Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik pada Konsultan dan Survei Indonesia (KSI)
Jakarta, Fusilatnews – Wacana Presiden Prabowo Subianto membentuk “zaken cabinet” atau kabinet ahli ternyata sekadar “omon-omon” (omong-omong) belaka. Yang terbentuk justru “second cabinet”, kabinet bekas pakai atau kabinet daur ulang. Betapa tidak?
Dari 109 menteri, wakil menteri dan kepala badan/lembaga yang kemarin diumumkan sebagai Kabinet Merah Putih dan akan dilantik hari ini dan esok, sedikitnya ada 27 bekas menteri, wakil menteri dan kepala badan/lembaga di Kabinet Indonesia Maju bentukan Presiden Jokowi.
Mereka adalah Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan; Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan; dan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan.
Lalu, Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri; Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum; Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan; Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan; Saifullah Yusuf, Menteri Sosial; Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian; Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian; Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan; Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara; Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; Budi Arie Setiadi, Menteri Koperasi: Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan; dan Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden.
Pun, Thomas AM Djiwandono, Wakil Menteri Keuangan; Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan; Dante Saksono Harbuwono, Wakil Menteri Kesehatan; Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital; Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital; Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian; Kartiko Wirjoatmodjo, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara: dan Edward Omar Sharif Hiariej, Wakil Menteri Hukum.
Alih-alih kabinet ahli, Kabinet Merah Putih adalah kabinet akomodasi yang menampung partai politik koalisi serta tim sukses dan relawan pendukung.
Dilihat dari jumlah personelnya yang sedikitnya ada 109 orang, Kabinet Merah Putih melebihi Kabinet 100 Menteri yang dibentuk Presiden Soekarno di akhir masa kekuasaannya.
Diketahui, Indonesia pernah memiliki kabinet gemuk dalam sejarah pemerintahan, yakni Kabinet Dwikora II. Kabinet tersebut terdiri dari 132 pejabat menteri dan pembantu presiden setingkat menteri. Sebutan lainnya adalah Kabinet 100 Menteri.
Kabinet 100 Menteri yang dipimpin Seokarno ini untuk merespons krisis sosial, ekonomi, dan keamanan akibat perlawanan terhadap kepemimpinannya pasca-Gerakan 30 September 1965/PKI yang gagal. Kabinet 100 Menteri ini ternyata gagal dan hanya sangup bertahan selama 23 hari.
Kabinet Merah Putih pun kabinet “gemoy”, gemuk atau tambun. Kabinet Merah Putih adalah Kabinet Gajah yang tidak akan lincah bergerak.
Juga boros anggaran untuk gaji dan fasilitas seperti rumah dinas dan mobil dinas.
“Gemoy” dan “omon-omon” memang mengacu pada istilah yang sering digunakan Prabowo dalam kampanye Pemilihan Presiden 2024. Gemoy berarti gemuk, omon-omon berarti omong-omong. Omon-omon ini kerap dipakai Prabowo untuk menyindir Anies Baswedan, rivalnya dalam kontestasi Pilpres 2024.
Dalam pidato perdananya usai dilantik menjadi Presiden, dengan berapi-api Prabowo menyampaikan target pemerintahannya yang cukup ambisius. Salah satunya adalah swasembada pangan dalam waktu sesingkat-singkatnya, atau 4-5 tahun pemerintahannya, bahkan Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia.
Jika dilihat dari “track records” atau rekam jejaknya dalam proyek “food estate” yang Jokowi percayakan kepadanya selaku Menteri Pertahanan, target ambisius Prabowo itu diprediksi akan menjadi sekadar omon-omon belaka. Betapa tidak?
Dikutip dari sejumlah sumber, “food estate” adalah program pemerintahan Presiden Jokowi yang memiliki konsep pengembangan pangan. Program ini dilaksanakan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di suatu kawasan.
Prabowo Subianto, yang saat itu menjabat Menteri Pertahanan, ditunjuk Jokowi untuk mengurus dan memimpin proyek food estate tersebut. Proyek food estate digarap di sejumlah provinsi seperti Sumatra Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua dan Papua Selatan.
Namun, secara umum program food estate yang dipercayakan Jokowi kepada Prabowo itu ternyata gagal. Bahkan bisa dikatakan gagal total.
Bagaimana bisa Prabowo yang sudah terbukti gagal dalam mengelola proyek food estate menargetkan Indonesia swasembada pangan bahkan menjadi lumbung pangan dunia dalam 4-5 tahun ke depan?
Prabowo diyakini sekadar omon-omon belaka!
