Bila ternyata Letkol Teddy adalah seorang gay, menurut KUHP, itu bukan tindakan kriminal. Dari titik ini saja, bangunan logika yang mengaitkan orientasi seksual dengan sanksi hukum sudah runtuh sejak awal. Hukum pidana Indonesia tidak mengatur identitas personal sebagai objek penghukuman. Ia hanya bekerja pada perbuatan yang melanggar norma hukum.
Karena itu, ketika Amien Rais menyebut “gay” dalam pernyataannya, secara hukum, itu tidak otomatis menjadi delik. Menyebut seseorang gay—dalam kerangka hukum positif—tidak berbeda dengan menyebut seseorang laki-laki atau perempuan. Ia adalah kategori identitas, bukan tuduhan tindak pidana. Selama tidak disertai unsur pencemaran nama baik yang spesifik, fitnah, atau ujaran kebencian yang memenuhi unsur pidana, pernyataan itu berdiri sebagai opini, bukan pelanggaran hukum.
Dengan kata lain, aspek “gay”-nya tidak memiliki konsekuensi pidana. Ia tidak bisa dijadikan dasar tuntutan hukum semata-mata karena penyebutan itu.
Yang tersisa kemudian adalah bagian kedua dari pernyataan tersebut: dorongan agar seseorang dipecat. Namun di sini pun, hukum pidana tidak serta-merta bekerja. Permintaan atau opini agar seseorang diberhentikan dari jabatan bukanlah delik pidana. Ia berada dalam wilayah ekspresi pendapat di ruang publik.
Apakah pernyataan itu tepat? Itu soal lain. Apakah ia etis? Itu wilayah perdebatan. Apakah ia selaras dengan prinsip UUD 1945 dan semangat UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM? Itu juga bisa dipersoalkan. Namun semua itu berada di ranah norma, bukan ranah pidana.
Di sinilah pentingnya membedakan secara tegas antara apa yang “tidak disukai” dan apa yang “melanggar hukum.” Tidak semua pernyataan yang problematik secara moral dapat dijerat secara pidana. Negara hukum justru diuji ketika ia mampu menahan diri untuk tidak mengkriminalisasi setiap hal yang kontroversial.
Kesimpulannya sederhana namun sering disalahpahami:
Pernyataan tentang orientasi seksual bukan delik.
Permintaan agar seseorang dipecat juga bukan delik.
Yang ada adalah perdebatan tentang nilai, etika, dan cara pandang—bukan perkara pidana.
Dan justru di situlah ruang publik menemukan fungsinya: bukan untuk saling mempidanakan, tetapi untuk menguji gagasan, mempertanyakan logika, dan menilai apakah sebuah pandangan layak dipertahankan atau justru perlu ditinggalkan.
