Saya bukan anti-MBG. Saya hanya ingin pemerintah melihat apa yang sebenarnya terjadi di lapangan — bukan yang ditampilkan di foto-foto resmi atau laporan bulanan yang selalu “lampu hijau”.
Di lapangan, banyak yang koar-koar di medsos, tapi pas ada inspeksi atau kunjungan pejabat, meja langsung dirapikan, menu difoto dari sudut terbaik, kader tersenyum lebar, dan laporan ditulis “alhamdulillah lancar”. Semua supaya “bapak senang, program sukses”. Itu ironi yang sangat Indonesia: sukses di atas kertas, tapi di bawahnya banyak yang terluka diam-diam.
Disrupsi yang Datang dari Negara, Bukan dari Swasta
Dulu, tahun 2009–2010, e-commerce datang dan mengubah peta belanja orang Indonesia. Pedagang warung, toko kelontong, pedagang sapu lidi di pinggir jalan mulai kehilangan pelanggan. Pemerintah tidak banyak campur tangan, pasar beradaptasi sendiri. Baby boomers banyak yang ketinggalan, tapi generasi muda belajar jualan online. Itu disrupsi pasar bebas — kasar, tapi alamiah.
Sekarang disrupsi datang dari tempat yang berbeda: yakni kebijakan negara.
MBG seharusnya menjadi game changer bagi UMKM. Kantin sekolah bisa jadi supplier makanan segar, dan pedagang pasar bisa mendapatkan order harian. Warung kecil di depan sekolah bisa menambah omzet dari orang tua yang mengantar-jemput anak. Semua bisa menang, semua kebagian rezeki, dan semua senang.
Tapi yang terjadi justru sebaliknya.
Yang main game adalah mereka yang punya akses langsung ke penguasa: yayasan mitra, owner dapur besar, supplier kakap, dan jaringan yang “cingcai” dengan yang atas. Mereka yang dapat kuota besar, harga lebih murah, dan margin lebih tebal. Sementara pedagang kecil, kantin sekolah, dan warung pinggir jalan kehilangan pelanggan karena anak-anak sudah mendapatkan makan gratis di sekolah.
1 juta lapangan kerja yang dibanggakan (kebanyakan level bawah di dapur) tidak sebanding dengan jutaan mata pencaharian kecil yang merosot, bahkan hilang:
– Kantin sekolah yang sepi.
– Pedagang mangkal di pinggir kota yang omzetnya drop.
– Ibu-ibu yang biasa jualan nasi bungkus atau gorengan di depan gerbang sekolah yang kini kehilangan pembeli.
Bisnis Bukan Arena Singa vs Rusa Lagi
Saya paham betul: bisnis itu open source. Dunia seperti singa yang berburu rusa — siapa yang kuat, dia yang menang. Tapi kalau pemerintah ikut-ikutan jadi pemain, jadi singa terbesar tentunya, dengan anggaran Rp335 triliun, dan kekuatan regulasi, serta akses ke aparat, maka mekanisme pasar tidak lagi normal.
Maka ini bukanlah kompetisi yang adil. Tapi ini distorsi pasar yang disengaja.
Yang menang bukan yang paling efisien atau paling kreatif, tapi yang paling dekat dengan kekuasaan.
Saya bukanlah korban, saya juga bukannya antipati pada program pemerintah ini sekali lagi. Usaha rumahan saya masih jalan karena online. Tapi saya menyuarakan isi hati bapak-bapak atau ibu-ibu yang mata pencahariannya hilang atau merosot drastis, ditukar dengan “seporsi makanan untuk anaknya” — itu pun makanan yang belum tentu mereka makan karena takut keracunan, atau karena rasanya tidak enak.
Pemerintah perlu mendengar ini. Bukan hanya laporan sukses dari BGN. Bukan hanya foto-foto yang dirapikan. Tapi suara dari bawah: dari pedagang kecil, dari kantin sekolah, dari orang tua yang kehilangan rezeki, dan dari anak-anak yang seharusnya mendapatkan gizi baik, bukan hanya “makan gratis”.
Kalau MBG terus dijalankan tanpa melihat dampak riil terhadap UMKM dan supply chain lokal, maka program ini bukan lagi investasi SDM. Ini hanya distribusi kemiskinan baru — mengorbankan satu kelompok demi narasi sukses kelompok lain.
Waktunya pemerintah berhenti pura-pura buta. Konsultasi publik yang sesungguhnya, audit dampak ekonomi terhadap pedagang kecil, dan desain ulang supply chain yang benar-benar memberdayakan UMKM — bukan hanya memberi cuan kepada yang sudah punya akses.
Karena pada akhirnya, yang rugi bukan hanya pedagang kecil. Yang rugi adalah keadilan ekonomi dan kepercayaan rakyat.
Malika Dwi Ana
14 Februari 2026
