Jakarta, Fusilatnews – Menjelang tibanya hari Rabu Pon 1 Februari lusa yaitu hari yang diklaim oleh pengamat dan komentator politik sebagai hari diumumkannya reshuffle kabinet Indonesia maju. Kedua elit partai yang saling ‘bermusuhan’ berebut kursi menteri di kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.
Pertikaian ini muncul ke permukaan dimulai dari pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto dengan tudingan pada Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo yang kerap salah menyampaikan data.
Hasto ketika menjawab pernyataan anak muda dalam acara bertajuk Ngobras (Ngobrol Bareng Sekjen DPP PDIP) di Kantor DPC PDIP Kota Bandung, Bandung, Jawa Barat, Jumat (27/1). Menyinggung kinerja Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo tentang impor beras. Menurut Hasto itu contoh politik sisi gelap yang ada di Indonesia.
Terkait reshuffle, menurut Hasto, PDIP sebagai partai pendukung pemerintah, sudah memberikan berbagai masukan kepada Jokowi. khususnya nama-nama siapa saja yang terkait perombakan Kabinet Indonesia Maju karena hal tersebut berkaitan de
“Tentu saja sebagai partai kami memberikan masukan, tapi terkait dengan nama, ada aspek-aspek teknis. Ini menyangkut masa depan seseorang. Kami mohon maaf tidak bisa menyampaikan,” kata Hasto
Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali bahwa perombakan kabinet atau reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi). Termasuk soal evaluasi terhadap menteri-menterinya di Kabinet Indonesia Maju.
“Saya pikir begini, sekali lagi yang punya hak mengevaluasi para pembantu itu adalah Pak Jokowi. Jadi ketika ada pembantunya yang menurutku salah, ya pastilah Pak Jokowi akan memberikan teguran tentang hal itu,” kata Ali menjelaskan kepada reporter , Senin (30/1).
Ahmad Ali selanjutnya meminta tidak ada pihak-pihak yang seakan menuding menteri-menteri dari Partai Nasdem saja yang bermasalah. Sambil menyinggung Juliari Batubara yang terkena kasus korupsi saat menjabat sebagai Menteri Sosial.
“Bagaimana dengan Kementerian Sosial kemarin yang terlibat kasus korupsi ya kan? Apakah kemudian kita ada minta untuk reshuffle mengganti PDIP, tidak kan?” ujar Ali.
“Karena itu, sekali lagi itu adalah kewenangan daripada Bapak Presiden. Jadi sebaiknya memang kita tidak perlu ikut dalam ruang yang bukan menjadi kewenangan kita, supaya tidak terjadi kegaduhan,” sambungnya.
Di samping itu, ia yakin Jokowi tak didikte partai politik lain dalam isu reshuffle yang beredar beberapa hari terakhir. Tegasnya sekali lagi, perombakan kabinet merupakan hak prerogatif dari seorang presiden.
“Sekali lagi keberadaan kami, karena Pak Jokowi menganggap Partai Nasdem memenuhi harapan beliau. Jadi dalam koalisi tidak berbicara transaksi, kabinet itu adalah hasil kerja bersama, Nasdem diajak dalam kabinet,” ujar Ali.
Mengenai pertemuan antara Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Presiden Jokowi pada Kamis (26/1/2023) lalu, Sekjen Nasdem Johnny G Plate yang juga Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) mengatakan, pertemuan keduanya dilakukan demi kepentingan pembangunan nasional agar lebih lancar di tengah situasi yang penuh tantangan saat ini.
“Pertemuannya bagus, baik, ya untuk kepentingan pembangunan nasional kita yang lebih lancar di tengah situasi yang penuh tantangan,” ujar Plate di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
Saat ditanya lebih lanjut terkait isi pertemuan tersebut, Johnny enggan membeberkannya. “Kalau itu kan pak Surya dan bapak Presiden yang tahu isinya lah. Nanti dari mereka saja,” tambah dia.
Pertemuan antara Jokowi dan Ketum Nasdem memang digelar di tengah berhembusnya isu reshuffle atau perombakan kabinet yang akan dilakukan. Menteri dari Partai Nasdem sendiri menjadi sorotannya. Namun, Johnny enggan menanggapi isu tersebut.
