Jejak langkah kekuasaan yang terlalu panjang itu akhirnya menyulut kemarahan para penjaga republik. Bukan sekadar peringatan, ini sinyal keras dari mereka yang pernah bersumpah rela mati untuk negeri.
Dalam barisan yang rapi, mereka berdiri—penuh wibawa, berseragam safari atau jas abu-abu, namun sorot mata mereka tetap tajam seperti saat berdinas. Para purnawirawan TNI itu bukan sedang mengenang masa lalu. Mereka datang untuk menyatakan sesuatu yang tak bisa lagi ditahan: kekesalan pada arah republik yang dianggap menyimpang, terutama terhadap dua nama yang dalam beberapa tahun terakhir mendominasi lanskap kekuasaan: Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka.
Tak ada yang ditutup-tutupi dalam pernyataan sikap mereka. Di hadapan publik, melalui media dan forum resmi, suara-suara perlawanan itu dilontarkan. Mereka, yang pernah berdiri di garis depan pertahanan negara, kini angkat suara atas apa yang mereka sebut sebagai “bayang-bayang kekuasaan lama”—sindiran tajam kepada Presiden Jokowi yang dianggap masih berusaha mengendalikan pemerintahan, meski secara formal telah lengser.
Poin kedua dari pernyataan mereka berbunyi tegas: “Menolak bayang-bayang kekuasaan lama.” Ini bukan retorika kosong. Para purnawirawan menilai bahwa transisi kekuasaan yang seharusnya menjadi momentum pembaruan justru terperangkap dalam jaringan kepentingan yang sama, dengan aktor-aktor lama masih bercokol, dan bahkan lebih kuat lewat jalur informal.
Namun, kritik tak berhenti pada sang ayah. Poin ketiga adalah ledakan yang lebih frontal: “Mendesak pemberhentian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.” Nama Gibran memang menjadi simbol dari keretakan etika dalam demokrasi Indonesia. Putra sulung Jokowi itu melesat cepat—terlalu cepat menurut banyak pihak—dari Walikota Solo ke kursi RI-2 dalam tempo yang bahkan tak sempat diendus oleh sejarah.
Purnawirawan TNI melihat ini bukan sekadar pelanggaran etika, tetapi bentuk degradasi serius dalam praktik demokrasi. Proses pencalonan Gibran yang dipayungi putusan Mahkamah Konstitusi, yang kemudian terbukti penuh konflik kepentingan, dianggap sebagai bentuk pembajakan konstitusi. Di mata mereka, Gibran bukan hanya anak presiden, tapi simbol dari politik dinasti yang terang-terangan merusak institusi.
“Ini soal moral dan kelangsungan republik. Jika proses lahir dari pemaksaan hukum dan keberpihakan, maka hasilnya pun cacat,” ujar salah satu mantan perwira tinggi yang turut menandatangani pernyataan sikap.
Bagi para purnawirawan, Gibran adalah produk dari kekuasaan Jokowi yang terlalu jauh merambah ke segala lini, termasuk lembaga tinggi negara yang semestinya independen. Mereka menilai pengaruh Jokowi tak berakhir di tanggal pelantikan Prabowo, melainkan terus berdenyut lewat kekuatan jaringan dan simbolisasi politik keluarga.
Esai perlawanan ini bukan yang pertama. Tapi baru kali ini, suara dari korps tentara yang telah purna ini terdengar nyaring dan menyatu. Mereka tak lagi hanya mengingatkan. Mereka menuntut. Mereka mendesak. Dan di balik kata-kata mereka, ada ketegangan yang belum sepenuhnya meledak, tetapi mengintai: bahwa jika negara terus dikelola secara serampangan oleh mereka yang tak menghormati etika dan aturan main, maka legitimasi kekuasaan itu sendiri akan keropos dari dalam.
Jika Prabowo Subianto, presiden terpilih yang juga berlatar belakang militer, tak segera mengambil jarak dari bayang-bayang itu, bisa jadi sinyal kekesalan ini akan menjelma menjadi perlawanan yang lebih luas—bukan hanya dari para pensiunan, tapi dari hati nurani republik itu sendiri.
