Oleh: Damai Hari Lubis – Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik)
PDIP harus segera melakukan langkah strategis dalam menghadapi dinamika politik internalnya. Salah satu langkah mendesak yang perlu diambil adalah mempercepat Kongres ke-6 dari jadwal semula, yakni April 2025, ke akhir Februari atau awal Maret 2025. Langkah ini penting sebagai bentuk reaksi antisipatif terhadap potensi perpecahan di internal partai akibat perkembangan politik yang semakin dinamis.
Salah satu faktor yang memicu urgensi ini adalah munculnya wacana bahwa Megawati Soekarnoputri berpotensi dipanggil oleh KPK, menyusul penahanan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Jika hal ini terjadi, secara politis, posisi internal PDIP akan terguncang, terutama menjelang dan saat Kongres. Apalagi, rencana Megawati untuk kembali menjabat sebagai Ketua Umum bisa terganggu oleh ketidakstabilan politik yang muncul akibat situasi hukum yang menjerat petinggi partai.
PDIP tidak boleh mengabaikan kemungkinan munculnya skenario seperti yang pernah dialami Partai Demokrat, ketika Moeldoko berusaha mengambil alih kepemimpinan partai tersebut. Meski saat itu upaya Moeldoko gagal, bukan tidak mungkin strategi serupa akan lebih efektif jika diterapkan terhadap PDIP, mengingat kondisi partai yang tengah mengalami tekanan politik dan hukum.
Selain itu, ada sinyal politik yang mencurigakan dalam internal PDIP. Puan Maharani, yang selama ini dikenal vokal, justru terkesan pasif ketika Sekjen partainya menghadapi masalah hukum. Sikap diam ini bisa menjadi indikasi adanya intrik atau perpecahan di tubuh partai. Bisa jadi, ada pihak-pihak di dalam PDIP sendiri yang tengah menyusun strategi politik terselubung untuk merebut kepemimpinan.
Tuntutan percepatan Kongres juga semakin kuat dengan adanya protes dari para mantan kader PDIP yang memasang spanduk di berbagai lokasi, mengkritik perpanjangan masa jabatan kepengurusan partai dari 2024 ke 2025 sebagai pelanggaran AD/ART. Jika Kongres bisa diundur selama satu tahun, maka secara logis, mempercepatnya beberapa bulan juga bisa dilakukan untuk meredam ketegangan internal.
Melihat gejala politik yang berkembang, PDIP sebaiknya mempertimbangkan percepatan Kongres sebagai langkah strategis. Jika dibiarkan berlarut-larut, situasi internal yang tidak stabil bisa berkembang menjadi krisis yang lebih besar, yang pada akhirnya akan melemahkan posisi partai dalam percaturan politik nasional.
