Dalam dunia politik, istilah Latin “que extendite sine labore, decendite sine honore” dapat diterjemahkan sebagai “mereka yang naik tanpa usaha, akan turun tanpa kehormatan.” Ungkapan ini sangat relevan ketika kita mengamati langkah-langkah yang diambil Presiden Joko Widodo dalam mengangkat anak-anaknya ke arena politik, meski belum matang dalam berbagai aspek.
Jokowi, yang dulunya dikenal sebagai pemimpin sederhana dari Solo, kini tampak semakin jauh dari citra tersebut. Keputusan untuk mendorong Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep ke panggung politik menimbulkan banyak tanda tanya. Apakah langkah ini merupakan upaya untuk memperpanjang kekuasaan keluarga atau sekadar ambisi pribadi untuk memastikan warisan politiknya?
Gibran dan Kaesang, meski memiliki latar belakang sebagai pengusaha muda yang diragukan kesuksesannya, pun belum menunjukkan kematangan politik yang cukup untuk menduduki posisi-posisi penting dalam pemerintahan. Proses mereka masuk ke dunia politik tampaknya tidak melalui jalur yang biasa dilalui oleh politisi lainnya, seperti kerja keras dan pembuktian diri dalam waktu yang panjang. Sebaliknya, mereka didorong ke depan oleh nama besar ayah mereka.
Kita bisa melihat contoh klasik dari apa yang disebut “nepotisme politik,” di mana seorang pemimpin menggunakan posisinya untuk mendorong keluarganya ke posisi kekuasaan. Dalam konteks ini, Jokowi tampaknya sedang membangun dinasti politik dengan cara yang, meskipun mungkin legal, sangat merusak prinsip-prinsip demokrasi yang sehat.
Namun, sejarah telah banyak mengajarkan bahwa mereka yang “extendite sine labore”—mendapatkan posisi tanpa usaha nyata—akan “decendite sine honore”—turun tanpa kehormatan. Tanpa fondasi yang kuat, kepemimpinan mereka kemungkinan akan rapuh dan mudah runtuh. Rakyat, yang kini semakin kritis, dapat dengan mudah melihat melalui topeng ketenaran nama keluarga dan menuntut lebih dari sekadar warisan nama besar.
Kerakusan Jokowi untuk terus berkuasa melalui anak-anaknya dapat menjadi bumerang. Jika Gibran dan Kaesang tidak mampu membuktikan diri sebagai pemimpin yang kompeten dan berintegritas, mereka akan kehilangan dukungan publik, dan pada akhirnya, nama besar Jokowi pun bisa tercoreng. Apa yang tampaknya seperti langkah cerdik untuk mempertahankan kekuasaan keluarga bisa berubah menjadi tragedi politik.
Dalam dunia politik yang semakin kompleks dan penuh tantangan, hanya mereka yang benar-benar siap dan layak yang akan bertahan. Kebesaran nama saja tidak cukup untuk mempertahankan kekuasaan, apalagi untuk memenangkan hati rakyat. Sejarah telah menunjukkan bahwa mereka yang naik dengan cara yang curang atau instan, akan jatuh dengan cepat dan tanpa hormat.
Jokowi, yang pernah menjadi simbol harapan baru bagi banyak orang, kini berisiko menghancurkan warisan politiknya sendiri. Kekuasaan yang diperoleh dan dipertahankan melalui jalan nepotisme tidak akan pernah memberikan legitimasi yang kuat. Pada akhirnya, rakyatlah yang akan menilai dan memutuskan, dan keputusan mereka tidak bisa diabaikan atau dihindari.
