Dr. Susilawati Saras, SE,.MM,.MA,.M.Han – Pemerhati lingkungan, politik dan pertahanan negara.
Partai Demokrat yang dipimpin oleh Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam menjalankan kerja-kerja politiknya bekerja bukan atas dasar suka atau tidak suka, untung atau tidak untung. Fokusnya adalah menjaga stabilitas kehidupan dalam berbangsa dan bernegara, berpegang pada komitmen untuk menegakkan aturan konstitusi yang telah ditetapkan sesuai UUD 1945. Walau partai Demokrat mengambil posisi di luar pemerintahan namun semangat yang dibangun tetap tinggi dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran demi terwujudnya kehidupan rakyat Indonesia mengarah pada cita-cita nasional.
Salah satu persoalan yang dihadapi dalam ruang politik demokrasi utamanya di media sosial (medsos), sangat banyak akun-akun medsos menuliskan jargon-jargon atau kata-kata penyemangat diri pemilik akun sebagai bentuk mencintai Indonesia seperti NKRI harga mati, merah darahku putih tulangku, spirit kebhinekaan, menjaga nasionalisme dan seterusnya.
Tidak salah selama spirit tersebut linier dengan narasi-narasi yang dibangun dalam berinteraksi sosial yang berdampak ruang bersama menjadi tenang dan harmoni.
Tapi justru sebaliknya yang dirasakan, selalu ricuh akibat saling adu argumen karena perbedaan pandang yang terus dibenturkan, sehingga menimbulkan kegaduhan dan berkepanjangan bahkan saling lapor ke polisi.
Padahal Indonesia menjalani sistem politik demokrasi sudah dua puluh tahun, tetapi pola yang terbentuk masih belum berubah lebih baik, masih saja saling merendahkan dan menjatuhkan lawan politik.
Utama bagi mereka yang sangat vokal, saat disarankan bergabung dalam partai politik yang manapun yang disukai agar apa yang disuarakan lebih valid tereksekusi dalam kebijakan yang dibuat tapi nyatanya mereka tidak berani dan hanya berani bermain aman sendiri di luar.
Sejatinya jika sudah berkomitmen dengan jargon-jargon positif yang menginspirasi di profile masing-masing minimal dasar berpikir untuk membuat narasi yang lebih mencerahkan dan terkendali.
Apalagi dalam kompetisi demokrasi untuk mencari pemimpin yang diharapkan dapat merealisasikan tujuan nasional yang memiliki batasan masa jabatan dalam arti bukan jabatan seumur hidup.
Lain hal jika dalam konteks berjuang merebut kemerdekaan dari penjajah asing, dituntut sikap militansi yang besar untuk merealisasikan kemerdekaan. Di kehidupan bernegara saat ini, bangsa Indonesia hanya tinggal menjalankan kehidupan sesuai arah dan tujuan serta aturan konstitusi yang sudah disepakati dan menjadi pondasi yang kuat dan jelas dalam mengarungi perjalanan bangsa. Ataukah akibat sikap euforia yang berlebihan karena keterbukaan di era demokrasi yang membebaskan setiap orang menyampaikan argumen dan aspirasinya, sehingga lupa pada aturan bahwa kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang bertanggung jawab, yang berarti setiap orang harus bisa menghargai pendapat orang lain.
Apalagi di era digital yang semakin canggih saat ini menambah hiruk pikuk ruang nasional, situasi ini jika tidak disadari akan terus menggerus nilai/kualitas kehidupan masyarakat Indonesia.
Pemilik akun lupa bahwa jargon yang dimiliki harusnya bisa menjadi pengingat atau batasan diri dan dapat mengendalikan pikirannya agar dapat menyampaikan aspirasi secara terukur dan bijak.
Bila ada pandangan baik berasal dari kelompok lawan lalu dinilai salah sehingga kebijakan yang diambil bukan lagi berdasarkan kebenaran tapi berdasarkan popularitas atau suara terbanyak. Sehingga antara kebenaran dan popularitas semakin kabur perbedaannya dan sulit mewujudkan solusi terbaik yang dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi hingga tuntas.
Umumnya pemilik jargon-jargon tersebut justru lebih agresif dan galak seolah paling benar, padahal jika diperhatikan kualitas hidup seperti pendidikan, ekonomi, karakternya bisa jadi belum stabil.
Satu contoh yang paling nyata dan sederhana, mereka sendiri ternyata tidak menyadari bahwa pihak penguasa pernah akan mengubah ideologi pancasila menjadi Trisila dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Negara (HIP) yang akan digodok dalam prolegnas.
Kita ketahui bersama Pancasila itu sudah final dan mengikat yang berarti tidak ada lagi pembahasan tentang perubahan Pancasila karena dengan berubahnya ideologi Pancasila maka otomatis negara yang kita duduki ini bukan lagi negara Indonesia.
Akibat tidak mampu mengatasi persoalan yang dihadapi akhirnya ingin mengubah ideologi Pancasila, ini dampaknya justru akan mengakibatkan hal sangat fatal bagi bangsa Indonesia. Akhirnya perubahan tersebut tidak lagi dibahas dan partai Demokrat bersama rakyat yang sadar menentangnya.
Masih demikianlah kualitas politik demokrasi nasional dirasakan, masih berpikir sempit hanya membela dan mengedepankan kepentingan kelompoknya daripada keselamatan bangsa dan negara Indonesia dalam masa panjang.
Partai Demokrat sebagai salah satu partai politik nasional yang mengambil peran di luar pemerintah konsisten menjalankan fungsi check and balances secara berani dan bertanggung jawab terdepan dalam menghadapi hal-hal yang membahayakan keselamatan hidup seluruh rakyat Indonesia. Masih banyak yang belum memahami secara baik dan benar arti politik demokrasi yang dijalankan, menganggap kritisi adalah sebuah gangguan terhadap pemerintah padahal jika pemerintah bekerja tanpa ada oposisi sebagai penyeimbang maka kinerja pemerintahan secara umum bisa salah arah.
Akibat anti kritik, pemerintah menurunkan team buzzer yang semakin membuat ricuh ruang sosial karena secara langsung dan tidak langsung telah membenturkan sesama anak bangsa berdampak terus tinggi tensi politik nasional. Jika pemerintah berpikir lebih terbuka bahwa oposisi adalah sahabat murni yang justru membantu menyelamatkan pemerintahan agar terus dapat berjalan pada rel yang benar maka bangsa Indonesia terhindar dari chaos. Karena jika terlanjur terjadi tragedi besar yang melemahkan stabilitas negara maka menyusahkan dan membuat penderitaan hidup bangsa Indonesia serta sangat sulit bangkit kembali karena membutuhkan waktu yang sangat lama untuk recovery mengingat negara Indonesia sangat besar dan sangat beragam keberagaman sosialnya.
Bangsa Indonesia harus semakin dewasa dalam berpolitik, dengan kedewasaan dalam berpolitik akan menghasilkan output tepat sasaran. Jika masih terus membenturkan perbedaan pendapat dengan menghujat dan memaki yang berbeda pandang serta menganggap dirinya paling benar dan orang lain selalu salah maka sangat rendah kualitas demokrasi Indonesia. Menjelang kompetisi demokrasi di tahun 2024 semoga bangsa Indonesia lebih banyak merenung bahwa tujuan demokrasi untuk apa? Fungsi oposisi sebagai penyeimbang bagi jalannya sebuah pemerintahan adalah untuk tujuan jangka panjang agar pemerintahan selanjutnya dapat menerima tongkat estafet dari pemerintahan sebelumnya secara efisien dan efektif dengan tidak lagi memulai kerja dari nol tetapi tinggal melanjutkan kerja-kerja yang belum tuntas akibat adanya batasan masa periode pemerintahan.
Jika masyarakat Indonesia memahami ini, yakin kehidupan bangsa Indonesia selanjutnya akan terkendali dan politik demokrasi dapat berjalan lebih adil dan sehat serta keseimbangan hidup terjamin stabil. Mari berpolitik dengan mengedepankan pikiran terbuka, bukan dengan emosi-emosi sesaat untuk tujuan jangka pendek yang justru merugikan kehidupan bersama ke depan. Kehidupan peradaban sebuah bangsa itu hingga akhir masa kehidupan manusia di dunia sehingga pentingnya mengedepankan stabilitas dalam jangka panjang. Mari kita wariskan kehidupan yang lebih bernilai bagi generasi bangsa selanjutnya yaitu anak cucu kita agar mereka dapat hidup lebih berbahagia sebagai bangsa timur yang mengedepankan spiritualisme. “Partai Demokrat bersama rakyat memperjuangkan perubahan dan perbaikan”.
Jakarta, 7 November 2022
