Gagasan kubu Presiden Terpilih Prabowo Subianto buat menambah jumlah kementerian seolah membuat kepemimpinannya terlihat lemah di hadapan mitra koalisinya, serta tidak sejalan efektivitas birokrasi. “Hal ini sekaligus sinyal bagi lemahnya posisi pak Prabowo di hadapan teman-teman koalisinya,” kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti
Usulan penambahan jumlah kementerian oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto telah menimbulkan sorotan dan kritik dari berbagai kalangan. Kritik tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek juridis dan teknis administratif, tetapi juga menyoroti esensi dari keputusan tersebut dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat.
Pertanyaan mendasar yang muncul adalah mengapa harus menambah kementerian baru, terutama setelah deklarasi awal yang menyatakan “melanjutkan Program Jokowi”. Proses penambahan kementerian tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan memerlukan perubahan dalam Undang-Undang yang berlaku serta penyesuaian dalam sistem administrasi keuangan negara. Oleh karena itu, urgensi dari penambahan kementerian tersebut menjadi suatu pertanyaan yang patut dipertimbangkan.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, mengkritik bahwa usulan penambahan kementerian terkesan elitis dan tidak menyentuh akar persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Ia menyoroti bahwa fokus pada silaturahmi elit dan pembentukan koalisi politik tidaklah menyelesaikan masalah nyata yang dihadapi oleh rakyat, seperti tingginya biaya pendidikan dan harga bahan pokok yang terus merangkak.
Wacana penambahan kementerian juga dianggap sebagai indikasi kelemahan dalam mengelola tuntutan dari mitra koalisi serta kelemahan dalam visi pembangunan pemerintahan yang efektif dan efisien. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan Prabowo dalam memimpin pemerintahan dengan efektif untuk menghadapi tantangan nyata yang dihadapi oleh masyarakat.
Meskipun ada dukungan dari elite Partai Gerindra terkait usulan tersebut, namun kritik terhadap keputusan tersebut tetap bermunculan. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, menyatakan bahwa penambahan kementerian dianggap sebagai langkah yang wajar mengingat Indonesia merupakan negara besar dengan tantangan yang kompleks. Namun, pandangan ini juga menjadi objek kritik karena tidak menjawab pertanyaan mendasar tentang efektivitas kebijakan tersebut dalam menyelesaikan masalah riil yang dihadapi oleh masyarakat.
Terdapat dampak positif dan negatif dari wacana penambahan nomenklatur kementerian menjadi 40. Dampak positifnya, pertama banyak kebijakan yang bisa dijalankan dengan fokus dan pelayanan menjadi lebih cepat.
“Kedua, jelas penambahan kementerian itu akan membuat partai koalisi adem, karena partai-partai itu inginnya kekuasaan jadi kalau sudah dikasih kursi mereka diem kalau nggak ribut mulu mereka,” menurut keterangan pengamat..
Kritik-kritik tersebut menegaskan pentingnya sebuah kebijakan pemerintah untuk benar-benar menyelesaikan permasalahan masyarakat dengan memberikan solusi yang konkret dan efektif, bukan sekadar langkah-langkah yang terkesan elitis dan tidak mengena pada akar persoalan yang ada.
