Oleh : Abieb Syah
Dosen, penulis buku, Peneliti, Kritikus sosial politik dan penggiat demokrasi
Belakangan ini kita dikejutkan oleh hasil rilis dari sebuah lembaga riset berbasis jurnalisme investigasi, yakni Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), yang bermarkas di Belanda. Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) memasukkan nama Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo, dalam daftar nominasi finalis tokoh kejahatan terorganisasi dan terkorup 2024.
Menurut OCCRP, alasan Joko Widodo bersama sejumlah nama pemimpin negara lainnya terpilih sebagai finalis tokoh terkorup berasal dari nominasi publik yang mendapatkan dukungan daring terbanyak secara global. Oleh karena itu, nama-nama tersebut dianggap memiliki alasan untuk diikutsertakan.
OCCRP, dalam keterangannya, menjelaskan bahwa mereka tidak memiliki kendali atas siapa yang dinominasikan, karena saran datang dari orang-orang di seluruh dunia. Salah satunya, nama Joko Widodo dimasukkan sebagai tokoh terkorup karena banyaknya surat elektronik (surel) yang diterima oleh OCCRP. Namun, OCCRP mengakui bahwa tidak semua nominasi didukung oleh bukti yang cukup untuk membuktikan adanya tindakan korupsi besar atau pola penyalahgunaan kekuasaan secara konsisten. “Seharusnya ini menjadi peringatan bagi mereka yang dinominasikan bahwa masyarakat sedang mengawasi dan mereka peduli,” jelas OCCRP.
Di era pemerintahan Jokowi, ada semacam pameo yang berkembang di kalangan tertentu tentang Jokowi dan para pendukungnya. Kira-kira bunyinya seperti ini: Ada tiga kelompok yang tak bisa atau sangat sulit untuk dinasihati. Pertama adalah orang yang sedang marah. Kedua adalah orang yang sedang jatuh cinta. Dan ketiga adalah pendukung Jokowi (meminjam tulisan Jannus TH Siahaan).
Boleh jadi banyak pendukung Jokowi yang akhirnya berbalik arah hanya dalam beberapa tahun pemerintahannya berjalan, termasuk tiga orang yang, di akhir tahun lalu, menjadi narasumber utama dalam film dokumenter bertajuk “Dirty Vote.” Dengan kata lain, tidak semua pendukung Jokowi keras kepala. Namun, esensi dari pameo tersebut adalah bahwa siapa pun yang mencoba mengkritik Jokowi akan berhadapan dengan beberapa tembok.
Itulah awal mula pameo tersebut. Tembok pertama adalah tembok yang seolah-olah merepresentasikan suara rakyat kebanyakan. Hal itu bisa terjadi karena selama ini Jokowi memang diidentifikasi sebagai perwakilan non-elite yang “climb the ladder” dengan latar belakang “bukan dari lingkaran oligarki politik yang telah menguasai perpolitikan Indonesia sejak era Orde Baru dan Reformasi.” Jokowi diidentikkan dengan “tetangga kita,” alias orang biasa yang diasosiasikan sebagai bagian dari masyarakat umum. Karena itu, tagline-nya adalah “Jokowi adalah kita.”
Padahal, identifikasi ini secara politik cukup berbahaya. Pasalnya, untuk menjadi seorang pemimpin idealnya dibutuhkan kualifikasi yang tidak mudah, dengan rentang perjalanan dan pengalaman yang juga tidak pendek. Tidak cukup hanya dengan status sosok yang setara dengan tetangga saya atau tetangga Anda. Jika hal ini disepelekan, dikhawatirkan nantinya malah sangat “underqualified,” karena siapa saja bisa menjadi tetangga saya dan Anda, lalu ujung-ujungnya malah merusak negara di akhir kekuasaan pemerintahannya.
Tembok kedua adalah buzzer. Entah Jokowi secara personal atau sebagai seorang presiden (saat itu), diakui atau tidak, memiliki buzzer dalam jumlah yang sangat banyak. Sampai hari ini, belum terlalu terungkap siapa dalang di balik ‘peternakan’ buzzer sejak 2014 lalu, sehingga sepanjang 10 tahun pemerintahan Jokowi, jumlahnya sudah masuk kategori memusingkan kepala di satu sisi, dan mendelegitimasi banyak pandangan rasional serta ilmiah dari para pakar di sisi lain. Dengan kata lain, pendapat profesor dan pakar pun bisa mentah di hadapan para buzzer, terutama jika pendapat tersebut bertentangan dengan Jokowi, pemerintahannya, atau kepentingan gerbong-gerbong yang ada di belakangnya.
