By Paman BED
By Paman BEDDunia hari ini bergerak dalam lanskap yang oleh banyak analis disebut sebagai dunia VUCA—volatile, uncertain, complex, dan ambiguous. Istilah yang dahulu populer di kalangan militer Amerika Serikat itu kini semakin nyata dalam praktik geopolitik global, terutama di kawasan Timur Tengah.
Perang yang tak kunjung usai, gencatan senjata yang rapuh, diplomasi yang sarat kepentingan, serta perebutan pengaruh antarkekuatan besar menjadikan kawasan ini seperti samudra yang tak pernah benar-benar tenang. Setiap gelombang peristiwa dapat memicu arus baru yang sulit diprediksi.
Di tengah badai itu, Indonesia berada pada persimpangan yang tidak sederhana. Sejak awal kemerdekaan, negeri ini menempatkan dirinya sebagai pelopor politik luar negeri bebas dan aktif—sebuah prinsip yang lahir dari pengalaman sejarah panjang sebagai bangsa yang pernah dijajah.
Prinsip tersebut tertuang tegas dalam Pembukaan UUD 1945: bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan, serta bahwa Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Namun seperti banyak prinsip ideal dalam hubungan internasional, rumusan yang tampak jernih di atas kertas sering kali menjadi keruh ketika bertemu dengan realitas politik global yang penuh kalkulasi kekuasaan.
Indonesia di Board of Peace (BoP)
Belakangan, perhatian publik tertuju pada keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP)—sebuah forum internasional yang digagas untuk stabilisasi dan rekonstruksi pascaperang di Gaza. Forum ini memiliki mandat yang cukup luas: mengelola aspek keamanan, mengoordinasikan rekonstruksi infrastruktur, hingga membantu pengaturan administrasi transisi di wilayah yang hancur akibat konflik.
Pemerintah Indonesia menyampaikan narasi bahwa keterlibatan tersebut merupakan langkah strategis untuk memperjuangkan kepentingan Palestina dari dalam sistem. Dengan berada di meja perundingan, Indonesia diharapkan dapat memengaruhi arah kebijakan internasional yang berkaitan dengan masa depan Gaza.
Namun geopolitik jarang berhenti pada soal substansi semata. Dalam diplomasi, persepsi sering kali sama kuatnya dengan realitas. Di titik inilah muncul perdebatan klasik antara substance over form dan form over substance.
Dilema Persepsi: Analogi Tempat Hiburan Malam
Sebagian kalangan mempertanyakan posisi Indonesia karena BoP diprakarsai oleh Amerika Serikat dan melibatkan Israel, sementara Palestina sendiri tidak menjadi bagian dari struktur inti forum tersebut.
Dalam dunia diplomasi, kesan (impression) sering kali memiliki dampak politik yang tidak kalah besar dibandingkan dengan fakta.
Ibarat seorang profesional humanis yang masuk ke dalam sebuah tempat hiburan malam dan bahkan tercatat sebagai anggota di sana. Tujuannya mungkin mulia—memberi nasihat, melakukan advokasi, atau menyelamatkan korban eksploitasi yang berada di dalamnya.
Namun bagi orang luar, yang terlihat hanyalah kehadirannya di tempat tersebut. Tujuan baiknya tidak serta-merta menghapus kesan yang terbentuk.
Di sinilah kita masuk pada konsep penting yang dikenal dalam dunia audit dan etika profesional: Independence in Fact dan Independence in Appearance.
Dua Wajah Independensi
Independence in Fact (Independensi Nyata)
Secara substansi, seseorang atau institusi benar-benar bebas dari pengaruh pihak mana pun dalam mengambil keputusan. Ini berkaitan dengan integritas internal.
Independence in Appearance (Independensi yang Terlihat)
Tidak cukup hanya bebas secara fakta, tetapi juga harus terlihat bebas di mata publik. Ini berkaitan dengan kepercayaan eksternal.
Dalam dunia audit, seorang auditor tidak cukup hanya jujur secara pribadi. Ia juga harus terlihat jujur, agar laporan yang dihasilkannya dipercaya oleh publik.
Prinsip yang sama berlaku dalam geopolitik.
Secara in fact, Indonesia tetap dapat dianggap independen: tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina.
Namun, secara in appearance, ketika Indonesia duduk dalam forum yang diprakarsai oleh kekuatan besar dan melibatkan pihak yang selama ini menjadi objek kritik diplomasi Indonesia, maka persepsi keberpihakan menjadi sulit dihindari.
Risiko Strategis bagi Kepemimpinan Indonesia
Jika dimensi independence in appearance tidak dijaga dengan baik, Indonesia menghadapi sejumlah risiko strategis.
Pertama, melemahnya posisi moral Indonesia di dunia Islam, khususnya dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
Kedua, menurunnya kredibilitas Indonesia di Global South, sebuah blok negara berkembang yang selama ini melihat Indonesia sebagai suara moderat dan penengah yang relatif independen.
Ketiga, tergerusnya posisi Indonesia sebagai honest broker—negara yang dipercaya menjadi mediator karena dianggap tidak memiliki kepentingan tersembunyi.
Dalam hubungan internasional, reputasi semacam ini tidak dibangun dalam semalam, tetapi bisa hilang hanya karena satu langkah yang dipersepsikan ambigu.
Prinsip atau Pragmatisme?
Dilema yang dihadapi Indonesia pada dasarnya adalah dilema klasik dalam diplomasi:
menjaga kemurnian prinsip, atau masuk ke arena kekuasaan untuk memengaruhi hasilnya.
Menjaga jarak dapat mempertahankan moralitas posisi.
Namun masuk ke dalam sistem membuka peluang untuk memengaruhi kebijakan.
Politik luar negeri hampir selalu bergerak di antara dua kutub ini: moralitas prinsip dan pragmatisme strategi.
Berjalan di tengah memang memungkinkan, tetapi jalannya sempit. Sedikit saja bergeser, persepsi dunia dapat berubah seketika.
Kesimpulan dan Rekomendasi
Menjaga independensi dalam politik luar negeri tidak cukup hanya berdasarkan fakta. Ia juga harus dijaga dalam penampilan dan persepsi.
Kepercayaan publik—baik domestik maupun internasional—dibangun dari keduanya.
Karena itu beberapa langkah strategis perlu dipertimbangkan:
1. Transparansi Strategis
Pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka batasan peran Indonesia dalam BoP agar tidak menimbulkan spekulasi dan kecurigaan.
2. Penguatan Diplomasi Palestina
Indonesia harus tetap aktif dan vokal di berbagai forum internasional lain untuk menegaskan konsistensi dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina.
3. Menjaga Marwah Diplomasi RI
Kehadiran Indonesia dalam forum internasional harus memastikan dua hal sekaligus: independence in fact tetap terjaga, dan independence in appearance tidak tercoreng.
Sebab dalam politik global, kebenaran memang penting, tetapi kepercayaan sering kali jauh lebih menentukan.
