Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Calon Pimpinan KPK 2019-2024
Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Calon Pimpinan KPK 2019-2024Jakarta – Keberadaan NU kembali digugat usai kisruh pengelolaan tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menuai banyak masalah. NU singkatan dari Nunut Urip (numpang hidup) ataukah Nahdatul Ulama?
Diketahui, menjelang lengser dari jabatan Presiden RI, Joko Widodo bagi-bagi izin usaha pertambangan kepada ormas keagamaan. NU dan Muhammadiyah mau menerimanya. Sebaliknya, Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (PGI) dan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) menolaknya.
Bagi-bagi tambang kepada ormas keagamaan oleh Jokowi itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP No 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang terbit tanggal 30 Mei 2024.
Namun, jauh sebelum itu Jokowi sudah mengobral janji. Misalnya pada Muktamar NU di Lampung pada Desember 2021, dan diulangi lagi pada pengukuhan Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) pada Januari 2022.
Sebab itu, tak heran jika pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 secara faktual para pengurus PBNU lebih cenderung mendukung calon presiden-wakil presiden yang didukung Jokowi, yakni Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Akhirnya PBNU benar-benar mendapat konsesi izin tambang seluas 26 ribu hektare di Kalimantan Timur melalui PT Berkah Usaha Muamalah Nusantara (BUMN).
Lantas, apa alasan PBNU mau menerima konsesi tambang?
Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf berdalih, PBNU membutuhkan sumber pendapatan untuk membiayai organisasi dan melihat pengelolaan tambang sebagai peluang, tetapi dengan syarat tidak merugikan masyarakat dan lingkungan.
Kini, ketika masyarakat menolak izin tambang yang telah merusak lingkungan sekitar kawasan wisata Raja Ampat, NU diam saja. Bahkan cenderung membela pengusaha tambang.
Mereka yang menolak tambang, kata Ketua PBNU Ulil Abshar Abdalla, adalah “wahabi lingkungan”.
Setelah menuai kecaman, Ulil kemudian menjelaskan bahwa istilah “wahabi lingkungan” tidak spesifik dutujukan kepada para penolak tambang Raja Ampat, tapi secara umum di mana mereka yang menolak tambang secara ekstrem itulah yang ia sebut sebagai “wahabi lingkungan”.
Wahabi adalah aliran ekstrem dalam Islam.
Wahabi, juga dikenal sebagai Wahabisme, adalah gerakan keagamaan dalam Islam Sunni yang bertujuan untuk memurnikan ajaran Islam dan kembali ke pemahaman yang murni dari Al Quran dan Sunnah (Al Hadits), yakni ajaran dan praktik Nabi Muhammad SAW. Gerakan ini didasarkan pada ajaran Muhammad bin Abdul Wahab, seorang ulama Arab Saudi dari abad ke-18.
Makan Bergizi Gratis
Kemarin, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Negara, Jakarta. Menurut Gus Yahya, panggilan akrab Ketua Umum PBNU itu, dirinya menghadap Prabowo untuk membicarakan masalah kontrak kerja sama PBNU dengan pemerintah. Antara lain program Makan Bergizi Gratis (MBG) di mana PBNU mendapat kontrak di 1.000 titik.
Padahal, MBG banyak menimbulkan persoalan. Salah satunya adalah banyaknya kasus keracunan.
Berikutnya, akibat adanya MBG ini maka anggaran negara tersedot ke program yang dijanjikan Prabowo semasa kampanye ini. Konsekuensinya, pemerintah melakukan efisiensi anggaran. Dampaknya, terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di mana-mana. Banyak pula hotel dan usaha kuliner bangkrut.
Kini, ketika NU sudah “nunut urip” ke pemerintah, maka eksistensi dan perannya sebagai penjaga moral bangsa pun rancu. Ambigu. Lalu menyublim.
“Siapa yang mendatangi pintu penguasa, ia akan terfitnah.”
