OLEH : ENTANG SASTRAATMADJA
Dunia pertanian di Tanah Merdeka, kini tengah menghadapi banyak problem dan cobaan. Setelah terkuak semakin meningkatnya kaum muda perdesaan yang tidak tertarik untuk bekerja sebagai petani padi, sekarang mulai tampak ke tengah-tengah kehidupan, ada beberapa fenomena yang mempertegas suramnya masa depan pertanian di negeri ini.
Dari sekian banyak masalah krusial pembangunan pertanian di negeri ini, kini semakin jelas terekam bahwa alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, ditambah dengan semakin meningkat nya alih kepemilikan lahan pertanian dari petani ke non petani, dinilai sebagai persoalan yang serius dan sudah tidak boleh ditolelir lagi.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut, dari tahun 2013 hingga Oktober 2018, di negeri ini telah terjadi pengurangan jumlah luas areal pertanian sekitar 620 ribu hektar. Dari angka 7,7 juta menjadi 7,1 juta hektar. Atau boleh juga dikatakan setiap tahun terjadi alih fungsi sekitar 120 ribu hektar.
Ironis nya sekalipun Pemerintah menawarkan pencetakan sawah baru sebagai solusi atas alih fungsi lahan ini, namun kalau kita cermati apa yang terjadi di lapangan, maka pencetakan sawah yang dilakukan, tidaklah lebih dari 40 ribu Ha per tahun. Program pencetakan sawah baru, banyak gagalnya ketimbang kebethasilannya.
Arti nya, jumlah lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi kawasan industri, kawasan perumahan/pemukiman, atau pun kebutuhan infra struktur dasar lainnya, terbukti lebih besar dibandingkan dengan pelaksanaan pencetakan sawah baru sebagai pengganti nya.
Membabi-buta nya alih fungsi lahan, jelas tidak bisa dibiarkan. Berubah nya lahan sawah menjadi kawasan industri, pemukiman dan perumahan, bukanlah suasana yang menggembirakan. Betapa tidak ! Sebab, tidak saja bakal mengganggu produksi pertanian, namun hal ini pun bisa saja disebut sebagai “pengkhianatan” terhadap UU NO. 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Penegasan ini penting dicatat, karena setelah 15 tahun Undang Undang ini diterbitkan Pemerintah, bahkan diikuti pula dengan penerbitan Peraturan Pemerintah nya, lalu juga Peraturan Daerah, ternyata problematika alih fungsi lahan masih tetap berlangsung.
Para pengambil kebijakan, khusus nya Pemerintah daerah terkesan masih setengah hati untuk menerapkan nya. Ada juga Kepala Daerah yang mengorbankan lahan sawah nya untuk pembangunan pabrik-pabrik disebabkan oleh kepentingan-kepentingan tertentu.
Apa yang terjadi dalam kasus korupsi pembangunan Kota Baru Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat beberapa waktu silam, pada dasar nya hal tersebut merupakan bentuk penyalah-gunaan ruang yang digunakan untuk keperluan bisnis perumahan dan pemukiman.
Lahan sawah pun disulap menjadi sebuah Kota Baru. Tidak ada lagi yang melindungi lahan sawah. Para petani pun terpaksa berganti profesi. Ada yang bekerja menjadi buruh industri. Ada yang mengadu nasib menjadi tukang ojeg. Ada yang mencoba-coba menjadi wiraswasta dan lain sebagai nya.
Pergantian status dan mata pencaharian ini rupa nya tidak mampu memberi berkah kehidupan bagi mereka. Setelah sekian lama mereka berkiprah di dunia baru nya itu, mereka tetap saja hidup dalam suasana yang memprihatinkan.
Ada nya kemauan dan tindakan politik yang kuat dari Pemerintah, mesti nya dapat mengurangi terjadi nya alih fungsi lahan yang tak berkesudahan. Sayang nya, hingga kini kita belum dapat merasakan ada nya sikap nyata dan tegas dari Pemerintah terhadap perlindungan lahan pertanian yang dialih-fungsikan.
Di berbagai daerah kerap kali terungkap, Pemerintah Daerah terkesan kalah pamor oleh kehebatan para pengusaha real estate atau pun pengusaha perumahan.
Dengan lobby yang cukup kuat, khusus nya dengan menawarkan fee yang cukup besar, akhir nya para pengambil kebijakan pun seperti yang tak berdaya. Para pengusaha inilah yang menawarkan perlu nya dilakukan revisi RTRW.
Mereka rekayasa, lahan-lahan pertanian mana saja yang diinginkan, sehingga secara hukum, jika lahan itu beralih-fungsi maka mereka tidak akan dikategorikan melanggar hukum. Para pengusaha inilah yang mengatur perubahan RTRW.
Kasus yang menimpa Bupati Bogor, lalu Bupati Karawang, Bupati Subang, dan terakhir Bupati Bekasi beberapa waktu lalu, pada dasar nya mereka ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) karena berkaitan dengan kasus suap yang diterima nya.
Mantan-mantan Bupati diatas, terjaring KPK karena berani bermain-main dengan regulasi. Mereka lupa modus operandi nya dikenali dan dipelajari oleh KPK. Sekali nya nasib naas sedang hinggap di mereka, maka dengan tenang KPK pun langsung menangkap nya dan tak lama setelah nya, jaket orange pun menempel di tubuh nya.
Dari sekian banyak daerah yang terimbas langsung dengan kegiatan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian adalah Provinsi Jawa Barat. Di daerah inilah telah dibangun berbagai pemukiman dan perumahan yang menyita banyak lahan sawah. Banyak jalan tol dibangun.
Lalu dibangun Kereta Api Cepat Jakarta – Bandung. Di Kabupaten Subang dibangun pelabuhan bertaraf internasional Patimban. Di daerah Majalengka kini sudah dioperasikan Bandara Internasional Kertajati yang tentu saja memerlukan lahan luas guna pengembangan Areo City nya.
Itu di satu sisi. Pada sudut yang lain, Jawa Barat dikenal sebagai salah satu lumbung padi nasional. Produksi padi nya menyumbang sekitar 17 % terhadap produksi padi nasional. Begitu pula dengan komoditas jagung. Beberapa daerah di Jawa Barat, tercatat sebagai sentra produksi jagung yang menjadi andalan nasional dalam pencapaian swasembada jagung.
Bahkan dengan beberapa perlakuan khusus komoditas kedele pun dapat memberi prospek untuk pengembangan nya. Termasuk di dalam nya untuk penumbuhan berbagai jenis komoditas hortikultura.
Mengacu pada gambaran yang demikian, citra Jawa Barat sebagai lumbung pangan nasional, tentu harus dijaga dan diamankan oleh kita bersama. Apalagi bangsa kita sudah sepakat bahwa pada tahun 2045, Indonesia telah berikral untuk jadi Lumbung Pangan Dunia. (PENULIS, KETUA HARIAN DPD HKTI JAWA BARAT).
