Oleh: Agung Hermansyah, Yosua M. Tampubolon
Jakarta –
Berbagai ragam komentar muncul pasca disahkannya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) oleh pemerintah dan DPR. Pasal perzinaan dan pasal kohabitasi misalnya, mendapatkan kritik keras dari pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Menurut dia, ketentuan Pasal 411 dan Pasal 412 terkait zina dan kohabitasi untuk orang yang belum menikah itu amburadul.
Sedangkan dari luar negeri, ada Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia Sung Y Kim mengatakan, KUHP baru bakal berdampak negatif terhadap iklim investasi Indonesia. Lalu ada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengatakan, KUHP baru tidak sesuai dengan kebebasan dasar dan hak asasi manusia, termasuk hak atas kesetaraan. Kemudian disusul Australia yang menerbitkan travel warning bagi warga negaranya yang melakukan perjalanan ke Indonesia agar “berhati-hati”.
Menanggapi hal tersebut, pertama, memang salah satu tujuan pembaruan hukum adalah agar tidak menghambat ekonomi. Tetapi persoalan pidana bukanlah faktor penghambat investasi Indonesia selama ini. Tiga Kendala utama investasi di Indonesia menurut Ahmad Fikri Assegaf (2020): (1) masalah produktivitas tenaga kerja yang lebih rendah dan peraturan ketenagakerjaan yang dari sudut pandang pengusaha kurang seimbang; (2) masalah tumpang tindih peraturan; (3) masalah perizinan yang super ruwet yang selama ini menciptakan ketidakpastian hukum dan menjadi ladang subur korupsi.
Kedua, ketentuan hukum pidana di belahan negara mana pun pada prinsipnya bertentangan dengan konsep HAM itu sendiri. Penghukuman dan pemberian nestapa dalam bentuk pengekangan terhadap kebebasan seseorang (baca: penjara) sama saja dengan melanggar hak kebebasan itu sendiri. Tetapi prinsip-prinsip HAM internasional masih menyepakati pembatasan dan pengekangan terhadap kebebasan seseorang.
Article 2 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) memberikan kewajiban kepada negara untuk memberikan perlindungan dalam beberapa hal membatasi hak, termasuk melakukan kriminalisasi atas suatu perbuatan. Dalam konstitusi Indonesia pembatasan hak asasi warga negara diatur oleh UU dan/atau Putusan Pengadilan sesuai dengan tuntutan yang adil dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.
Ketiga, meskipun sex tourism memiliki korelasi dengan pariwisata, tetapi pasal zina dan kohabitasi dalam KUHP Nasional bukanlah syarat administrasi tambahan bagi para wisatawan dan tidak ada satu pun aturan dalam KUHP Nasional yang mewajibkan seseorang, pelaku usaha, atau pihak ketiga lainnya menanyakan status perkawinan seseorang.
Masalah Substansi
Adapun yang dimaksud dengan perzinaan menurut Sahetapy dan Reksodiputro (1989) tidak hanya mencakup overspel, yakni persetubuhan yang dilakukan oleh suami atau istri diluar lembaga perkawinan. Tetapi juga termasuk fornication, yakni persetubuhan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang belum menikah sekalipun atas dasar suka sama suka. Persetubuhan sah hanya dilakukan dalam lembaga perkawinan. Sehingga pengertian berzina mencakup pengertian overspel, fornication, dan prostitusi.
Untuk Pasal 411 tentang zina yang berbunyi: Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II’. Rumusan dan penjelasan Pasal 411 hampir tidak ada bedanya dengan rumusan pasal terkait gendak atau overspel dalam KUHP sebelumnya serta pengertian tersebut sejalan dengan pemahaman dan pandangan masyarakat umum terkait perzinaan.
Tetapi untuk Pasal 412 tentang kohabitasi atau kumpul kebo yang berbunyi: Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II’. Secara letterlijke masih menyisakan ruang perdebatan dan tafsir, terutama pada pemakaian istilah “hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan.”
Bandingkan dengan terminologi kohabitasi atau kumpul kebo yang berasal dari istilah samen laven yang berarti pasangan manusia yang hidup bersama dalam satu rumah tanpa ikatan perkawinan yang sah. Terminologi tersebut lebih cocok digunakan untuk rumusan “orang yang tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan” yang sudah pasti bukan suami istri dan termasuk fornication jika mereka melakukan persetubuhan.
Tetapi tidak tepat untuk rumusan “orang yang hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan”, secara sosiologis-empiris bisa saja mereka memang suami istri, tetapi perkawinannya tidak tercatat sehingga tidak diakui oleh hukum negara (tetapi tetap sah secara hukum agama atau hukum adat) dan dianggap di luar perkawinan. Sehingga rumusan dan penjelasan kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP Nasional tidaklah sama dengan pengertian fornication dalam doktrin hukum pidana terkait perluasan istilah perzinahan.
Kontroversi Pengadu
Kontroversi selanjutnya adalah terkait masalah kedudukan hukum orang yang mengadu atau pengadu. Yang dapat bertindak sebagai Pengadu berdasarkan Pasal 411 ayat (2) dan Pasal 412 ayat (2) adalah (a) suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan dan (b) orang tua atau anaknya bagi yang tidak terikat perkawinan.
Pertama, sedikit meluruskan bahwa kedudukan hukum suami atau istri, orang tua atau anak sebagai pengadu tidaklah menunjukkan bahwa delik tersebut adalah delik aduan absolut. Sebab, delik aduan absolut secara teori menurut Jan Remmelink (2014) dan berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 108 ayat (1) KUHAP hanya dapat diadukan oleh korban langsung.
Sedangkan dalam delik aduan relatif, pengaduan hanya dapat diadukan oleh orang-orang tertentu berdasarkan hubungan dengan orang yang diduga melakukan tindak pidana dan/atau yang secara tegas dalam UU disebutkan sebagai pengadu, seperti suami atau istri, orang tua atau anak dalam Pasal 411 ayat (2) dan Pasal 412 ayat (2) KUHP nasional. Sehingga orang yang bukan suami atau istri, orang tua atau anak tidak mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pengadu.
Kedua, pengaduan merupakan formalitas dan syarat dimulainya proses hukum dalam tuntutan pidana yang erat kaitannya dengan asas point de interest point de action yang berarti di mana ada kepentingan di situ ada aksi atau tuntutan sehingga lahir proses hukum. Dan asas no interest no action atau tidak ada kepentingan, tidak ada aksi atau tuntutan sehingga tidak ada proses hukum. Jadi ada atau tidaknya proses hukum terkait pasal zina dan kohabitasi tergantung ada atau tidaknya aduan.
Agung Hermansyah dan Yosua M. Tampubolon advokat dan konsultan hukum di Jakarta
Dikutip detik.com, Kamis 12 Januari 2023
