Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik pada Konsultan dan Survei Indonesia (KSI)
Jakarta – Gemoy memang identik dengan lucu. Begitu pun Prabowo Subianto yang juga gemoy. Presiden RI ini juga lucu alias jenaka. Betapa tidak?
Saat memberikan sambutan pada Kongres XVIII Muslimat Nahdatul Ulama (NU) di Surabaya, Jawa Timur, Senin (10/2/2025), Prabowo menyatakan ada pihak yang mau memisahkan dirinya dengan Joko Widodo, Presiden ke-7 RI sekaligus mentor politiknya, dan ia menilai itu sebagai sesuatu yang lucu.
Prabowo juga menyatakan ada pihak yang merasa menjadi raja kecil yang menentang dirinya melakukan efisiensi anggaran demi rakyat.
Sesungguhnya yang lucu itu justru Prabowo sendiri. Sebab, yang dikehendaki rakyat bukan pisahnya Prabowo dan Jokowi secara personal, melainkan secara kedinasan. Silaturahmi sebagai antar-individu silakan dijaga, tapi hubungan kedinasan Prabowo dengan Jokowi sudah tak ada lagi. Sebab di Kabinet Merah Putih (KMP) bentukan Prabowo, Jokowi tak menjabat apa pun. Jokowi cuma mantan Presiden RI.
Sebagai tokoh bangsa, apalagi bekas Presiden, boleh saja Jokowi memberikan saran atau nasihat kepada Prabowo. Tapi untuk cawe-cawe dan intervensi urusan pemerintahan dan kenegaraan, tak bisa lagi.
Anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka memang Wakil Presiden RI, tapi ia bukan bawahan Jokowi. Jadi, Gibran pun tak boleh diintervensi, oleh bapaknya sekalipun.
Kesan yang dirasakan publik, Prabowo justru dikendalikan oleh Jokowi. Itulah yang oleh rakyat tak dikehendaki.
Ketika Prabowo gagal memahami apa yang dikehendaki rakyat, di situlah titik kelucuannya. Lebih lucu lagi ketika Prabowo justru menganggap rakyatlah yang lucu.
Kelucuan Prabowo selanjutnya adalah efisiensi anggaran yang ia klaim untuk kepentingan rakyat.
Kalau memang mau efisien, mengapa KMP gemuk, terdiri atas ratusan menteri, wakil menteri dan kepala lembaga, bahkan bisa dikatakan KMP adalah kabinet 100 menteri, mirip Orde Lama menjelang jatuhnya Bung Karno?
Prabowo melarang menteri-menteri melakukan perjalanan keluar negeri. Tapi dia sendiri rajin keluar negeri bersama menteri-menteri.
Efisiensi anggaran itu ternyata dialihkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tahun ini mencapai Rp71 triliun.
Efisiensi anggaran juga dilakukan untuk dialihkan membayar utang luar negeri ribuan triliun rupiah warisan Jokowi yang jatuh tempo tahun ini.
Akibat efisiensi anggaran itu, antara lain TVRI dan RRI melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal. Siapa yang terkena dampaknya?
Efisiensi anggaran itu telah tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 tertanggal 22 Januari 2025. Total anggaran yang akan dihemat adalah Rp306,6 triliun.
Adapun utang warisan Jokowi yang harus dibayar Prabowo tahun ini adalah Rp800,33 triliun. Bunga utang tahun ini saja mencapai Rp552,9 triliun.
Itulah mengapa rakyat menghendaki Prabowo mengambil jarak terhadap Jokowi agar tak terkontaminasi virus wong Solo itu.
Sebab itu, lucu ketika Prabowo gagal memahami kehendak rakyat.
