Menurut Amalia ekonomi biru ini akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru karena 65% total wilayah Indonesia ada laut, didukung dengan teritorial area laut seluas 290 ribu km persegi, 17.508 pulau, 3 juta km persegi zona ekonomi eksklusif, 80,79 ribu garis pantai, dan sekitar 5,23 juta nelayan dan pembudidaya ikan.
Jakarta – Fusilatnews – Sejak 2021.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas serius menggarap rancangan proyek baru sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru,yang dikenal sebagai ekonomi biru.
Namun, peta jalan pelaksanaan ekonomi biru ini baru dirilis pada Juli 2023 sehingga untuk implementasinya masih membutuhkan waktu yang sangat panjang dan berkelanjutan dengan target pelaksanaan mulai dari tahun ini hingga 2045 mendatang.
Deputi Bidang Ekonomi Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, pengembangan ekonomi biru ini didasari atas potensi kelautan Indonesia yang sangat besar namun belum optimal digunakan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi sehingga Indonesia masih terjebak ke dalam middle income trap.
“Karena paradigmanya belum sama sekarang dan belum ada orkestrasi rencana pembangunan yang terkomprehensif dan terkonsolidasi. Oleh sebab itu Bappenas mendesain ekonomi biru buat Indonesia,” kata Amalia Senin (17/7).
Menurut Amalia ekonomi biru ini akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru karena 65% total wilayah Indonesia ada laut, didukung dengan teritorial area laut seluas 290 ribu km persegi, 17.508 pulau, 3 juta km persegi zona ekonomi eksklusif, 80,79 ribu garis pantai, dan sekitar 5,23 juta nelayan dan pembudidaya ikan.
Dengan kekuatan daya dukung ini, ia mengatakan, setidaknya potensi ekonomi biru secara nilai mencapai US$ 1,33 miliar dengan daya tampung penyerapan tenaga kerja sebesar 45 juta lapangan kerja baru.
Meski begitu, berdasarkan kajian Bank Dunia atau World Bank pada 2019 silam, potensi ekonomi laut Indonesia sendiri secara tahunan bernilai lebih dari US$ 280 miliar. Wisata karang senilai US$ 3 miliar dan surplus produksi perikanan tangkap laut US$ 4,12 miliar pada 2018.
ekonomi biru ini akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru karena 65% total wilayah Indonesia ada laut, didukung dengan teritorial area laut seluas 290 ribu km persegi, 17.508 pulau, 3 juta km persegi zona ekonomi eksklusif, 80,79 ribu garis pantai, dan sekitar 5,23 juta nelayan dan pembudidaya ikan.
Dengan kekuatan daya dukung ini, setidaknya potensi ekonomi biru secara nilai mencapai US$ 1,33 miliar dengan daya tampung penyerapan tenaga kerja sebesar 45 juta lapangan kerja baru.
Untuk bisa memperoleh potensi itu, Indonesia akan memperkuat ekonomi biru dengan mendorong sektor usaha berbasis kelautan atau marine based economy, di antaranya marine tourism, fishery industry, shipping industry, bioeconomy and biotechnology, sea logistic, renewable energy, research and education, hingga ocean waste management.
“Jadi ini yang mau saya sampaikan bahwa ekonomi ini bukan hanya sektor tradisional, juga kita akan membangun sektor-sektor baru yang bisa kita kembangkan dengan hasil laut yang kita miliki,” ucap Amalia.
Puncak dari implementasi peta jalan atau roadmap dari ekonomi biru ini adalah pada 2045, dengan target utama luas wilayah laut yang terlindungi atau marine protected area mencakup 30% dari total luas wilayah laut, kontribusi sektor kelautan terhadap produk domestik bruto 15% dari saat ini 7,6%, dan tenaga kerja sektor kelautan akan mencapai 12 persen dari total pekerja pada 2045.
“Jadi enggak hanya sekedar kita menciptakan lapangan kerja saja, kita mau merubah dari informal ke formal, lapangan kerja menjadi lebih berkualitas, sehingga pendapatan masyarakat yang berkecimpung dalam ekonomi biru ini pastinya juga akan meningkat income dan kesejahteraannya,” tegas Amalia.
Dalam implementasinya, rencana aksi ekonomi biru ini terbagi ke dalam 5 fase: 2023-2024 adalah fase memperkuat konsolidasi ekosistem ekonomi biru, 2025-2029 pengembangan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru, 2030-2034 ekspansi ekonomi biru melalui diversifikasi, 2035-2039 peningkatan kontribusi dan daya saing ekonomi biru, dan 2040-2045 ekonomi biru Indonesia telah maju dan berkelanjutan.
“Misalnya sekarang tahap pertama kita akan melakukan blue food assessment jadi blue food assessment itu bagaimana kita nanti bisa mengembangkan makanan yang berasal dari laut, kan lebih sehat dan kemudian lebih terjangkau oleh masyarakat karena kita kan negara kepulauan. Nah ini kita sudah kerja sama dengan Stanford University mengembangkan blue food,” tuturnya.
Pengembangan ekonomi biru ini juga telah masuk ke dalam Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Akan ada dua wilayah utama yang menjadi koridor pembangunan ekonomi biru. Pertama adalah Maluku sebagai hub ekonomi biru Timur Indonesia, dan Kepulauan Riau sebagai hub ekonomi biru Barat Indonesia.
