FusilatNews – Selama satu dekade terakhir, kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengalami kemerosotan yang signifikan, terutama dalam nilai saham di bursa. Data menunjukkan bahwa berbagai BUMN strategis mengalami penurunan drastis, mencerminkan buruknya tata kelola dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintahan Jokowi, terutama di bawah Menteri BUMN Rini Soemarno (2014-2019) dan Erick Thohir (2019-sekarang). Penurunan ini bukan sekadar angka di pasar modal, tetapi juga gambaran suram dari kegagalan manajerial dan strategi bisnis yang tidak berkelanjutan.
Fakta Penurunan Saham BUMN
Berdasarkan data yang ada, berikut adalah penurunan harga saham beberapa BUMN dalam 10 tahun terakhir:
- WIKA (Wijaya Karya): turun 93,88%
- Waskita Karya: turun 93,54%
- PTPP (Pembangunan Perumahan): turun 93,45%
- Garuda Indonesia: turun 91,93%
- Semen Gresik: turun 83,58%
- Krakatau Steel: turun 74,99%
- Kimia Farma: turun 64,92%
- Telkom Indonesia: turun 15,97%
Penurunan ini menunjukkan bahwa sektor konstruksi, penerbangan, manufaktur, farmasi, dan telekomunikasi yang seharusnya menjadi tulang punggung perekonomian nasional justru mengalami kemunduran.
Penyebab Penurunan Kinerja BUMN
- Proyek Infrastruktur yang Tidak Efisien
Pemerintahan Jokowi mengusung agenda pembangunan infrastruktur besar-besaran. Sayangnya, proyek-proyek ini tidak dikelola dengan baik, sehingga banyak BUMN konstruksi seperti WIKA, Waskita Karya, dan PTPP yang mengalami tekanan finansial luar biasa. Utang yang tinggi, kesulitan pembayaran proyek, dan rendahnya return of investment membuat perusahaan-perusahaan ini kesulitan bertahan. - Beban Utang yang Menggunung
Banyak BUMN terpaksa berutang dalam jumlah besar untuk membiayai proyek yang didorong oleh pemerintah. Misalnya, Waskita Karya menanggung utang yang sangat besar akibat proyek jalan tol yang tidak segera menghasilkan pendapatan. Situasi serupa juga dialami oleh Krakatau Steel dan Garuda Indonesia, yang terbebani oleh utang jangka panjang tanpa strategi pemulihan yang jelas. - Mismanajemen dan Korupsi
Berbagai kasus korupsi mencuat di tubuh BUMN selama era Jokowi, baik dalam bentuk mark-up proyek, salah kelola dana investasi, hingga penyalahgunaan kewenangan. Kasus yang menimpa Garuda Indonesia dengan skandal pengadaan pesawat Airbus dan Rolls-Royce, serta Krakatau Steel yang menghadapi penyimpangan dalam investasi, menjadi bukti nyata dari tata kelola yang buruk. - Intervensi Politik dalam Pengelolaan BUMN
Penunjukan direksi dan komisaris BUMN lebih banyak berdasarkan kedekatan politik dibandingkan kapabilitas profesional. Akibatnya, banyak BUMN yang dipimpin oleh orang-orang yang kurang kompeten, sehingga tidak mampu mengambil kebijakan yang tepat dalam menghadapi tantangan ekonomi. - Ketidakmampuan Bersaing di Pasar
Beberapa BUMN, seperti Kimia Farma dan Semen Gresik, menghadapi persaingan ketat dari sektor swasta maupun produk impor. Ketidaksiapan dalam menghadapi persaingan global menyebabkan pangsa pasar mereka terus menyusut.
Telkom Indonesia: Satu-satunya yang Relatif Stabil
Di antara BUMN yang mengalami penurunan drastis, Telkom Indonesia menjadi satu-satunya perusahaan yang relatif bertahan dengan penurunan saham “hanya” 15,97%. Hal ini disebabkan oleh model bisnis Telkom yang lebih stabil di sektor telekomunikasi digital, yang masih memiliki pasar kuat di tengah perkembangan teknologi. Namun, penurunan tetap terjadi, yang menunjukkan bahwa kebijakan bisnis di era Jokowi tidak sepenuhnya berpihak pada pertumbuhan jangka panjang BUMN.
Dampak bagi Perekonomian Nasional
- Melemahnya Kepercayaan Investor
Anjloknya saham BUMN mencerminkan ketidakpercayaan investor terhadap pengelolaan perusahaan milik negara. Ini berdampak negatif terhadap iklim investasi di Indonesia. - Meningkatnya Beban Negara
BUMN yang tidak mampu membayar utang akan semakin bergantung pada suntikan modal dari pemerintah, yang berarti pemborosan APBN. - Ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Massal
Dengan kondisi keuangan yang terus memburuk, banyak BUMN harus melakukan efisiensi, termasuk pengurangan tenaga kerja.
Kesimpulan: Kegagalan yang Harus Dipertanggungjawabkan
Penurunan drastis harga saham BUMN dalam satu dekade terakhir menjadi bukti nyata bahwa kebijakan yang diterapkan oleh pemerintahan Jokowi, bersama Rini Soemarno dan Erick Thohir, gagal dalam membangun dan mempertahankan kinerja BUMN. Intervensi politik, salah kelola, utang yang berlebihan, serta ketidakmampuan bersaing di pasar menjadi faktor utama kemunduran ini. Jika tidak ada reformasi serius dalam tata kelola BUMN, maka bukan tidak mungkin perusahaan-perusahaan ini akan semakin terpuruk atau bahkan bangkrut, yang akhirnya merugikan negara dan masyarakat Indonesia secara luas.
