Damai Hari Lubis – Pengamat Hukum & Politik Mujahid 212.
Manuver politik dengan metode ” kriminilisasi ” oleh KPK, melalui tuduhan korupsi terkait Formula E dan sekaligus sebagai character assasination, sempat ramai di publik yang digulirkan oleh Sandiaga Uno dan dimainkan oleh Fahri Hamzah disertai dengungan dari para buzzer.
Namun sepertinya, tahapan popsional satu, melalui dua pola, kriminilisasi dan pembunuhan watak tersebut, sudah berlalu oleh sebab tertolak oleh fakta hukum dan atau karena nihil bukti.
Kini pola obstruksi terhadap Pencapresan Anies di 2024. Sudah memasuki konsep planning kedua yakni melalui metode ” pecurian ” dengan menggunakan pola merebut salah Seorang Ketua Umum partai, dengan disertai pola gentle pressure atau tekanan ” namun ” lembut, terhadap sosok atau tokoh dari 2 ( dua ) partai yang berkoalisi di KPP. ( Koalisi Perubahan Untuk Persatuan )
Opsi dengan Pola kedua ini, sudah dimulai. Setelah PS ditinggal Jokowi naik pesawat terbang bersama Ganjar. usai deklarasi di Batu Tulis 21 April 2023, ” nampak transparan ada individu tokoh partai yang aktif menjadi dader atau pelaku amoral, walau berbeda daripada manifesto politik pada opsi ke -2, dibanding model opsi ke -1, namun misinya tetap sama, yaitu aneka-ragam tunggal ika atau alternatif banyak jalan menuju Roma “.
Cara pertama pada opsi kedua adalah model sinyal yang berasal dari Airlangga. Infonya sudah mencoba lobi agar AHY mau menjadi Capres dari Koalisi Besar (Koalisi Gemuk/tambun). Koalisi Baru diluar Koalisi Besar. Artinya diluar Koalisi Besar, yaitu PS., Muhaimin, dan PAN.
“Bahkan PPP gara-gara Pengumuman Batu Tulis langsung hengkang ke Poros PDIP. Tinggalkan PS bersama Koalisi Besar, yang manyun namun berusaha tegar”.
Metode opsi kedua ini, berlanjut dengan Pola Luhut Binsar, yang terus melobi Surya Paloh, entah ada hubungannya, atau pas momentum atau sebagai proses tindak lanjut temuan yang memang sudah lama dibidik aparatur negara, karena muncul fenomena Menkoinfo Jhonny G Plate, dipenjara oleh Kejaksaan Agung, lalu menyusul Menteri Pertanian/ Mentan Syahrul Yasin Limpo, mulai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Masih opsi kedua, PDIP mengajak AHY berkoalisi dengannya. Entah menawarkan menjadi Wapres dari Capres Ganjar, atau entah kebetulan memang sama-sama hobbi olah raga, sebab Puan dan AHY, ” mengadakan pertemuan terbuka dan tertutup ” di Gelora Bung Karno/ GBK. Sebuah kawasan sport elite di Senayan, Jakarta, yang dihadiri oleh Hasto Sekjen Partai Kepala Banteng dan para kader kedua partai.
Jadi begitulah fenomena dinamika diskursus politik yang ada, selain mengajak atau menawarkan hal-hal yang menarik dan lumayan cantik, namun bercampur dengan politik tolak malu, selain menginjak harkat dan martabat demokrasi serta abaikan pilosofi Pancasila pada sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, dan seperti sengaja provokasi dengan meng- utak – atik jalinan persatuan anak bangsa, agar cerai berai ?
Lalu, sambil menonton tayangan AHY dan Puan santai berolahraga, SBY was-was gelisah menunggu putusan MA, atas PK dari Moeldoko ” sang mahluk istana “. Tentu manusiawi, masalah hukum PK tersebut menyandera harkat martabat diri para petinggi genuine Partai Demokrat, juga membuat gelisah para kader original ‘ Partai Demokrat ‘ seluruhnya.
Walau putusan PK ini sebaliknya diharapkan dikabulkan, oleh kader Partai Demokrat versi Moeldoko hasil KLB Sumut 2021, kader dadakan yang amat norak dan amoral dimata publik umumnya. Bukan hanya merendakan martabat Moeldoko, namun sosok pimpinan Istana yangtak bergeming, yang cuek bebek dengan lugunya menyatakan, dia akan ” cawe-cawe untuk sosok yang Ia dukung sebagai Capres 2024″. Serius ini rezim komplit mati rasa.
“Kedua opsi, merupakan manifestasi politik atau bentuk proses diskursus namun bad politics, yang semua gejala-gejala dan perkembangannya, semata mengarah demi misi gagalkan Anies Baswedan menuju bakal RI.1. ” Karena dari sisi yuridis, vide UU. RI. No.7 Tahun 2017, tentang Pemilu, satu saja tokoh partai KPP yang direbut atau hilang dicuri “, akan membuat 2 partai sisa dari koalisi KPP (PKS & Partai Demokrat, atau PKS. & NASDEM) tidak mencukupi ambang batas partai (Presidential Threshold) untuk dapat mencalonkan sosok bakal Capres, di ajang kontestan pilpes 2024 “.
Kecuali mungkin Anies sekedar Cawapres atau peran pembantu model Ma’ruf Amin.
