan narasi regenerasi. Dalam proses ini, tindakan mental dan emosional para elit—ketakutan kehilangan kuasa, rasa tak tersentuh hukum, dan nafsu pelanggengan pengaruh—menjadi fondasi kebijakan negara.
Namun, karma tidak hanya milik penguasa. Ia juga milik warga negara. Publik yang mulai lelah mengawasi, yang menganggap politik sebagai urusan kotor yang tak layak disentuh, sedang ikut berkontribusi pada degradasi itu. Diam terhadap penyalahgunaan kekuasaan bukan sikap netral; ia adalah partisipasi pasif. Dalam logika karma, pembiaran adalah tindakan—dan Indonesia telah terlalu lama membiarkannya.
Kita bisa melihat residu karma ini dalam kehidupan sehari-hari: hukum yang terasa tajam ke bawah dan tumpul ke atas, institusi yang kehilangan wibawa, serta generasi muda yang sinis terhadap demokrasi karena ia tak lagi menjanjikan keadilan. Semua itu bukan warisan kolonial semata, bukan pula takdir bangsa berkembang, melainkan hasil dari pilihan-pilihan politik kontemporer.
Ironisnya, setiap kali kritik muncul, jawaban yang sering terdengar adalah ajakan untuk “move on” atau bersabar menunggu waktu. Seolah waktu bisa menyembuhkan luka yang disebabkan oleh tindakan yang terus diulang. Padahal, karma tidak bekerja berdasarkan lupa atau maaf; ia bekerja berdasarkan kesinambungan. Selama pola tindakannya sama, hasilnya akan tetap serupa.
Indonesia hari ini berada di persimpangan karma. Bangsa ini bisa terus menormalisasi penyimpangan, sambil berharap hasil yang berbeda. Atau ia bisa mulai bertindak secara sadar—menegakkan hukum tanpa pandang bulu, merawat demokrasi tanpa kepentingan dinasti, dan mengembalikan politik sebagai ruang pengabdian, bukan warisan.
Pada akhirnya, masa depan Indonesia bukanlah misteri. Ia sedang ditulis setiap hari, dalam keputusan kecil dan besar, dalam keberanian untuk melawan atau memilih diam. Sebab sebagaimana individu, bangsa pun tak pernah luput dari satu hukum sederhana: ia akan menjadi apa yang terus ia lakukan.
