Proses lelang elektronik itu diikuti perusahaan-perusahaan yang sudah diatur. Menurut Alexander, dokumen yang dimasukkan ke sistem lelang juga biasanya diunggah lewat komputer yang sama.
Jakarta – Fusilatnews – Dalam konferensi pers di gedung KPK, Rabu (26/7). KPK telah menetapkan Kepala Basarnas, Marsdya Henri Alfiandi, sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek pengadaan alat pendeteksi korban reruntuhan dan peralatan keselamatan lainnya senilai Rp 117,2 miliar
Menurut KPK dugaan korupsi ini dilakukan dengan cara mengakali sistem lelang elektronik di Basarnas demi mengatur pemenang proyek sesuai kesepakatan fee 10 persen bagi Henri.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata awalnya menjelaskan Basarnas telah menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sejak 2021. Dia menyebut LPSE itu bisa diakses oleh umum.
Pada 2023, Basarnas membuka tender proyek pengadaan sejumlah peralatan untuk pencarian dan pertolongan. Di antaranya ialah pengadaan alat pendeteksi korban reruntuhan dengan nilai Rp 9,9 miliar, pengadaan public safety diving equipment senilai Rp 17,4 miliar dan pengadaan remotely operated vehicle (ROV) untuk KN SAR Ganesha senilai Rp 89,9 miliar. Total mencapai Rp 117,2 miliar
Alexander mengatakan akal-akalan lelang elektronik dimulai dari pendekatan personal oleh Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati, Mulsunadi Gunawan; Direktur Utama PT Intertekno Grafika Sejati, Marilya dan Direktur Utama PT Kindah Abadi Utama, Roni Aidil, kepada Henri selaku kepala Basarnas dan Letkol Afri Budi Cahyanto selaku Koorsmin Kabasarnas yang juga orang kepercayaan Henri.
“Dalam pertemuan ini, diduga terjadi deal pemberian sejumlah uang berupa fee sebesar 10 persen dari nilai kontrak. Penentuan besaran fee dimaksud diduga ditentukan langsung oleh HA (Henri Alfiandi),” ujar Alexander dalam konferensi pers di gedung KPK, Rabu (26/7/2023).
Alexander mengatakan Henri diduga menyatakan siap mengatur agar perusahaan Mulsunadi, Marilya dan Roni memenangkan tender tiga proyek tersebut. Alexander juga menjelaskan modus yang dilakukan agar tender itu bisa diatur.
Tiga pengusaha itu disebut mendekati pejabat terkait di Basarnas. Setelah itu, mereka disebut memasukkan penawaran mendekati harga perkiraan sendiri (HPS) masing-masing proyek seperti yang tertera di dalam LPSE.
“Mengenai desain dan pola pengondisian pemenang tender di internal Basarnas sebagaimana perintah HA di antaranya sebagai berikut, MG (Mulsunadi Gunawan), MR (Marilya) dan RA (Roni Aidil) melakukan kontak langsung dengan PPK Satker terkait. Nilai penawaran yang dimasukkan hampir semuanya mendekati nilai HPS,” ucapnya.
Alexander mengatakan kasus serupa pernah terjadi juga di Bakamla. Dia mengatakan kesepakatan pemberian fee dan menunjuk perusahaan pemberi fee, maka proses lelang bisa saja diatur.
“Proses lelang itu hanya sekadar formalitas. Bagaimana bisa padahal sudah menggunakan e-procurement. Ternyata memang bisa. Sistem apapun yang dibangun ketika dilakukan persekongkolan maka jebol juga sistem itu. Bisa saja, dalam beberapa kasus perusahaan ditunjuk atau disepakati nanti memenangkan lelang, dia menggunakan perusahaan pendamping, yang sudah bersekongkol juga atau perusahaan pendamping juga dimiliki orang yang sama yang nanti memenangkan lelang,” ucapnya.
Dia mengatakan proses lelang elektronik itu diikuti perusahaan-perusahaan yang sudah diatur. Menurut Alexander, dokumen yang dimasukkan ke sistem lelang juga biasanya diunggah lewat komputer yang sama.
Kini, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap di Basarnas. Berikut daftar tersangkanya:
Tersangka pemberi
1. Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati, Mulsunadi Gunawan
2. Direktur Utama PT Intertekno Grafika Sejati, Marilya
3. Direktur Utama PT Kindah Abadi Utama, Roni Aidil
Tersangka penerima
1. Kepala Basarnas Marsdya Henri Alfiandi
2. Koorsmin Kabasarnas Letkol Afri Budi Cahyanto
Henri dan Afri diduga telah menerima suap Rp 999,7 juta dari Mulsunadi dan Rp 4,1 miliar dari Roni. Selain itu, Henri dan Afri diduga telah menerima suap total Rp 88,3 miliar dari sejumlah vendor sejak 2021 hingga 2023.
