Fusilatnews – Operasional MOTAH 65 memang telah diminta berhenti. Asap pekat yang dulu mengoyak awan bersih, mencemari udara, dan memaksa warga menghirup racun setiap hari, akhirnya lenyap dari langit. Sekilas, ini tampak seperti kemenangan. Tapi seperti banyak kebijakan setengah hati di negeri ini, masalah tidak pernah benar-benar selesai—hanya berganti rupa.
Setelah pembakaran dihentikan, MOTAH 65 tidak benar-benar ditutup. Ia justru bertransformasi secara diam-diam menjadi tempat pembuangan sampah dari daerah lain. Sampah terus datang, menumpuk, menggunung. Tanpa pengolahan, tanpa manajemen, tanpa rasa tanggung jawab. Asap memang berhenti, tetapi kini muncul serangan baru: belatung. Bukan satu dua, melainkan koloni yang menyebar, menandai pembusukan yang dibiarkan oleh kelalaian manusia.
Inilah ironi paling telanjang dari tata kelola lingkungan kita. Ketika publik dipaksa percaya bahwa masalah telah diatasi karena asap tak lagi terlihat, negara justru membiarkan bom ekologis lain meledak perlahan di darat. Belatung adalah bahasa alam yang paling jujur—ia hadir ketika pembusukan dibiarkan, ketika sampah tidak dikelola, dan ketika penguasa lokal memilih diam.
Di titik ini, lurah sebagai aparat pemerintahan paling bawah tidak bisa lagi bersembunyi di balik alasan “bukan kewenangan kami.” Justru di level inilah negara seharusnya paling hadir. Membiarkan wilayahnya menjadi tempat pembuangan sampah dari daerah lain adalah bentuk pengkhianatan terhadap martabat warga. Ini bukan sekadar soal bau, pemandangan jorok, atau rasa tidak nyaman. Ini soal peradaban.
Sebab masyarakat yang dipaksa hidup berdampingan dengan gunungan sampah dan belatung sedang diajari satu hal: bahwa mereka tidak cukup penting untuk dilindungi. Bahwa lingkungan mereka bisa dikorbankan. Bahwa kesehatan, estetika, dan martabat hidup bisa ditukar dengan pembiaran.
Dan perlu diingat satu hal yang sering dilupakan pejabat publik: lurah digaji dari uang rakyat. Bukan dari sampah, bukan dari pembiaran, dan bukan dari sikap cuci tangan. Gaji itu melekat bersama tanggung jawab moral untuk memastikan wilayahnya tidak berubah menjadi simbol kegagalan negara dalam mengelola lingkungan.
MOTAH 65 hari ini adalah potret kebijakan tanpa keberanian. Asap memang telah pergi, tetapi belatung datang membawa pesan yang lebih memalukan: bahwa masalah tidak pernah benar-benar diselesaikan—hanya disembunyikan, sampai baunya tak lagi bisa ditutupi.
Jika negara masih punya rasa malu, maka MOTAH 65 seharusnya tidak hanya berhenti beroperasi di atas kertas, tetapi dihentikan sebagai sumber penderitaan warga. Jika tidak, belatung-belatung itu akan terus menjadi saksi bisu bahwa kelalaian birokrasi adalah racun paling nyata bagi peradaban.
