Oleh: Malika Dwi Ana
Oleh: Malika Dwi AnaPesugihan—seni mistik, black magic kuno Indonesia untuk menjadi kaya raya dalam semalam, dengan syarat sederhana: gadaikan saja masa depan anak cucu Anda. Anda bisa memilih model pesugihan seperti apa: thuyul, babi ngepet, sate gagak, bayi bajang, nyi Blorong, dan entah apa lagi. Bayangkan saja, Anda duduk di bawah pohon beringin tua, punden, sumber air keramat, tempuran kali, atau gunung Kawi, gunung Srandil, pantai Selatan, hutan seperti alas Ketonggo, berbisik-bisik melalui juru kunci, dukun atau praktisi supranatural yang dipercayai bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib, menawarkan jiwa keturunan sebagai tumbal demi kekayaan, dan tumpukan emas yang mengkilap.
Ironisnya, ritual ini kini tak lagi memerlukan lilin untuk ngepet, kemenyan, kembang, telur angsa busuk, ayam cemani sebagai sesajen, atau mantra kuno. Di era modern, pesugihan telah berevolusi menjadi seni negosiasi diplomatik, di mana “setan” bukanlah hantu menakutkan macam genderuwo, siluman ular, atau kuntilanak, melainkan investor asing berjas rapi dari negeri tirai bambu atau negeri Paman Sam. Elit pejabat kita, para “tukang sulap” ekonomi, dengan lihai menandatangani perjanjian yang membuat mereka mandi uang sekarang, sementara anak cucu kita yang nantinya mandi air mata—atau lebih tepatnya, air banjir, lumpur akibat hutan gundul dan sungai tercemar.
Bayangkan betapa efisiennya mekanisme ini. Di pesugihan klasik, Anda mungkin harus mengorbankan bayi, kepala kerbau, ayam hitam atau janji tak kawin lagi. Tapi di versi elit, cukup gadaikan sumber daya alam (SDA) negara—nikel, batubara, minyak, hutan—ke tangan China atau Amerika Serikat. “Setan” China datang dengan janji investasi megah melalui Belt and Road Initiative, membangun smelter dan infrastruktur jalan tol, bandara nir guna yang kilauannya menyilaukan mata. Sementara “setan” AS, melalui perusahaan seperti Freeport-McMoRan, menggali emas dan tembaga di Papua seolah-olah itu tambang pribadi mereka sejak 1967. Sehingga, kantong elit membengkak dari royalti minim, jabatan aman, dan mungkin villa mewah di Singapura. Anak cucu? Mereka mewarisi hutang triliunan, tanah tandus, dan iklim yang semakin gila—banjir di Jakarta, kekeringan di Jawa, dan pulau-pulau kecil yang tenggelam karena abrasi pantai akibat eksploitasi pasir laut.
Ironi terbesarnya adalah klaim “kemajuan nasional.” Para pejabat ini berpidato soal “kedaulatan ekonomi,” sambil diam-diam menjual hak tambang ke perusahaan asing yang menguasai 80-90% keuntungan. Seperti pesugihan yang menjanjikan kekayaan abadi, tapi ujungnya adalah kemiskinan turun-temurun. Kaya sekarang berarti pesta pora untuk segelintir orang, sementara generasi mendatang yang bayar tagihannya: inflasi pupuk karena gas alam diekspor murah ke China, pekerjaan hilang karena otomatisasi smelter asing, dan anak-anak yang lahir di desa tercemar logam berat, dengan harapan hidup lebih pendek. Sungguh, ini adalah jalan pintas terbaik—iya, jalan pintas ke jurang kemelaratan kolektif!
Ini bukan sekadar dongeng. Mari kita lengkapi dengan update realitas fenomena ini di 2025, di mana “pesugihan modern” semakin merajalela. Hutang luar negeri Indonesia mencapai sekitar 435,6 miliar USD pada Mei 2025, dengan pertumbuhan tahunan 6,8%, sebagian besar didorong oleh pinjaman dari kreditur asing termasuk China dan AS. Khususnya, negara-negara berkembang seperti Indonesia menghadapi “gelombang pasang” pembayaran hutang ke China sebesar 35 miliar USD di 2025, sebagai bagian dari inisiatif Belt and Road yang semakin membebani. Hutang pemerintah eksternal saja mencapai 206,9 miliar USD pada Maret 2025, naik 7,62% dari tahun sebelumnya, dengan China sebagai salah satu kreditur terbesar.
Pada sisi SDA, eksploitasi oleh investor asing—terutama China—telah mendominasi sektor nikel Indonesia, di mana investasi Cina mendorong ekspansi cepat pertambangan dan pengolahan, tapi dengan biaya tinggi: eksploitasi tenaga kerja, polusi masif, dan hilangnya kedaulatan atas rantai nilai mineral. China telah menjadi mitra investasi greenfield terbesar, melampaui AS, dalam kebijakan industri hijau Indonesia yang fokus pada pengolahan mineral kritis onshore—tapi ini sering berujung pada degradasi lingkungan dan ketergantungan ekonomi. Dampaknya? Ekspansi batubara menyebabkan pendapatan menurun dan emisi metana tambang naik, sementara deforestasi dan degradasi tanah, air, serta biodiversitas semakin parah. Amendemen undang-undang pertambangan baru-baru ini, yang memungkinkan universitas dan organisasi keagamaan mendapatkan izin tambang, memicu alarm lingkungan dan tata kelola, karena potensi korupsi dan degradasi lebih lanjut.
Di media sosial, diskusi tentang ini sering membandingkannya langsung dengan pesugihan politik: elit menjual hutan dan mineral ke konglomerat Sino-Indonesia atau perusahaan AS seperti Freeport, meninggalkan rakyat dengan krisis ekologis dan kemiskinan struktural berkepanjangan. Kontrak jangka panjang seperti ekspor LNG murah ke China sejak era Megawati telah merugikan negara ratusan triliun per tahun, memaksa impor pupuk mahal dari sana pula. Sementara itu, perusahaan asing seperti yang didukung bank-bank AS dan Eropa terus mengeruk, dengan Indonesia hanya mendapat remah-remah—mirip kontrak Freeport yang memberi Indonesia hanya 1-3,5% dari komoditas.
Sungguh ironis bukan? Di mana pesugihan dulu dianggap dosa besar (musyrik=menyekutukan Tuhan) kini menjadi model bisnis nasional. Mungkin saatnya kita bertanya: SIAPA SEBENARNYA YANG BERSEKUTU DENGAN SETAN? Dan apakah anak cucu kita akan punya SDA cukup untuk sekadar bernapas, sebidang sawah untuk berpenghidupan, sepetak tanah untuk mengubur jenazah ortu dan kerabat, atau hanya warisan hutang, alam yang rusak, dan polusi?
🪷 Malika Dwi Ana, 24 Desember 2025
