Fusilatnews – Gerakan mahasiswa telah menjadi katalisator perubahan sosial dan politik di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Sejarah mencatat bahwa sejak era Bung Karno hingga masa pemerintahan Jokowi, demonstrasi mahasiswa hampir tidak pernah dianggap “salah” dalam konteks perjuangan demokrasi dan keadilan. Sebaliknya, justru rezim yang berkuasa yang sering kali dipertanyakan legitimasinya akibat gelombang protes yang digerakkan oleh mahasiswa. Jika Prabowo Subianto, yang segera akan mengambil tampuk kepemimpinan, tidak mengambil pelajaran dari sejarah ini, maka bukan tidak mungkin ia akan menghadapi gelombang perlawanan yang sama.
Gerakan Mahasiswa: Sebuah Tradisi Perlawanan
Sejak era Presiden Soekarno, mahasiswa telah memainkan peran penting dalam dinamika politik nasional. Gerakan mahasiswa 1966 menandai awal perubahan besar ketika mereka turun ke jalan menuntut Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat), yang akhirnya berujung pada lengsernya Bung Karno dan naiknya Orde Baru di bawah Soeharto.
Pada tahun 1998, sejarah kembali membuktikan bahwa mahasiswa memiliki peran krusial dalam meruntuhkan rezim Soeharto melalui Reformasi. Demonstrasi yang terjadi saat itu bukan sekadar ekspresi kemarahan sesaat, melainkan gerakan terorganisir yang memiliki tuntutan jelas: reformasi total, demokratisasi, dan penghapusan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Sejarah juga mencatat bagaimana gerakan mahasiswa turut mengawal perjalanan demokrasi setelah Reformasi, termasuk dalam menentang berbagai kebijakan kontroversial yang dikeluarkan oleh pemerintahan setelahnya.
Di era Jokowi, mahasiswa tetap menjadi barisan depan dalam menolak berbagai kebijakan yang dianggap merugikan rakyat, seperti Omnibus Law, revisi UU KPK, hingga kebijakan-kebijakan yang dianggap melemahkan demokrasi. Aksi-aksi mahasiswa yang terjadi selama dua periode pemerintahan Jokowi adalah bukti bahwa mahasiswa tetap menjadi kekuatan moral yang kritis terhadap kekuasaan.
Prabowo dan Tantangan Sejarah
Sebagai presiden terpilih, Prabowo harus memahami bahwa gerakan mahasiswa bukan sekadar kumpulan anak muda yang sekadar turun ke jalan untuk mengacaukan keadaan. Gerakan ini memiliki akar historis yang kuat dan selalu muncul ketika ada ketidakadilan. Jika Prabowo memilih untuk mengabaikan suara mahasiswa atau bahkan menindasnya, ia hanya akan mengulang kesalahan rezim-rezim sebelumnya yang akhirnya runtuh di tangan mahasiswa.
Prabowo juga harus sadar bahwa mahasiswa bukan sekadar kekuatan politik oposisi, tetapi juga elemen kontrol sosial yang menjaga jalannya demokrasi. Sikap represif hanya akan mempercepat lahirnya gelombang perlawanan yang lebih besar. Ia seharusnya belajar dari sejarah dan mengambil pendekatan yang lebih dialogis dalam menghadapi kritik.
Kesimpulan
Dari era Bung Karno hingga Jokowi, gerakan mahasiswa tidak pernah dicatat sejarah sebagai pihak yang “salah” dalam perjuangan melawan ketidakadilan. Justru rezim yang menolak mendengar suara mahasiswa lah yang kerap jatuh dan kehilangan legitimasi. Jika Prabowo ingin mencatat sejarah kepemimpinannya dengan tinta emas, maka ia harus belajar dari masa lalu dan menjadikan mahasiswa sebagai mitra dalam membangun negeri, bukan sebagai musuh yang harus diberangus. Sejarah telah berbicara, dan siapa pun yang menolak mendengarkannya akan berhadapan dengan konsekuensinya.
