Damai Hari Lubis-Pengamat Hukum & Politik Mujahid 212
Publik mengetahui Muhaimin/Cak Imin masih tersandung beberapa kasus, yang menjadikan dirinya berkalung tali jerat, sehingga implikasinya Cak Imin memiliki keterbatasan gerak secara politis.
Kasus-kasus yang menjerat Cak Imin, diantaranya adalah ;
1. Saat menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada 2011 terseret dugaan korupsi, yang dikenal sebagai kasus ‘Kardus Durian’ dan dirinya nyata sempat diperiksa KPK.
2. Diduga terlibat kasus suap pembahasan anggaran optimalisasi di Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi pada Kemenakertrans 2014.
3. Diduga terlibat korupsi proyek infrastruktur dalam perkara dugaan korupsi proyek pembangunan jalan yang digarap oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2016.
Maka, jika Anies Baswedan dapat menggaet Cak Imin sebagai pasangannya, lalu lenggang kangkung, tanpa onak politik yang merintanginya, sampai pendaftaran sah di KPU sebagai pasangan pilpres-wapres di 2024, sungguh fenomenal dan perkembangan dinamika politik ini merupakan shock politics (kejutan politik) yang berada diluar dugaan publik, khususnya kelompok publik dari para pendukungnya.
Sehingga terhadap gejala-gejala peristiwa politik ini, justru semakin membuktikan sosok Jokowi yang sudah berjanji akan cawe-cawe telah menuai keberhasilan akbar, serta absolut Jokowi memiliki status terduga publik, sebagai “figur tersangka yang mengatur irama” politik bangsa ini, dengan menerapkan pola, main political figure (sosok pemeran utama politik), yakni sosok Surya Paloh.
Dan khusus dalam drama kontestan menuju pemilu capres 2024, legal policy (Politik hukum ) Joko Widodo, kekuasaan politiknya menjadi kenyataan, karena lengkap mencakup kepada ke – 3 ( tiga ) orang kandidat capres 2024, sungguh tidak dinyana, tidak seperti gambaran politik sebelumnya, bahwa kekuasaan Jokowi hanya eksis terbatas kepada kedua orang bakal capres saja, yakni terhadap bakal Capres Prabowo dan Bakal Capres Ganjar, namun ternyata Jokowi juga sudah dapat mencengkeram Anies, untuk dijadikan salah seorang boneka politik dirinya dengan hak paten yang Ia (Jokowi) titipkan kepada Surya Paloh, sang Ketum Partai Nasdem, salah satu partai eks koalisi pendukung Jokowi pada Pemilu Pilpres 2014, dan 2019 serta ” Pemilu Pilpres 2024 “.
Gejala-gejala cengkraman legal policy Jokowi kepada ke – 3 (tiga) orang bakal capres ini, ditandai, jika Cak Imin lolos dari kendala sensor hukum dari jeratan 3 (tiga) dengan komparasi menggunakan barometer legal policy sebelumnya, berupa tali yang sama bentuk dan warnanya di leher Airlangga Hartarto, dimana ujung-ujung tali dibawah kendali Jokowi, terbukti, ketika Airlangga ketahuan baru sekedar mencoba ” main mata kepada Anies, lalu ujug-ujug esok paginya, Jokowi langsung memanggil dan memproses hukum Airlangga selama 12 jam melalui Kejagung RI “, namun proses hukum stagnan, bahkan sirna, setelah Jokowi mengendurkan tali jeratnya dileher Airlangga, oleh karena Airlangga secara resmi memberikan dukungannya kepada bakal capres 2024 Prabowo Subianto yang disupport presiden Jokowi.
Sehingga dari dimensi politik Cak Imin yang memiliki catatan “terpapar isu Koruptif, plus Cak Imin yang sebelumnya merupakan salah seorang tokoh pendukung Jokowi untuk menjabat Presiden RI. 3 periode. Maka jika nyata Cak Imin menjadi pasangan Anies dalam pilpres 2024, tentunya pribadi Anies akan dibebani konsekuensi moral, yakni, publik akan menuduh Anies terlibat kejahatan moralitas, dengan beralaskan Anies yang sering berkoar-koar akan melakukan pembaruan sistem, namun nyatanya dirinya turut memperpanjang sistim yang terpuruk dan terjerembab lebih dalam kepada rezim kontemporer.
Dan lalu, diujung ceritanya Anies bisa jadi tergambar bak bangkai bajingan yang diselimuti sumpah serapah, karena ulahnya, dan diakhir cerita, tak ada seorangpun yang menyesali sosok Anies yang telah membangkai. Terlebih saat last minute, andai Cak Imin “ditarik” oleh Jokowi sebagai cawapres, atau Cak Imin sendiri yang undurkan diri, maka Anies pun menjadi batal capres di ajang pemilu 2024 tanpa bisa mendapatkan partai koalisi yang merasa telah Anies tinggalkan, yaitu Partai PKS dan Partai Demokrat.
Selanjunya sulit dibayangkan, “entah aroma apa daripada sisa-sisa bangkai nama” dari sosok Anies dimata eks para pendukungnya, mungkin sungguh amat menjijikan, mirip bangkai bajingan tengik.
