Pekerjaan makin sulit dicari. Itu fakta. Tak perlu eufemisme. Tak perlu retorika. Di balik laporan ekonomi yang tetap bersolek, realitas di lapangan membisu namun keras: lapangan kerja menyempit, dan negara seperti tak hadir untuk mengatasinya.
Pertumbuhan ekonomi stagnan di kisaran lima persen, bahkan kerap di bawahnya. Dalam situasi normal pun, angka itu belum cukup menciptakan lapangan kerja yang layak bagi jutaan angkatan kerja baru setiap tahun. Apalagi ketika dunia sedang lesu, investor cenderung berhitung dua kali. Tapi lebih dari sekadar angka, yang paling meresahkan adalah orientasi kebijakan ekonomi negara yang justru menjauh dari masalah yang paling urgen: penciptaan kerja.
APBN, yang semestinya menjadi instrumen utama untuk menyelamatkan rakyat dari pengangguran, malah diarahkan ke proyek-proyek prestisius. Ibu Kota Negara baru, pembangunan jalan tol, bandara, dan pelabuhan—semuanya dikerjakan seolah bisa menyulap kemakmuran dalam sekejap. Padahal, kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja bersifat jangka pendek, tidak menyentuh kebutuhan struktural ekonomi rakyat. Industri padat karya tertinggal, UMKM terseok, dan pelatihan vokasi hanya jadi jargon kampanye.
Maka jangan heran jika media internasional mulai menyorot. Nikkei Asia dalam laporannya menyebutkan bahwa pengangguran muda di Indonesia menjadi bom waktu sosial. The Economist dengan nada satir mempertanyakan mengapa pemerintah Indonesia tampak lebih sibuk membangun kota baru ketimbang memperkuat fondasi ekonomi riil. Bahkan Bloomberg menggarisbawahi bahwa meskipun proyek infrastruktur gencar, “job creation remains worryingly stagnant.” 
Pemerintah berdalih ini bagian dari strategi jangka panjang. Tapi waktu rakyat tak sepanjang horizon kekuasaan. Mereka butuh pekerjaan hari ini. Bukan janji tahun depan. Bukan masterplan yang terus direvisi.
Anak-anak muda keluar dari kampus, membawa ijazah dan semangat, tapi disambut ketidakpastian. Mereka masuk ke dunia kerja yang tidak membuka pintu, hanya menyisakan antrean dan lamaran yang tak berbalas. Sementara itu, negara mengalihkan pandangan, sibuk menyusun seremoni, menggali tanah proyek, dan menyusun narasi optimisme di layar televisi.
Bukan karena rakyat tak mau bekerja. Tapi karena negara tak benar-benar menyediakan kerja. Yang tersedia hanyalah slogan—dan slogan tak bisa memberi makan.
Jika pembangunan tak sanggup membuka satu pintu bagi anak bangsa untuk bekerja, mungkin yang perlu dibangun bukan lagi jalan, melainkan kesadaran: bahwa yang utama dari sebuah negara bukanlah pencitraan, tapi kehidupan yang layak. Dan pekerjaan adalah salah satu bentuk paling dasar dari harga diri itu.
