Jakarta, Fusilatnews – Testimoni ini tidak datang dari sembarang orang. Testimoni ini datang dari sosok yang benar-benar mengalaminya. Dialah Khoirudin, Ketua DPRD Jakarta sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jakarta.
Menurut putra Betawi asli ini, ancaman terbesar yang dihadapi para politisi di Indonesia, “wabil khusus” Jakarta adalah kriminalisasi hukum. Bukan perempuan, uang, atau kekerasan fisik.
“Kalau godaan perempuan, insya Allah saya sudah kebal. Kalau godaan uang, insya Allah saya juga sudah kebal. Kalau ancaman kekerasan fisik, insya Allah saya tidak takut. Yang paling saya takutkan adalah kriminalisasi hukum. Itulah ancaman terbesar yang dihadapi para politisi kita hari ini,” kata Khoirudin di hadapan para tokoh masyarakat Kabayoran Lama Utara (KLU), Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis (26/6/2025), dalam acara bertajuk, “Serap Aspirasi Reses Ketiga Tahun Anggaran 2024-2025″.
Bertindak sebagai tuan rumah adalah Ketua RW 09 KLU Ir H Anas Karim Rivai. Sedangkan Khoirudin yang lengkapnya adalah Drs H Khoirudin MSi didampingi oleh sejumlah Tenaga Ahli DPRD Jakarta, di antaranya Ustaz Tarsono SAg.
Sebagai pejabat, kata Khoirudin, tentu dirinya tak terlepas dari godaan perempuan dan juga uang, sesuai ungkapan “harta takhta wanita”. Namun, katanya, insya Allah semua itu bisa ia hindari.
Begitu pun ancaman kekerasan fisik, katanya, seperti misalnya bos perusahaan mengirim orang-orangnya untuk melakukan intimidasi fisik agar perusahaannya dimenangkan dalam lelang suatu proyek yang anggarannya berasal dari APBD.
“Tapi karena saya tidak punya kepentingan apa pun, maka saya enteng saja. Saya persilakan semua perusahaan untuk ikut tender dengan peluang yang sama sesuai prosedur dan aturan main yang berlaku,” papar Ketua DPRD Jakarta pertama yang berasal dari etnis Betawi ini.
Yang paling menakutkan, tegas Bang Udin panggilan akrabnya, adalah adanya “invisible hands” (tangan-tangan tak kelihatan) yang melakukan operasi senyap untuk menjebak dirinya sehingga bisa berujung pada kriminalisasi hukum.
Misalnya, kata Bang Udin yang juga Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jakarta, usai mengesahkan APBD di tingkat Banggar, ketika APBD hendak disahkan di rapat paripurna, ternyata ada perubahan angka-angka yang diselundupkan oleh pihak tertentu.
“Untung saya periksa lagi dan minta diperbaiki. Para pejabat berwenang pun saya panggil semua. Eh, mereka saling menyalahkan. Kalau sampai kecolongan, saya bisa masuk penjara,” terang pria kelahiran Cilandak, Jakarta Selatan, yang berlatar guru ini.
“Itulah upaya kriminalisasi. Kita yang tidak salah akan dibuat salah. Ujung-ujungnya masuk penjara. Politik ini memang keras, Bung,” lanjut sosok “low profile” atau “tawaduk” ini.
Ia lalu merujuk contoh kasus yang menimpa Muhammad Misbakhun. Anggota DPR RI dari PKS yang kini sudah pindah ke Partai Golkar ini terjerat kasus penggunaan surat palsu dalam pengajuan Letter of Credit (L/C) dari PT Bank Century.
“Di tingkat pertama dan banding bahkan kasasi di Mahkamah Agung (MA), Misbakhun divonis bersalah. Tapi di tingkat Peninjauan Kembali (PK) MA tahun 2012, Misbakhun dinyatakan bebas dan tidak bersalah. Tapi apa daya, keluarga dia sudah terlanjur hancur,” terangnya.
Sebab itu, katanya, ia pun harus ekstra hati-hati. Jangan sampai dirinya mengalami nasib seperti Misbakhun.
“Apalagi ini pertaruhan besar bagi saya. Pertama, saya adalah orang Betawi pertama yang menjadi Ketua DPRD Jakarta. Kedua, PKS menang di Jakarta di Pemilu 2024. Jangan sampai sesuatu yang fenomenal ini menjadi hancur gara-gara saya dikriminalisasi dan masuk penjara,” cetusnya.
Untuk itu, ia memohon doa dari seluruh warga Jakarta, baik yang memilih atau tidak memilih dia di Pemilu 2024 lalu, supaya dirinya dan keluarganya selamat dari kriminalisasi hukum, serta selamat dunia dan akhirat.
“Saya tidak pernah pilih-pilih apakah seseorang memilih saya atau tidak. Kalau dia minta bantu, sepanjang saya mampu, insya Allah saya bantu. Saya juga niatkan agar kinerja saya menjadi amal jariyah orang-orang yang memilih saya. Kalau saya, atas jabatan saya, berhasil memperjuangkan suatu proyek, itu pahala amal jariyahnya juga mengalir ke konstituen saya. Misalnya membangun masjid di Ragunan, Jakarta Selatan. Lalu, rumah sakit internasional yang akan dibangun di Pegadungan, Jakarta Barat, kerja sama Pemerintah Provinsi Jakarta dengan Turkiye senilai Rp20 triliun,” tandasnya.
Sesuai namanya, “khoir” (baik), Khoirudin memang orang baik. Orang yang agama (din)-nya juga baik. Insya Allah!
