Jakarta – Fusilatnews – Menyusul ditemukannya uang miliaran rupiah dalam berbagai mata uang asing, dokumen, dan barang bukti elektronik dari penggeledahan rumah pengusaha Robert Bonosusatya di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dan sejumlah aset lainnya yang disita dari rumah pengusaha Robert Bonosusatya, diduga oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ada keterkaitan dengan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari (RW).
Hasil penggeledahan tersebut ditemukan “Sejumlah uang dalam mata uang rupiah sebanyak Rp788.452.000, dalam mata uang SGD (Dolar Singapura) sebanyak 29.100, dalam mata uang USD sebanyak USD 41.300, dan dalam mata uang Poundsterling sebanyak 1.045 Poundsterling,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (16/5/2025).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, KPK akan mendalami keterkaitan barang bukti sitaan tersebut.
“KPK menduga ada kaitan antara aset dan bukti-bukti yang disita dengan perkara dimaksud. KPK akan mendalami lebih lanjut dalam penyidikannya,” kata Budi dalam keterangannya, Senin (19/5/2025).
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita terkait kasus korupsi yang menjerat eks Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari (RW). Penggeledahan dilakukan pada 14-15 Mei 2025, sejak pukul 20.00 WIB hingga berakhir pada pukul 01.00 WIB.
Selain rumah, KPK juga menggeledah 6 unit mobil yang berada di rumah tersebut. “Sejumlah uang dalam mata uang rupiah sebanyak Rp788.452.000, dalam mata uang SGD (Dolar Singapura) sebanyak 29.100, dalam mata uang USD sebanyak USD 41.300, dan dalam mata uang Poundsterling sebanyak 1.045 Poundsterling,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (16/5/2025).
Budi mengatakan, penyidik juga menyita 26 dokumen dan 6 barang bukti elektronik dalam penggeledahan tersebut. “Dokumen, BBE, dan uang tersebut akan didalami lebih lanjut oleh KPK,” ujarnya. KPK menyatakan akan terus berupaya semaksimal mungkin mengembangkan perkara yang sedang disidik dan meminta pertanggungjawaban pidana terhadap para pihak yang patut untuk dimintakan pertanggungjawabannya.
