Oleh: Karyudi Sutajah Putra
KOOR! PDI Perjuangan dari pusat hingga daerah menolak Timnas U-20 Israel datang ke Indonesia untuk bertanding dalam Piala Dunia U-20 2023, 20 Mei hingga 11 Juni mendatang di mana Indonesia ditunjuk Federation of International Football Association (FIFA) sebagai tuan rumah.
Sebanyak 24 tim lolos kualifikasi, salah satunya Israel, sehingga mereka berhak bertanding di mana pun Piala Dunia U-20 2023 itu diselenggarakan. Termasuk di Indonesia yang tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel.
Pemerintah Indonesia menetapkan enam provinsi sebagai arena pertandingan Piala Dunia U-20 2023, yakni DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.
Ganjar Pranowo, kader Partai Banteng yang elektabilitasnya melejit sebagai calon presiden untuk Pemilihan Presiden 2024 juga ikut-ikutan koor bersama partainya menolak kehadiran Timnas U-20 Israel. Begitu pun Gubernur Bali I Wayan Koster.
Penolakan oleh pusat disuarakan Ketua DPP PDIP Hamka Haq. Penolakan oleh Jateng dan Bali, dua provinsi yang ditunjuk sebagai arena pertandingan Piala Dunia U-20 2023 telah disuarakan gubernur masing-masing. Untuk DKI Jakarta, Jabar dan Jatim, penolakan disuarakan oleh Ketua DPD PDIP masing-masing.
Said Abdullah, Plt Ketua DPD PDIP Jatim yang juga Ketua DPP PDIP, berdalih penolakan tersebut didasari komitmen solidaritas PDIP terhadap perjuangan bangsa Palestina atas perlawanan menghadapi aneksasi, penjajahan dan pembunuhan yang terus dilakukan Israel.
Sikap DPD PDIP Jatim itu, kata Said, sejalan dengan kebijakan politik yang pernah ditempuh Presiden Soekarno dalam menempatkan delegasi olahraga dari Israel. Pada 1957 silam, kata Said seperti dilansir sejumlah media, Indonesia lolos dari babak kualifikasi Piala Dunia 1958 setelah Taiwan menyatakan mundur. Pada babak “play off” setelah Australia juga mengundurkan diri, Indonesia harus menghadapi Timnas Israel.
Saat akan menghadapi Timnas Israel itulah, kata Said, PSSI meminta pertandingan dilakukan di negara netral, namun permintaan itu ditolak FIFA. Atas kebijakan ini, kata Said, Timnas Indonesia menyatakan mengundurkan diri dalam menghadapi Timnas Israel.
Kebijakan serupa, lanjut Said, dilakukan oleh Presiden Soekarno ketika Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games 1962. Saat itu Indonesia tidak memberikan visa kedatangan delegasi Israel, yang berakibat Indonesia lebih memilih membayar denda kepada Komite Olimpiade Dunia daripada menerima delegasi atlet Israel.
Benarkah penolakan atas Timnas Israel oleh PDIP terkait komitmen Bung Karno yang mendukung kemerdekaan Palestina?
Lalu apa untungnya Palestina dengan langkah Indonesia menolak Timnas Israel? Tak ada untung bagi Palestina, kata Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf.
Simak pula pernyataan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana. Menurut dia, Timnas Israel tetap bisa bertanding di Indonesia karena Indonesia tidak bisa mengintervensi FIFA.
Tidak adanya hubungan diplomatik RI-Israel bukan berarti tak ada hubungan lain yang bisa terjalin, misalnya hubungan dagang, sosial budaya dan olahraga.
Warga negara yang negaranya tak memiliki hubungan diplomatik dengan negara lain tetap bisa saling berkunjung. Warga Indonesia, misalnya, saat berziarah ke Masjid Al Aqsa harus melewati Israel dan bisa menggunakan visa kunjungan.
Pun, perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina adalah penentangan terhadap pemerintahan zionis Israel dan kebijakannya.
Pemerintah Indonesia sama sekali tidak sedang berhadapan dengan warga atau rakyat Israel yang di dalamnya tidak hanya beragama Yahudi, tetapi juga Muslim dan Kristiani.
Sekali lagi, benarkah penolakan atas Timnas Israel karena PDIP memegang komitmen Bung Karno yang mendukung kemerdekaan Palestina? Bisa jadi. Tapi yang lebih menonjol ke permukaan adalah perjudian politik demi menangguk suara di Pemilu 2024. PDIP ingin dicitrakan sebagai partai religius yang membela umat Islam, antara lain dengan menyuarakan sesuatu yang anti-Israel.
Demi menangguk suara, kini Partai Banteng mencoba keluar dari habitatnya.
Maklum, selama ini Partai Banteng sudah terlanjur dicitrakan sebagai partai nasionalis yang jauh dari nilai-nilai Islami. PDIP dicitrakan sebagai partainya kaum nasionalis dan “abangan”, meminjam istilah Clifford Geertz. Sebab itulah di internal PDIP dibentuk Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) untuk melawan stigmatisasi tersebut. Bamusi juga mengeklaim, 109 kepala daerah di Indonesia yang berasal dari PDIP adalah kader NU.
Padahal keinginan menangguk suara itu masih “gambling”. Sebab, mereka yang selama ini getol mendukung kemerdekaan Palestina mayoritas bukan pemilih PDIP. Bahkan PDIP bisa kehilangan suara dari kaum nasionalis dan “abangan”.
Ganjar Pranowo pun “gambling”. Lihat saja respons Netizen yang terbelah atas sikap Ganjar yang menolak Timnas Israel.
Alhasil, demi menangguk suara yang masih “gambling”, PDIP menafikan kepentingan nasional yang lebih besar. Jika menolak Timnas Israel bertanding di Indonesia, maka Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) bisa di-“banned” atau dibekukan oleh FIFA. Indonesia juga bisa dicoret sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023.
Implikasinya pun akan sangat luas. Antara lain PSSI tidak bisa bertanding di lingkup internasional even sepakbola yang dihelat FIFA. Indonesia juga tidak bisa mengajukan diri sebagai calon tuan rumah Piala Dunia 2024.
Padahal, rakyat Palestina tidak akan diuntungkan seandainya Indonesia benar-benar menolak Timnas Israel. Itulah!
Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik pada Konsultan dan Survei Indonesia (KSI) / Mantan Komisioner Komite Perubahan Sepakbola Nasional (KPSN).
